TikTok Bayar Denda Rp6,4 Triliun ke AS atas Kasus Data Anak

Telset.id – TikTok akan membayar denda sebesar USD 400 juta atau sekitar Rp6,4 triliun untuk menyelesaikan gugatan yang diajukan pada 2024 atas dugaan pelanggaran Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA). Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan kesepakatan ini pada Jumat lalu, menjadikannya salah satu pemulihan terbesar dalam kasus COPPA.

Gugatan tersebut diajukan setelah DOJ menuduh TikTok mengumpulkan data dari anak-anak tanpa memberi tahu orang tua atau mendapatkan persetujuan mereka. Platform berbagi video ini juga diduga tidak menghapus akun anak-anak ketika orang tua meminta penghapusan tersebut. Kasus ini menjadi sorotan utama dalam pengawasan privasi anak di platform digital.

Rincian Pembayaran dan Kesepakatan

Berdasarkan siaran pers DOJ, TikTok akan membayar USD 300 juta secara langsung dan akan membayar USD 100 juta tambahan “setelah adanya perintah yang membatalkan keputusan persetujuan sebelumnya yang dibuat terhadap pendahulu TikTok, Musical.ly”. Pembayaran bertahap ini menunjukkan struktur penyelesaian yang kompleks antara pemerintah AS dan perusahaan teknologi tersebut.

DOJ menyebut penyelesaian ini sebagai “salah satu pemulihan terbesar yang pernah diperoleh dalam kasus COPPA”. Angka tersebut mencerminkan besarnya pelanggaran yang diduga dilakukan dan komitmen pemerintah AS untuk menegakkan perlindungan privasi anak di platform digital.

Sejak gugatan diajukan, DOJ mencatat bahwa TikTok telah “mengalami perubahan signifikan dalam hal kepemilikan, manajemen, fungsi kepatuhan, dan praktik privasi”. Perusahaan juga telah “menerapkan langkah-langkah ekstensif yang dirancang untuk memperkuat perlindungan bagi pengguna muda, meningkatkan kontrol terkait usia, dan meningkatkan pengawasan orang tua”.

Perubahan Kepemilikan dan Respons TikTok

TikTok sendiri tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait penyelesaian ini. Namun, pada Januari lalu, kesepakatan untuk menempatkan TikTok di bawah struktur kepemilikan bersama yang baru di AS akhirnya terwujud. Perubahan struktur ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memenuhi tuntutan regulasi di pasar Amerika Serikat.

Kasus ini menambah daftar panjang tantangan regulasi yang dihadapi TikTok di berbagai negara. Platform ini sebelumnya juga menghadapi gugatan terkait perlindungan anak di berbagai yurisdiksi. Sementara itu, isu perlindungan data anak menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia.

Penyelesaian ini menegaskan bahwa platform digital harus mematuhi regulasi perlindungan anak yang berlaku. DOJ menekankan bahwa langkah-langkah perbaikan yang dilakukan TikTok menunjukkan adanya kemajuan dalam kepatuhan perusahaan terhadap standar privasi yang lebih ketat.

Bagi pengguna TikTok di Indonesia, kasus ini menjadi pengingat penting tentang bagaimana data pengguna, terutama anak-anak, harus dikelola dengan hati-hati. Perusahaan juga terus mengembangkan fitur terbaru untuk meningkatkan pengalaman pengguna, namun kepatuhan terhadap regulasi privasi tetap menjadi prioritas utama.

Kesepakatan denda ini menjadi preseden penting bagi industri teknologi dalam menangani kasus privasi anak. Dengan nilai pemulihan yang besar, kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah AS serius dalam menegakkan COPPA dan melindungi data anak-anak di platform digital.

Perubahan signifikan yang dilakukan TikTok dalam hal kepemilikan dan manajemen menunjukkan bahwa perusahaan berupaya memenuhi standar regulasi yang lebih ketat. Langkah-langkah perbaikan yang disebutkan DOJ mencakup penguatan perlindungan pengguna muda, peningkatan kontrol usia, dan pengawasan orang tua yang lebih baik.

Bagi orang tua dan pengguna, penyelesaian ini memberikan kejelasan bahwa platform digital memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi data anak. TikTok juga terus menghadirkan kolaborasi konten dengan berbagai mitra, namun kepatuhan regulasi tetap menjadi fondasi operasional perusahaan.

Dengan pembayaran USD 400 juta ini, TikTok mencatatkan salah satu penyelesaian terbesar dalam sejarah kasus COPPA. Langkah ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi platform digital lainnya untuk lebih serius dalam melindungi privasi anak-anak di era digital.