Pentagon Matikan Tracking Iklan demi Keamanan Pasukan AS

Telset.id – Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) telah menonaktifkan pelacakan iklan (advertising tracking) pada ponsel dan komputer yang digunakan oleh pasukan militer. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya melindungi personel dari ancaman yang menyasar lokasi mereka, berdasarkan surat yang dibagikan kepada Senator Ron Wyden.

Kebijakan ini berdampak langsung pada perangkat yang dikeluarkan pemerintah untuk Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Korps Marinir, dan Komando Operasi Khusus AS. Seluruh perangkat tersebut kini telah menonaktifkan pelacakan iklan, termasuk iPhone, perangkat Android, dan komputer Windows yang dikelola dalam jaringan federal militer.

Reuters, yang pertama kali memberitakan kabar ini, menyebut militer AS telah menerapkan perlindungan tersebut pada awal tahun ini. Sementara itu, Angkatan Udara AS memberitahu Wyden bahwa mereka menerapkan perubahan ini lebih baru, yakni pada bulan Juli. Tujuan utamanya adalah mencegah musuh, termasuk pemerintah negara-negara yang tidak bersahabat, menggunakan data lokasi yang berasal dari aplikasi di ponsel untuk menargetkan pasukan di medan perang atau di pangkalan mereka.

Bahaya Data Lokasi dari Aplikasi Ponsel

Data lokasi yang dikumpulkan dari aplikasi ponsel umumnya dibagikan kepada perusahaan pihak ketiga dan broker data. Perusahaan-perusahaan ini kemudian menjual informasi tersebut di pasar komersial. Dengan menonaktifkan ID iklan (advertising ID), seseorang menjadi jauh lebih sulit untuk diidentifikasi karena data lokasinya akan bercampur dengan pengguna lain yang juga menonaktifkan ID iklan mereka.

Wyden mengangkat isu ini lebih awal pada tahun ini melalui surat kepada para pemimpin militer AS. Hal ini bermula dari temuannya bahwa musuh asing yang tidak disebutkan namanya telah menargetkan pasukan AS di Timur Tengah menggunakan data lokasi yang diperoleh secara komersial. Senator yang dikenal sebagai pengawas privasi ini menilai langkah pengurangan pelacakan iklan tersebut patut diapresiasi.

Meski demikian, Wyden memberikan peringatan penting. Ia menekankan bahwa perangkat pribadi milik pasukan dan kontraktor yang dibawa ke pangkalan militer masih dapat membahayakan personel dan fasilitas. Hal ini berarti kebijakan baru tersebut belum sepenuhnya menutup celah keamanan yang ada.

Pemerintah AS sebenarnya telah mengakui bahwa pasukannya menghadapi risiko dari data ini. Namun, yang menarik, komunitas intelijen AS dan FBI justru mengonfirmasi bahwa mereka membeli data yang sama untuk keperluan pengawasan dan pengumpulan intelijen tanpa surat perintah (warrant). Hal ini menunjukkan adanya paradoks dalam kebijakan keamanan data di Amerika Serikat.

Keputusan untuk menonaktifkan pelacakan iklan ini merupakan langkah signifikan dalam melindungi privasi dan keselamatan personel militer. Dengan menghilangkan ID iklan, data lokasi yang dihasilkan dari penggunaan ponsel tidak lagi dapat dikaitkan secara langsung dengan individu tertentu. Ini menjadi tameng yang efektif untuk mencegah musuh memetakan pergerakan pasukan.

Namun, celah keamanan yang disorot Wyden menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Perangkat pribadi yang tidak dikelola oleh militer tetap menjadi titik lemah yang berpotensi dieksploitasi oleh pihak lawan. Pengawasan terhadap penggunaan perangkat pribadi di area sensitif menjadi isu yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Langkah yang diambil oleh kelima cabang militer AS ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani ancaman berbasis data. Ini sejalan dengan upaya yang lebih luas untuk mengamankan personel dari berbagai bentuk serangan digital. Ke depannya, kebijakan serupa mungkin akan diperluas untuk mencakup perangkat lain atau diterapkan dengan standar yang lebih ketat.

Bagi industri teknologi dan keamanan siber, keputusan ini menjadi preseden penting. Menonaktifkan advertising ID terbukti menjadi salah satu cara efektif untuk melindungi privasi pengguna di tingkat institusi. Langkah ini juga dapat menjadi referensi bagi negara lain atau organisasi besar yang ingin melindungi personelnya dari ancaman berbasis data lokasi.