Telset.id, Jakarta – Menkominfo Rudiantara menghimbau agar warganet Indonesia tidak menyebarkan hoaks menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang. Ia menegaskan, menyebarkan hoaks jelang pelantikan sangat tidak berguna, dan berpotensi melanggar hukum.
“Saya berharap tidak (menyebar hoaks). Sudah lah kita ngapain sih, kita punya presiden yang mau dilantik kita dukung apa susahnya. Untuk apa bikin hoaks juga. Lebih baik kita bersatu,” kata Rudiantara di Jakarta, Kamis (10/10/2019).
{Baca juga: Besok Jokowi Resmikan “Tol Langit”, Menkominfo: Saya Gak Tahu}
Selama ini, Kominfo memang terus melakukan pengawasan terkait penyebaran konten hoaks di media sosial. Tetapi hingga kini, Kominfo belum berencana untuk membuat pengawasan khusus konten hoaks menjelang pelantikan presiden.
“kalau hoaks setiap hari ada dan tiap hari juga kita pantau. Itu hanya sekedar misinformasi, ada yang juga memprovokasi, menghasut, mengadu domba ada, kita berdasarkan skala prioritas lah,” tutur Rudiantara.
Pada kesempatan tersebut, pria yang kerap disapa Chief RA ini juga menjelaskan, kalau Kominfo sudah melakukan pemblokiran 270 ribu URL saat demo pelajar STM pada Rabu (25/10). Alasannya, ratusan ribu URL tersebut menyebarkan berita bohong.
Penyebarannya diketahui telah mencapai angka tertinggi pada tanggal itu. Total, Kominfo melakukan pemblokiran terhadap 270 ribu URL ketika demo berujung kerusuhan tersebut terjadi.
“Sehari 270 ribu lebih ya itu paling tinggi tanggal 25 september itu paling tinggi. 270 ribu lebih URL yang dipakai untuk menyebar hoaks,” kata Rudiantara.
{Baca juga: Kominfo Blokir 270 Ribu URL Saat Demo Pelajar STM}
Perlu diketahui bahwa tanggal 20 Oktober 2019 mendatang, Joko Widodo akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya. Di periode 2019-2024 mendatang Jokowi akan didampingi oleh wakilnya yakni KH Ma’ruf Amin. (NM/FHP)
