telset

Perkawinan Perbankan dan Telekomunikasi Perlu Payung Hukum

Yogyakarta -Industri perbankan membutuhkan payung hukum yang jelas dari pemerintah terkait fenomena teknologi cashless yang mulai dikembangkan operator telekomunikasi di Indonesia.

“Perlunya payung hukum yang jelas dari pemerintah, karena industri perbankan hanya bisa menjadi pelengkap dari fitur yang sudah ada di industri telekomunikasi,” ujar Direktur Perbankan Konsumer BII, Stephen Listyo kepada telsetnews di sela acara BII Journalist Training 2011 di Hotel Hyatt Regency, Yogyakarta, Sabtu (16/7).

Menurutnya, payung hukum tersebut dibutuhkan untuk memadukan kedua industri tersebut. “Antara industri perbankan dan dunia telekomuniasi perlu ada perpaduan, ya istilahnya dikawinkan, begitulah, jelasnya.

Di acara yang berlangsung selama dua hari itu, Stephen juga mengenalkan beberapa fitur elektronik banking terbaru yang dimiliki BII. Salah satunya adalah EDC. Sebelumnya, apabila nasabah BII berbelanja menggunakan mesin EDC bank lain melalui jaringan Cirrus atau Maestro, ada kalanya kasir merchant-merchant tertentu akan membebankan biaya tambahan.

Tetapi saat ini, nasabah BII sudah dapat dengan leluasa bertransaksi dengan PIN sebagai otorisasi di mesin EDC BCA. Dengan demikian, nasabah BII tidak perlu lagi takut untuk dikenakan biaya tambahan yang mahal oleh merchant-merchant tersebut.

Kini nasabah hanya dikenakan biaya yang relatif murah. Adapun biaya tersebut, transaksi belanja, 5 ribu rupiah, pembatalan transaksi di kasir 3 ribu rupiah dan, biaya atas kegagalan transaksi yang disebabkan kesalahan nasabah sebesar 2 ribu rupiah. (tsn/hz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0