Telset.id, Jakarta – Para hacker saat ini tak hanya ingin meretas komputer atau perangkat teknologi dari masyarakat secara luas, namun juga menargetkan infrastruktur yang sangat vital di suatu negara, misalnya fasilitas nuklir.
Hal ini terbukti setelah adanya laporan yang menyebutkan ada hacker yang tidak dikenal sedang menargetkan perusahaan yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Amerika dalam kurun waktu dua bulan terakhir.
Laporan tersebut mengungkapkan, perusahaan yang sedang menjadi target hacker itu adalah Wolf Creek Nuclear Operating Corporation, yang bertanggung jawab atas pembangkit listrik tenaga nuklir di Burlington, Kansas, Amerika Serikat.
[Baca juga: Ini 10 Negara Paling Gampang Dibobol Hacker, Indonesia?]
“Berdasarkan sebuah laporan mendesak yang dikeluarkan oleh Department of Homeland Security dan FBI pada minggu lalu,” jelas laporan tersebut seperti dikutip dari The New York Times, Jumat (07/07/2017).
Namun, pada laporan itu tidak dijelaskan apa sebenarnya yang ingin diraih oleh hacker. Entah itu ingin mencuri data rahasia dari industri perdagangan di Amerika dan meminta imbalan uang, atau ingin membuat kekacauan dengan meretas langsung sistem pengoperasian fasilitas energi bertenaga nuklir itu.
“Masih belum ada indikasi bahwa hacker mampu masuk ke sistem kontrol dari fasilitas, juga tidak jelas berapa banyak fasilitas yang telah diretas,” ungkap laporan tersebut.
[Baca Juga: Begini Cara Pantau Aktivitas Hacker dengan Mudah]
Terungkap juga para hacker sedang berusaha untuk memetakan jaringan komputer untuk tahapan serangan selanjutnya. Menurut laporan itu, para hacker sedang mempersiapkan serangan yang menargetkan para karyawan yang memiliki akses langsung ke sistem utama.
Dikhawatirkan jika para hacker berhasil meretas sistem, tentunya bisa menyebabkan masalah yang sangat berbahaya bagi PLTN itu sendiri atau berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Namun hal itu dibantah oleh pihak FBI maupun Department of Homeland Security.
“Tidak ada indikasi ancaman terhadap keamanan publik, karena setiap dampak yang akan terjadi tampaknya terbatas pada jaringan administratif dan bisnis,” kata juru bicara dari Department of Homeland Security. (FHP/HBS)
