Putin Perintahkan Data Center Swasta Rusia Sisihkan 10% Kapasitas untuk Negara

Telset.id – Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan data center yang dioperasikan pihak swasta untuk menyisihkan sebagian kapasitas komputasi mereka bagi sistem informasi pemerintah. Aturan ini mewajibkan fasilitas terkait mengalokasikan 10% dari kapasitasnya, sehingga otoritas dapat mengaksesnya ketika layanan digital negara membutuhkan tambahan sumber daya komputasi.

Direktif tersebut muncul di situs resmi informasi hukum Rusia pada 2 November 2026, seperti dilaporkan media Rusia Astra. Keputusan ini membawa konsekuensi langsung bagi operator data center swasta di Rusia, yang kini harus menyesuaikan kapasitas operasional mereka dengan kewajiban baru tersebut.

Operator diberikan waktu 10 hari untuk memenuhi persyaratan baru ini. Meski begitu, mereka tetap dapat menggunakan sumber daya yang telah disisihkan selama kegiatan bisnis biasa berlangsung. Sebuah subkomisi pemerintah khusus akan menentukan kapan negara dapat meminta akses, dan fasilitas terkait wajib menyediakan sumber daya yang diminta dalam waktu 24 jam.

Pengaturan ini tidak berarti transfer kepemilikan secara penuh. Perusahaan tetap memegang kendali atas fasilitas mereka dan melanjutkan operasional bisnisnya. Namun, pemerintah memperoleh kewenangan untuk meminta sebagian sumber daya komputasi yang tersedia ketika layanan informasi Rusia yang ditunjuk membutuhkan infrastruktur tambahan.

Keputusan tersebut menegaskan bagaimana negara mengatur ulang kedaulatan infrastruktur digitalnya, sejalan dengan langkah yang juga menyasar perusahaan asing. Sebelumnya, Apple dan Microsoft juga diwajibkan menyimpan data pengguna Rusia selama tiga tahun.

Kompensasi dan Pengawasan Kementerian

Dekrit tersebut menetapkan bahwa perusahaan akan menerima pembayaran atas penyediaan akses tersebut. Badan pemerintah yang bertanggung jawab akan menetapkan batas atas tarif yang berlaku. Para pejabat juga harus menetapkan prosedur yang mengatur keputusan alokasi, termasuk pembentukan subkomisi yang bertanggung jawab mengelola permintaan akses.

Pemerintah telah menugaskan Kementerian Pembangunan Digital untuk mengawasi kapasitas data center di negara tersebut. Kementerian akan menilai ruang lantai yang tersedia dan sumber daya komputasi di seluruh fasilitas domestik, serta menetapkan standar operasional untuk memastikan layanan yang andal dan tanpa gangguan.

Direktif ini muncul di tengah tekanan yang terus berlangsung pada infrastruktur digital Rusia, termasuk serangan Ukraina terhadap fasilitas yang mendukung layanan internet domestik penting. Pada Oktober 2026, serangan Ukraina menghantam tiga data center Yandex di dalam Rusia, mengganggu platform cloud, informasi yang tersimpan, layanan basis data, dan operasi online lainnya. Serangan tersebut menyusul gempuran Rusia terhadap infrastruktur penting Ukraina, sebagai bagian dari konflik yang terus berlangsung antara kedua negara.

Tekanan siber juga menyasar lembaga statistik Rusia. Serangan siber terhadap Rosstat dilaporkan membuat data korban perang Rusia sebesar 23TB diklaim bocor, menambah daftar insiden yang menguji ketahanan infrastruktur digital negara tersebut. Insiden semacam ini memperlihatkan mengapa kapasitas komputasi domestik menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Infrastruktur Asing Masih Dimungkinkan dengan Syarat

Meski menuntut kapasitas domestik yang lebih besar untuk sistem pemerintah, dekrit tersebut mengizinkan layanan informasi Rusia untuk sementara beroperasi menggunakan sumber daya komputasi yang berlokasi di luar negeri. Pengaturan semacam itu memerlukan persetujuan dari Federal Security Service, yang dikenal sebagai FSB, sehingga pejabat keamanan memiliki kewenangan atas pengecualian tersebut.

Ketentuan ini berarti persyaratan baru tidak sepenuhnya mengecualikan fasilitas asing, meskipun penggunaannya tetap tunduk pada persetujuan keamanan pemerintah. Rusia secara terpisah telah menjajaki kerja sama dengan kepentingan Amerika Serikat yang melibatkan fasilitas komputasi besar, termasuk pembahasan tentang potensi proyek infrastruktur antara kedua negara.

Pada 16 Oktober, perwakilan Kremlin Kirill Dmitriev mengatakan Moskow dan Washington sedang membahas proposal infrastruktur data bersama yang melibatkan kemungkinan pasokan energi nuklir Rusia. Pembahasan tersebut dilaporkan mencakup penggunaan listrik yang dihasilkan fasilitas nuklir Rusia untuk mendukung infrastruktur komputasi.

Langkah Putin ini menempatkan kapasitas komputasi sebagai aset strategis yang dapat dimobilisasi negara kapan saja. Bagi operator swasta di Rusia, kepatuhan dalam 10 hari menjadi tenggat yang harus dipenuhi tanpa kehilangan kendali atas fasilitas mereka. Sementara bagi pasar yang lebih luas, aturan ini menambah preseden bagaimana pemerintah dapat mengklaim sebagian infrastruktur digital swasta untuk kebutuhan layanan publik dan pertahanan.

[ META_DESCRIPTION]
Putin mewajibkan data center swasta Rusia menyisihkan 10% kapasitas untuk negara. Operator punya waktu 10 hari dan wajib sediakan akses dalam 24 jam.