Elon Musk, sang visioner di balik Tesla dan SpaceX, kini menghadapi tantangan baru di India. Perusahaannya, X (sebelumnya Twitter), menggugat pemerintah India atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam penyensoran konten. Kasus ini bukan hanya sekadar perselisihan hukum, tetapi juga mencerminkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan regulasi digital di negara dengan populasi internet terbesar kedua di dunia.
Gugatan X: Perlawanan Terhadap “Portal Sensor” Sahyog
X resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Karnataka bulan lalu, menuduh pemerintah India menggunakan portal Sahyog—yang diluncurkan Kementerian Dalam Negeri tahun 2023—untuk memperluas kekuasaan sensor secara sepihak. Dalam dokumen pengadilan, X menyebut portal ini memungkinkan puluhan ribu petugas pemerintah, termasuk polisi lokal, mengeluarkan perintah penghapusan konten secara “arbitrer dan sepihak”.
“Sahyog pada dasarnya adalah portal sensor yang memaksa platform seperti kami untuk tunduk pada mekanisme blokir di luar kerangka hukum yang ada,” tulis X dalam petisi hukumnya. Perusahaan Musk ini menegaskan bahwa mekanisme Sahyog melanggar Undang-Undang IT India yang mensyaratkan proses pemberitahuan, hak audiensi, dan mekanisme banding sebelum konten dihapus.
Pemerintah India Bela Diri: “Sahyog Solusi Atas Konten Berbahaya”
Di sisi lain, pemerintah India membela Sahyog sebagai platform yang diperlukan untuk menangani “volume konten ilegal dan berbahaya yang terus bertambah”. Dalam pernyataan resmi, pemerintah menegaskan bahwa mereka hanya mengirimkan “pemberitahuan” tentang konten melanggar hukum, bukan perintah penghapusan langsung.
Portal Sahyog sendiri diklaim sebagai sistem otomatis untuk menyampaikan pemberitahuan pemerintah kepada platform digital. Raksasa teknologi seperti Google, Meta, dan Amazon telah bergabung dengan inisiatif ini—menjadikan X sebagai satu-satunya penentang utama.
Kasus Krusial: Ujian Bagi Demokrasi Digital India
Apar Gupta dari Internet Freedom Foundation menyebut kasus ini sebagai “ujian vital bagi demokrasi digital India”. “Mekanisme blokir melalui Sahyog telah menyebabkan peningkatan sensor secara besar-besaran tanpa transparansi,” ujarnya kepada BBC.
Ini bukan pertama kalinya X berseteru dengan pemerintah India. Pada 2021, kantor Twitter di New Delhi digerebek polisi setelah platform ini menandai cuitan juru bicara partai berkuasa sebagai “media yang dimanipulasi”. Tahun 2022, perusahaan kalah dalam gugatan serupa dan didenda 5 juta rupee (Rp900 juta).
Waktu Strategis: Musk Perluas Bisnis ke India
Yang menarik, gugatan ini muncul bersamaan dengan rencana ekspansi bisnis Musk di India. Starlink baru saja menandatangani kerja sama dengan dua operator telekomunikasi terbesar India untuk menghadirkan internet satelit. Sementara Tesla mulai merekrut staf dan mencari lokasi showroom di Delhi-Mumbai.
Pertemuan Musk dengan PM Narendra Modi di Gedung Putih bulan lalu semakin menguatkan spekulasi tentang ambisi besar sang miliarder di pasar India. Michael Kugelman dari Wilson Center berpendapat, “Kedekatan Musk dengan elite politik AS dan India memberinya leverage yang cukup untuk mengambil sikap berani seperti ini.”
Kasus ini diperkirakan akan menjadi preseden penting bagi masa depan regulasi internet di India—negara dengan 900 juta pengguna internet yang terus bertambah. Hasilnya akan menentukan sejauh mana perusahaan teknologi global bisa mempertahankan prinsip kebebasan berekspresi di bawah tekanan regulasi pemerintah.
