Telset.id, JAKARTA – Pemerintah Indonesia serius menyikapi perkembangan bisnis e-commerce yang semakin berkembang pesat. Untuk itu, pemerintah telah mengirim 25 pejabat eselon satu dari 10 instansi ke markas raksasa e-commerce Alibaba di Hangzou, China, untuk mempelajarinya secara mendalam.
Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara menjelaskan bahwa pengetahuan dalam bisnis digital semakin mutlak diperlukan pejabat pemerintah karena semua lini bisnis sudah menggunakannya.
Rudiantara menyebutkan bahwa pengetahuan menyeluruh disektor teknologi itu akan membuat pemerintah tidak mengeluarkan peraturan yang salah.
“Jadi kalau kita lihat gajah, tidak hanya pegang ekornya lalu dibilang sapu, pegang kupingnya dikira tampah atau kakinya dibilang seperti pohon. Ini harus dilihat secara menyeluruh dengan menemui langsung ke pusatnya,” tutur Rudiantara di Jakarta, Selasa (13/3).
Dipilihnya Alibaba bukan tanpa alasan, karena perusahaan tersebut memiliki hampir semua lini e-commerce sehingga bisa menjadi sumber pelajaran yang bagus. Dia juga mengaku terus memantau para pejabat itu untuk mengetahui perkembanganya.
[Baca juga: Isu Produk Asing, Menkominfo: Jangan Salahkan E-commerce]
“Tadi saja juga melakukan video call dengan para pejabat itu. Seperti pepatah, belajarlah sampai ke negeri china. Nah ini kami lakukan,” kata dia.
Menkominfo Rudiantara, menanggapi tudingan banjirnya produk asing disebabkan oleh banyaknya e-commerce yang beroperasi di Indonesia. Dia menegaskan bahwa masalah tersebut bukan disebabkan oleh e-commerce.
“Sekarang isunya adalah banyak produk asing masuk ke Indonesia gara-gara online. Sebetulnya, bukan gara-gara online,” ujar Rudiantara, di sela-sela acara Kreasi Nusantara Shopee (27/02/2018).
Menurutnya, mayoritas para merchant yang menjual di e-commerce bukanlah seorang importir. Melainkan meraka yang membeli produk di dalam negeri secara offline.
“Jadi kalau mereka membeli barang import atau barang luar negeri, membelinya disini. Jadi saya katakan, jangan salahkan yang online kalau banyak barang dari luar negeri,” tegas pria yang kerap disapa Chief RA ini.
Ia juga mengungkapkan jika ingin produk buatan dalam negeri berjaya di dalam negeri sendiri, UMKM lokal yang memproduksi barangnya sendiri harus diberikan ruang untuk menjual produk mereka ke masyarakat Indonesia.
“Harus ada kebijakan keberpihakan (pada produk lokal), dan harus ada keinginan untuk memberi ruang kepada UMKM Indonesia,” katanya.
“Tapi perlu dicatat, kita bukan anti produk luar negeri,” lanjut Rudiantara. [WS/HBS]
