Telset.id, Jakarta – Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Terlebih lagi untuk membangun jaringan telekomunikasi di daerah terpencil dan terluar Indonesia.
Dana yang tidak sedikit tersebut dapat tercermin dalam besar atau kecilnya besarnya belanja modal atau capital expenditure (CAPEX). Semakin besar CAPEX yang dikeluarkan, maka akan semakin besar juga kemampuan operator untuk membangun infrastruktur telekomunikasinya.
Dr. Ir. Ian Joseph M. Edward, MT., Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi ITB mengatakan dengan CAPEX yang besar, maka operator telekomunikasi memiliki kemampuan untuk membangun jaringan telekomunikasi hingga daerah terluar, terpencil dan tidak menguntungkan secara bisnis.
CAPEX Telkomsel besar tak lepas dari komitmen induknya yaitu PT Telkom yang merupakan perusahaan BUMN. Sebagai perusahaan milik Negara, Telkom dan Telkomsel mengemban tugas sebagai agen pembangunan.
Menurut Ian seharusnya operator telekomunikasi lain yang beroperasi di Indonesia juga memiliki komitmen dan visi yang sama juga seperti Telkomsel yaitu membangun infrastruktur telekomunikasi hingga pelosok negeri. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi hingga pelosok juga termasuk dalam program pemerintah Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.
Jika para pemegang izin lisensi selular nasional tersebut memiliki anggapan bahwa mereka sudah membayar universal service obligation (USO) sehingga tidak perlu lagi menggembangkan jaringan di daerah terluar dan terpencil, dinilai Ian tidaklah tepat. Menurutnya komitmen pembangunan yang mereka setujui ketika mendapatkan izin lisensi nasional tidak ada hubungannya dengan USO.
Selain itu, anggapan bahwa ada beberapa daerah yang dikuasai oleh salah satu operator telekomunikasi yang membuat harga mahal. Menurut Ian anggapan tersebut tidak benar.
“Jika operator menjadi dominan di suatu wilayah, maka mereka harus berani menggeluarkan CAPEX untuk membuka di daerah yang baru. Bukan hanya mengeluh saja dan menggantungkan pada dana USO,” terang Ian.
Ian berujar, operator yang mengalokasikan CAPEX sangat cekak, dapat mencerminkan mereka hanya mau membangun di daerah perkotaan yang menguntungkan saja. Yang telah telah memiliki infrastruktur sangat memadai.
Selain hanya mencari keuntungan, operator yang memiliki CAPEX minim juga bisa mencerminkan mereka hanya sebagai follower dari market leader yang telah terlebih dahulu membangun jaringan telekomunikasinya. Jika dianggap daerah tersebut sudah menguntungkan, mereka baru mau menggelar jaringan.
Melihat kondisi operator hanya sebagai follower dari market leader, Ian menilai dominasi operator di suatu wilayah hingga lebih 70% merupakan hal yang wajar. Sebab operator tersebut sudah berani menggelontorkan CAPEX untuk membuka di suatu daerah yang dikategorikan terluar dan tak menguntungkan.
Dengan begitu, wajar saja jika ada operator yang menjadi dominan di daerah tersebut dikarenakan merekalah yang pertama kali menggarap pasar di wilayah tersebut. Sehingga operator yang menjadi follower harus bisa menerima konsekuensinya.
Jika mau merujuk pada UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sudah sangat gamblang dijelaskan. Sesungguhnya yang dilarang itu adalah praktik monopoli seperti menghalangi operator lain masuk di daerah tersebut.
Bukan monopolinya. Sehingga praktik natural monopoli tidak dilarang dalam UU. Menurut Ian, jika Indosat merasa ada dominasi Telkomsel di suatu wilayah, maka mereka harus berani membuka di daerah yang baru.
“Jika ada operator beranggapan tarif Telkomsel mahal di suatu wilayah, maka banggunlah infrastruktur telekomunikasi di wilayah tersebut agar konsumen bisa memiliki pilihan. Sehingga terjadi persaingan usaha yang sehat. Jangan cuma mau membangun infrastruktur telekomunikasi dengan cara ‘nebeng’ saja. Itu sangat tidak fair,” papar Ian. (MS/HBS)
