Telset.id, Jakarta – Ternyata tidak semua negara yang merasa nyaman dengan kehadiran Uber. Di Taiwan, penyedia layanan ride sharing ini mendapat penolakan dari pemerintah setempat. Otoritas Taiwan bahkan meminta Google dan Apple untuk menghapus aplikasi Uber dari toko aplikasi mereka.
Seperti dilaporkan Reuters, Kamis (17/11/2016), Uber menggelar layanannya di Taiwan sebagai perusahaan teknologi internet, bukan perusahaan transportasi. Dengan dasar itu, Uber merasa tidak perlu membayar pajak kepada pemerintah.
Tapi masalah muncul ketika pemerintah Taiwan mengubah undang-undang pajak dan mewajibkan Uber harus membayar pajak. Undang-undang yang baru tersebut bahkan mewajibkan Uber untuk membayar pajak yang berlaku surut, karena beroperasi di Taiwan sejak 2013.
Uber sendiri mengaku sudah berkomunikasi dengan otoritas Taiwan, dan menegaskan akan mematuhi kententuan lokal yang berlaku. Namun, perusahaan layanan ride sharing itu dinilai telah ingkar janji.
“Uber tidak melakukan apa yang dijanjikannya, jadi kami mencari cara lain untuk menghapus aplikasinya dari toko aplikasi Apple dan Google,” ujar juru bicara Directorate General of Highways Taiwan, Liang Guo-guo.
Liang juga mengatakan, bahwa permintaan untuk menghapus aplikasi Uber ini turut mencakup layanan UberEATS yang baru diluncurkan di Taiwan pada Selasa lalu. Pemerintah Taiwan bahkan telah mulai menindak kurir sepeda motor UberEATS dengan menahan SIM mereka selama dua hingga enam bulan.
Sementara itu, juru bicara Google mengatakan bahwa toko aplikasinya melarang aplikasi yang memfasilitasi tindakan ilegal. Meski begitu, pihak Google masih belum mau memberikan komentarnya terkait masalah di Taiwan ini. Sedangkan Apple hingga kini belum memberikan pernyataan.
Menurut informasi dari media lokal, jumlah denda tersebut sekitar USD 6,4 juta atau sekitar Rp 85,6 miliar. Besarnya denda ini diperkirakan akan membuat Uber berpikir lebih baik keluar dari Taiwan daripada harus membayar tagihan pajaknya.[HBS]
