Telset.id, Jakarta – CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli, telah memutuskan untuk tidak meneruskan masa jabatannya lagi. Sebelum meletakkan jabatannya pada November 2017 nanti, Alex memberikan beberapa “pesan” untuk industri telekomunikasi Indonesia, khususnya kepada pemerintah.
“Saya berharap ketegasan pemerintah untuk masalah konsolidasi. Apapun itu harus dibuat lebih clear, saya melihat kedepan konsolidasi itu sangat diperlukan, tapi tanpa ada kejelasan mengenai frekuensi mana yang harus dikembalikan, operator akan susah,” ujar Alex kepada Telset.id di sela-sela acara Selular Business Forum di Cafe Kaffein Jakarta, Kamis (28/9/2017).
Lebih lanjut Alex mengatakan, bahwa konsolidasi menguntungkan apa tidak itu butuh kejelasan dan ketegasan dari pemerintah. Apakah itu (frekuensi) harus dikembalikan berapa, atau tidak dikembalikan, dan apa insentifnya jika konsolidasi terjadi.
“Semua operator ngobrol, tapi pertanyaannya sama, entar semua disuruh balikin gak, kalau disuruh balikin, berapa banyak harus dibalikin. Makanya susah maju dari sana. Permintaan formal ke BRTI sudah, kirim surat pun sudah,” keluh Alex.
Seperti diketahui sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara sejak menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, selalu mendorong operator seluler untuk melakukan konsolidasi karena jumlahnya yang sangat banyak dan tidak membuat industri jadi efisien.
Masalah juga makin runyam karena terjadi perang tarif data yang membuat para operator ‘menderita’ lantaran harga jual layanan data lebih kecil dari biaya produksi. Operator seluler yang beroperasi adalah Telkomsel, Smartfren, Hutchison Tri Indonesia, Indosat Ooredoo, XL Axiata, dan Ceria.
Konsolidasi di antara para operator ini, menurut Rudiantara, bisa berupa bergabung satu sama lain atau akuisisi. Bahkan, Rudiantara juga menyatakan bakal menyiapkan aturan hukum terkait konsolidasi operator telekomunikasi di Indonesia.
Dengan aturan itu, langkah operator seluler yang hendak konsolidasi bisa dimudahkan. Ia bahkan mengancam izin operasional operator bisa dicabut apabila tidak tunduk untuk melakukan konsolidasi setelah diberikan peringatan.
Keputusan terkait aturan konsolidasi tersebut dikatakan Rudiantara rencananya akan dikeluarkan tahun ini. (MS/HBS)
