Telset.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memanggil sejumlah platform media sosial, termasuk TikTok dan Meta. Namun, jangan salah sangka—ini bukan terkait penyensoran konten demonstrasi yang ramai beberapa hari terakhir. Justru, fokusnya adalah moderasi konten yang telah berjalan lama.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menegaskan hal ini saat ditemui di sekitar kantor Kemkominfo, Jumat (29/8/2025). “Bukan begitu mungkin maksudnya ya, enggak terkait dengan demo sih sebetulnya. Lebih konten moderasi aja, gitu. Ya itu sebenarnya sudah berjalan lama, jadi enggak terkait dengan demo-demo sih,” ujarnya dengan nada santap namun tegas.
Nezar menjelaskan bahwa moderasi konten ini berkaitan dengan penanganan konten negatif di platform, seperti judi online serta materi yang dilarang berdasarkan undang-undang. Platform-platform tersebut dipastikan bersedia melakukan hal ini, mengingat kolaborasi dengan Kemkominfo telah terjalin dalam waktu yang cukup panjang.
Lantas, bagaimana dengan platform yang tidak memiliki kantor di Indonesia, seperti X (sebelumnya Twitter) milik Elon Musk? Nezar mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada perusahaan tersebut untuk menjalin kerja sama. “Ya kita tunggulah respon mereka soal itu. Selama ini memang enggak punya kantor,” katanya.
Kebijakan mengharuskan platform berkantor di Indonesia dinilai wajar oleh Nezar, mengingat negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan juga memberlakukan hal serupa. “Wajar ya, karena kita pemakai terbesar di sini, kita ada penduduk hampir 300 juta jiwa, dengan penetrasi internet 80%, jadi saya kira semua OTT yang memanfaatkan Indonesia sebagai pasar itu wajib menaati regulasi-regulasi yang berlaku di sini,” tuturnya.
Jika ada platform yang tidak mematuhi aturan ini, Nezar mengatakan mereka akan berhadapan dengan regulasi yang ada. Meski demikian, ia berharap para aplikasi dapat kooperatif dan mengikuti aturan di tanah air. “Kita belum bicara soal pemblokiran, tapi kita berharap mereka kooperatif untuk mengikuti aturan yang ada,” ungkapnya.
Moderasi Konten: Bukan Hal Baru, Tapi Semakin Penting
Moderasi konten bukanlah hal baru di dunia digital. Sejak lama, platform media sosial telah berupaya membersihkan konten-konten berbahaya, mulai dari ujaran kebencian, misinformasi, hingga konten ilegal seperti judi online. Namun, tekanan dari pemerintah, seperti yang dilakukan Kemkominfo, semakin menguatkan pentingnya langkah ini.
Sebagai contoh, riset mengungkap fakta mengejutkan tentang keterlambatan Facebook dalam memoderasi konten, yang menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi. Di sisi lain, upaya moderasi konten juga dilakukan secara mandiri oleh platform, seperti ketika TikTok memblokir hashtag #SkinnyTok untuk mencegah konten berbahaya.
Baca Juga:
Regulasi dan Kooperasi: Kunci Keberhasilan
Pentingnya keberadaan kantor platform di Indonesia tidak hanya sekadar formalitas. Dengan memiliki kantor di dalam negeri, platform dapat lebih mudah berkoordinasi dengan pemerintah dan merespons keluhan pengguna secara lebih cepat. Selain itu, hal ini juga memudahkan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.
Seperti yang diungkapkan Nezar, Indonesia adalah pasar yang sangat besar dengan penetrasi internet yang tinggi. Oleh karena itu, wajar jika pemerintah meminta platform untuk patuh pada regulasi setempat. Langkah ini sejalan dengan upaya Kemkominfo dalam memerangi konten negatif, termasuk menutup 1,3 juta situs judi online dalam 6 bulan.
Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keamanan digital. Platform seperti Meta, pemilik Facebook dan Instagram, telah melakukan berbagai penyesuaian aturan, termasuk mengubah kebijakan terkait konten bermuatan politik di Instagram dan Threads. Hal ini menunjukkan bahwa platform pun terus beradaptasi dengan dinamika regulasi dan kebutuhan pengguna.
Masa Depan Kolaborasi Platform dan Pemerintah
Ke depan, kolaborasi antara platform media sosial dan pemerintah akan semakin intens. Tidak hanya terkait moderasi konten, tetapi juga aspek-aspek lain seperti perlindungan data pribadi, transparansi algoritma, dan pertanggungjawaban konten.
Dengan populasi digital yang masif, Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat untuk mendorong platform mematuhi regulasi lokal. Nezar optimistis bahwa platform akan kooperatif, mengingat besarnya manfaat yang bisa mereka dapatkan dari pasar Indonesia.
Jadi, meski panggilan Kemkominfo kepada TikTok dan Meta sempat dikaitkan dengan isu demonstrasi, nyatanya ini adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Bagaimana pendapat Anda?
