Parlemen Yunani Sahkan Larangan Media Sosial untuk Anak di Bawah 15 Tahun

Telset.id – Parlemen Yunani resmi mengesahkan larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 15 tahun, menjadikan negara itu salah satu yang pertama di Uni Eropa yang menerapkan aturan semacam ini. Undang-undang tersebut berlaku mulai 1 Januari 2027 dan mewajibkan platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan X menerapkan metode verifikasi usia yang proporsional dan andal.

Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis menyebut langkah ini sebagai “langkah sulit tetapi perlu.” Ia pertama kali mengumumkan rencana tersebut pada April 2026 dan menyalahkan media sosial atas meningkatnya kecemasan, kualitas tidur yang buruk, serta desain adiktif yang menyasar anak-anak. Keputusan ini menjadi sorotan karena Yunani bergerak lebih dulu dibandingkan pembahasan regulasi serupa di tingkat Uni Eropa.

Pengesahan undang-undang ini terjadi setelah debat di parlemen yang berlangsung lebih dari 16 jam pada 22 Oktober 2026. Hanya partai berkuasa, New Democracy, yang memberikan suara mendukung. PASOK memilih abstain, sementara lima partai oposisi lainnya menolak. Karena oposisi menentang, Mitsotakis menggunakan suara mayoritas pemerintahannya untuk meloloskan RUU tersebut.

Cara Kerja dan Sanksi Larangan Media Sosial Yunani

Aturan ini singkat tetapi tegas. Orang tua tidak dapat memberikan izin kepada anak mereka untuk mendaftar, dan akun yang dibuat sebelum Januari 2027 tidak dikecualikan. Layanan yang tercakup ditentukan berdasarkan cara kerjanya, bukan namanya, dengan LinkedIn disebut bersama tiga platform besar lainnya. Sementara itu, aplikasi pesan tetap dapat diakses oleh anak di bawah 15 tahun.

Ketika platform tidak dapat memastikan usia pengguna, platform akan menampilkan kode QR yang dipindai menggunakan Kids Wallet, aplikasi pemerintah. Aplikasi ini hanya memberi tahu platform apakah pengguna berusia di atas atau di bawah 15 tahun; aplikasi tidak mengungkap usia individu atau informasi pribadi lainnya. Orang tua juga perlu mengunduh aplikasi pendukung negara bernama Kids Wallet atau Gov.gr yang dipasangkan ke perangkat anak dan memblokir akses.

“Kami tidak memberikan data pribadi anak-anak kami kepada platform mana pun,” kata Menteri Tata Kelola Digital Dimitris Papastergiou. Ia menambahkan bahwa aplikasi tersebut dirancang untuk melindungi privasi dan meminimalkan data yang dikumpulkan dengan menggunakan “age tokens” yang dapat mengonfirmasi usia seseorang sekaligus membatasi pengungkapan data pribadi.

Kegagalan mematuhi undang-undang ini akan berujung pada denda berdasarkan Digital Services Act Uni Eropa. Dewan penyiaran dan otoritas perlindungan data Yunani akan mengawasi kepatuhan, sementara Komisi Eropa menangani platform terbesar di bawah Digital Services Act.

“Akan sangat mudah untuk tidak melakukan apa pun hari ini dan menunggu undang-undang Eropa yang sempurna. Tetapi tantangannya ada di sini. Anak-anak tenggelam dalam internet setiap hari, dan saya percaya pemerintah yang bertanggung jawab harus melakukan apa yang wajib dilakukannya,” ujar Papastergiou.

Kritik Privasi dan Posisi Yunani di Antara Negara Lain

Seperti aturan serupa di negara lain, tugas memeriksa usia dibebankan kepada platform. Hal ini mengkhawatirkan para pegiat privasi dan diperkirakan akan memicu lonjakan minat terhadap aplikasi VPN. Ketika rencana ini diumumkan pada Mei, 25 organisasi memperingatkan bahwa dalam praktiknya, semua orang di Yunani mungkin harus membuktikan usia mereka, yang menggerus anonimitas online.

Kritik tersebut tampaknya tidak mengganggu pemerintah Yunani, karena negara itu juga sedang mempertimbangkan rencana untuk mengakhiri profil media sosial anonim sepenuhnya. Meski anonimitas online penting, situasinya berbeda tergantung jenis aktivitas online, privat atau publik.

Yunani bergabung dengan sejumlah negara yang bergerak di jalur serupa. Larangan untuk anak di bawah 16 tahun di Australia berlaku mulai 10 Desember 2025 dan menjadi yang pertama sejenisnya. Prancis meloloskan larangan untuk anak di bawah 15 tahun, tetapi Dewan Konstitusional membatalkannya pada Agustus dengan alasan kebebasan berekspresi. Inggris berencana melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial mulai musim semi 2027, meski telah menolak membatasi VPN untuk menegakkannya. Slovenia, Spanyol, dan Austria sedang menyiapkan langkah serupa, dan Uni Eropa sedang menyusun Kids Act versi mereka sendiri yang menurut Yunani akan diadaptasi.

Sebelumnya, Yunani telah melarang ponsel di sekolah pada 2024, dan jajak pendapat menunjukkan larangan media sosial baru bagi anak-anak ini didukung secara luas oleh populasi dewasa Yunani. Mitsotakis menyatakan tujuannya adalah “mendorong Uni Eropa ke arah ini juga.” Komisi Eropa baru-baru ini memperkenalkan EU Kids Act untuk tujuan tersebut, tetapi undang-undang itu hanya menetapkan larangan total bagi anak di bawah 13 tahun.

Dengan tenggat berlaku 1 Januari 2027, platform media sosial di Yunani kini memiliki waktu untuk menyiapkan sistem verifikasi usia yang memenuhi syarat undang-undang. Sementara itu, perdebatan soal privasi dan anonimitas online dipastikan masih berlanjut menjelang implementasi aturan ini. Sebagai perbandingan industri, pendekatan berbasis aplikasi negara seperti Kids Wallet menjadi salah satu model yang bisa diamati perkembangannya, sebagaimana berbagai inovasi layanan digital lain yang terus dipantau publik melalui kanal Debut di Eropa.