telset

Soal Status Tersangka, Indosat akan Tanya Kejagung

Indosat Logo

Jakarta – Berkenaan pemberitaan tentang penetapan status tersangka PT Indosat Tbk. (Indosat) dan PT Indosat Mega Media (IM2) dalam kasus dugaan pelanggaran penggunaan frekuensi 2.1 GHz oleh IM2, President Director & CEO Indosat, Alexander Rusli, menyatakan belum menerima informasi resmi dari pihak Kejaksaan Agung.

“Sampai hari ini, Indosat dan IM2 belum menerima informasi resmi terkait penetapan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran penggunaan frekuensi 2.1 GHz,” tegasnya dalam keterangan yang diterima telsetNews, Senin (7/1).

“Kami akan mengirim surat  kepada Kejaksaan Agung pada awal minggu ini  untuk meminta informasi tentang hal ini. Dugaan penyalahgunaan frekuensi radio 2.1 GHz adalah tidak benar,” tegasnya lagi.

Dijelaskan, kerjasama Indosat dan IM2 dalam penggunaan jaringan bergerak seluler (wireless) pada pita frekuensi radio 2.1 GHz adalah untuk menyediakan layanan internet IM2.

IM2 adalah Penyelenggara Jasa Akses Internet yang masuk dalam kategori Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 butir 14 UU 36/1999.

Sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, IM2 menggunakan Jaringan Telekomunikasi milik Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 9 ayat (2) UU 36/1999 jo Pasal 13 PP 52/2000 jo Pasal 5 KM 21/2001.

Rusli menegaskan, kerjasama Indosat dan IM2 adalah kerjasama yang sah secara hukum sebagaimana telah dijelaskan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Surat No. 65/M.Kominfo/02/2012 tanggal 24 Februari 2012.

“Dalam surat tersebut, Menteri juga telah menjelaskan bahwa Indosat dan IM2 telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran kepada negara dan tidak ada kewajiban IM2 untuk membayar biaya frekuensi sehubungan dengan kerjasamanya dengan Indosat,” katanya.

Menurutnya, izin penggunaan frekuensi radio 2.1 GHz telah diberikan kepada Indosat. Berdasarkan izin tersebut, Indosat membangun dan mengoperasikan jaringan telekomunikasi di frekuensi radio tersebut serta telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara.

berupa, upfront fee spektrum (hanya dibayarkan pada tahun pertama), Biaya Hak Penggunaan Frekuensi, Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan kontribusi Universal Service Obligation (USO).

Adapun sebagai penyedia jasa layanan internet, IM2 menggunakan jaringan telekomunikasi Indosat (bukan menggunakan bersama spektrum frekuensi) dimana penggunaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jasa layanan internet adalah sesuai dengan ketentuan UU Telekomunikasi.

“Indosat sudah memenuhi kewajiban pembayaran lisensi 2.1 GHz kepada pemerintah sesuai yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Sebagai perusahaan publik, Indosat selalu berkomitmen untuk patuh dan mengikuti  semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, sebagai implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance,” tandasnya.

Seperti diketahui, pada 18 Januari 2012, Kejaksaan Agung telah memerintahkan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan frekuensi radio 2,1 GHz oleh IM2 dengan tersangka mantan Direktur Utama IM2.

Penyidikan tersebut dilakukan atas dasar adanya laporan mengenai dugaan penyalahgunaan jaringan 3G milik Indosat oleh IM2 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,3 triliun.

Kejagung juga telah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap mantan Direktur Utama Indosat. Dan pada 5 Januari 2013, melalui beberapa media massa diberitakan bahwa Kejagung telah menetapkan Indosat dan IM2 sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan frekuensi radio 2.1 GHz.[hbs]

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0