Telset.id – Pemerintah memastikan revisi UU Penyiaran akan menciptakan keadilan dan kedudukan proporsional antara industri penyiaran konvensional dan platform media sosial. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan bahwa aturan hukum yang berlaku saat ini belum setara dalam mengatur kedua ekosistem tersebut, sehingga pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak bagi industri media nasional.
Pernyataan itu disampaikan Nezar dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, pesatnya perkembangan teknologi dan penetrasi internet telah mengaburkan batas antara televisi dan radio dengan platform digital. Namun, regulasi yang eksis hari ini dinilai belum mampu mengikuti perubahan tersebut.
“Bagi pemirsa, garis antara penyiaran dan platform digital nyaris hilang. Tetapi regulasi, aturan yang eksis pada hari ini belum lagi setara,” kata Nezar dalam forum tersebut.
Inti dari persoalan yang diangkat pemerintah adalah ketimpangan perlakuan antara media konvensional dan platform digital. Media konvensional seperti radio dan televisi terikat oleh kewajiban perizinan siaran serta pedoman perilaku penyiaran. Sementara itu, penyiaran konten melalui media sosial dan layanan Over-The-Top (OTT) dapat dilakukan secara bebas tanpa terikat aturan serupa.
“Hari ini, siapa pun dengan telepon genggam dapat menyelenggarakan siaran langsung kepada jutaan orang tanpa perlu izin siaran, tanpa pedoman perilaku penyiaran,” ujar Nezar.
Dampak pada Iklim Persaingan Usaha
Ketimpangan regulasi ini tidak hanya menyangkut soal pengawasan konten, tetapi juga berdampak langsung pada iklim persaingan usaha. Menurut Nezar, pendapatan dan perhatian publik terus mengalir ke platform global tanpa diimbangi kontribusi yang sepadan bagi industri media nasional. Kondisi ini menempatkan media konvensional pada posisi yang tidak seimbang dalam kompetisi bisnis.
Oleh karena itu, pemerintah memandang revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai langkah yang diperlukan untuk menciptakan keadilan dalam pengawasan konten sekaligus proses bisnisnya. Revisi ini diarahkan untuk mendudukkan hubungan antara lembaga penyiaran dan platform digital secara proporsional.
Nezar mengungkapkan bahwa Kemkomdigi telah menyelesaikan dan memberi paraf pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran untuk selanjutnya dibahas bersama DPR RI. Penyelesaian DIM ini menjadi penanda bahwa proses legislasi revisi UU Penyiaran telah masuk ke tahap pembahasan formal.
“Pemerintah memandang pembaruan dari undang-undang ini sebagai upaya untuk mendudukkan secara proporsional hubungan lembaga penyiaran dan platform digital, menguatkan perlindungan publik, menguatkan kelembagaan dan kapasitas KPI, serta mewujudkan keadilan pengawasan atas isi siaran maupun proses bisnisnya,” kata Nezar.
Dari pernyataan tersebut, terdapat empat sasaran utama yang ingin dicapai melalui revisi UU Penyiaran. Pertama, mendudukkan secara proporsional hubungan antara lembaga penyiaran dan platform digital. Kedua, menguatkan perlindungan publik. Ketiga, menguatkan kelembagaan dan kapasitas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Keempat, mewujudkan keadilan pengawasan atas isi siaran maupun proses bisnisnya.
Komitmen Partisipasi Publik dalam Pembahasan
Nezar memastikan bahwa proses pembahasan RUU Penyiaran akan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Komitmen ini disebut sebagai upaya memastikan regulasi yang dihasilkan dapat melindungi kepentingan publik tanpa menggerus kemerdekaan pers serta ruang kreativitas masyarakat.
Dengan demikian, revisi UU Penyiaran tidak hanya menyasar persoalan keadilan pengawasan konten, tetapi juga menyentuh aspek bisnis dan kelembagaan penyiaran nasional. Bagi industri media konvensional, pembaruan aturan ini menjadi harapan untuk mendapatkan perlakuan yang setara dengan platform digital yang selama ini beroperasi tanpa kewajiban perizinan siaran dan pedoman perilaku penyiaran.
Pemerintah menempatkan revisi UU Penyiaran sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kedudukan lembaga penyiaran dan platform digital. Pembahasan bersama DPR RI yang akan menyusul menjadi tahap penentu apakah keadilan yang dijanjikan dalam pengawasan isi siaran dan proses bisnis dapat terwujud sesuai target pemerintah.
Komentar
Belum ada komentar.