Telset.id, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada senin malam (5/10/2020). Seiring disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja, tagar #MosiTidakPercaya dari masyarakat yang protes kepada DPR RI pun trending di Twitter.
Melalui pantauan tim Telset.id di Trends24, tagar #MosiTidakPercaya menjadi trending topic Twitter sampai saat ini. Setidaknya, ada lebih dari 1,7 juta tweet yang menggaungkan tagar ini.
Sebagian besar tagar tersebut merupakan ungkapan kecewa dan protes masyarakat atas pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Netizen alias warganet Indonesia menilai pengesahan RUU Cipta Kerja tidak berpihak kepada rakyat.
{Baca juga: Kominfo Pantau Hoaks RUU Cipta Kerja di Media Sosial}
“Pagi-pagi udah dapet kabar yang ga enak untuk didengar. Nampaknya memanusiakan manusia semakin susah ya? Katanya wakil rakyat, tapi kok berkhianat? Katanya perpanjangan suara rakyat, tapi kok pendapat rakyat dicegat? #DPRRIKhianatiRakyat #MosiTidakPercaya #BatalkanRUUCiptaKerja,” cuit @callmeeltae.
Pagi-pagi udah dapet kabar yang ga enak untuk didengar. Nampaknya memanusiakan manusia semakin susah ya?
Katanya wakil rakyat, tapi kok berkhianat?
Katanya perpanjangan suara rakyat, tapi kok pendapat rakyat dicegat?#DPRRIKhianatiRakyat #MosiTidakPercaya #BatalkanRUUCiptaKerja pic.twitter.com/FEBG80xZpD— L (@callmeeltae) October 6, 2020
Disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga dianggap tidak mencerminkan DPR RI yang seharusnya berpihak pada rakyat.
“Tujuan dibentukya Dpr itu mendengar dan menyampaikan keluh kesah rakyat, bukan mendengar dan menyampaikan keserakahan wakil rakyat. Kalo dpr aja ngga bisa mendengarkan keluh kesah rakyat, untuk apa dipilih dan dibentuk??#DPRRIKhianatiRakyat #MosiTidakPercaya,” ujar @nnrshkynn.
Tujuan dibentukya Dpr itu mendengar dan menyampaikan keluh kesah rakyat, bukan mendengar dan menyampaikan keserakahan wakil rakyat. Kalo dpr aja ngga bisa mendengarkan keluh kesah rakyat, untuk apa dipilih dan dibentuk??#DPRRIKhianatiRakyat #MosiTidakPercaya pic.twitter.com/ayiqfrxlZA
— Naresca A. (@nnrshkynn) October 6, 2020
Omnibus Law pun dinilai sebagai salah satu gambaran bahwa demokrasi di Indonesia telah tiada. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang netizen dengan akun @ryandelon_.
Turut berduka cita atas meninggal demokrasi di negeri ini.
Tidak, kali ini Orba tak boleh datang kembali. Rakyat harus pintar dan berani!#MosiTidakPercaya pic.twitter.com/RmUfoarwvQ
— Bukan (@ryandelon_) October 6, 2020
Selain tagar #MosiTidakPercaya, netizen juga menggaungkan tagar yang hampir serupa, seperti #GagalkanOmnibusLaw dan #tolakomnibuslaw.
“perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” — Ir. Soekarno #GagalkanOmnibusLaw #JegalSampaiGagal #JEGALSAMPAIBATAL #MosiTidakPercaya #DPRRIKhianatiRakyat #tolakomnisbuslaw #tolakruuciptakerja,” cuit @mnwardh.
"perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” — Ir. Soekarno#GagalkanOmnibusLaw#JegalSampaiGagal#JEGALSAMPAIBATAL#MosiTidakPercaya#DPRRIKhianatiRakyat#tolakomnisbuslaw#tolakruuciptakerja
— meeeeeee (@mnwardh) October 6, 2020
Lewat tagar itu netizen menilai DPR RI hanya membebankan rakyat karena mengesahkan aturan yang selama ini ditentang oleh banyak pihak.
“Saya kira cuma saya yang menjadi beban keluarga Ternyata ada yang lebih parah DPR BEBAN RAKYAT #GagalkanOmnibusLaw #JegalSampaiGagal #JEGALSAMPAIBATAL #MosiTidakPercaya #DPRRIKhianatiRakyat #tolakomnisbuslaw #tolakruuciptakerja #BatalkanOmnibusLaw,” cuit @buwung_puyuhhhh.
Saya kira cuma saya yang menjadi beban keluarga
Ternyata ada yang lebih parah DPR BEBAN RAKYAT#GagalkanOmnibusLaw#JegalSampaiGagal#JEGALSAMPAIBATAL#MosiTidakPercaya#DPRRIKhianatiRakyat#tolakomnisbuslaw#tolakruuciptakerja#BatalkanOmnibusLaw pic.twitter.com/7lfIzHxJUq— pacar kamu (@buwung_puyuhhhh) October 6, 2020
Perlu diketahui, Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan berdasarkan rapat paripura yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsudin. Rapat juga dihadiri oleh beberapa menteri.
Mereka yang hadir adalah Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.
{Baca juga: Anies Tarik Rem Darurat, Netizen “Ribut” Soal PSBB Jakarta}
Pada rapat paripurna tidak semua fraksi DPR setuju dengan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Dari 9 fraksi DPR, hanya 6 fraksi menyetujuinya. Tiga lainnya, yakni fraksi PAN yang menyetujui dengan catatan, serta Demokrat dan PKS yang menolak RUU Cipta Kerja. (NM/MF)
