Operator dan Regulator Setengah Hati Tertibkan Registrasi Prabayar

Jakarta – Tidak adanya verifikasi dan validasi data yang dilakukan para operator telekomunikasi menggambarkan kegagalan operator dalam menjalankan program registrasi prabayar yang sempat digembar-gemborkan sejak tahun 2005 lalu.

Diperkirakan dari 250 juta nomor seluler yang tersebar di Indonesia, hampir 98 persen di antaranya menggunakan nomor prabayar yang validitas data pelanggannya hingga saat ini masih diragukan. Gagalnya penerapan aturan registrasi ini disebabkan karena semua orang tetap bisa menggunakan kartu prabayarnya dengan mengisi data sesukanya (data palsu).

Public Relations Corporate Communications XL Axiata, Henry Wijayanto mengatakan, sumber masalahnya karena masih belum beresnya proses pendataan kependudukan di Indonesia. Karena menurutnya, untuk data yang valid dalam pembuatan KTP pun masih banyak yang palsu.

Kami tidak bisa mengetahui apakah data yang diberikan pelanggan kami adalah valid atau tidak. Karena data berdasarkan KTP pun sekarang masih banyak yang palsu, ujar Henry kepada Telset di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Ia berharap penerapan e-KTP bisa menekan jumlah pemalsuan data, sehingga akan membantu proses validasi data para pengguna kartu prabayar.

Pendapat hampir senada juga dilontarkan Head of Corporate Communications Division Telkomsel, Ricardo Indra, yang mengatakan pihaknya hanya mengikuti peraturan yang ada saja. Masalah tidak validnya data yang diberikan, menurutnya, karena data penduduk di Indonesia juga masih banyak yang tidak valid alias palsu.

Kami melakukan proses registrasi pelanggan kartu prabayar sesuai aturan yang berlaku saja. Soal valid tidaknya data yang diberikan pelanggan, itu sudah bukan wilayah kami untuk mengaturnya, kata Ricardo Indra saat dihubungi Telset via BlackBerry Messenger.

Sementara itu, anggota BRTI M Ridwan Effendi mengatakan, operator pernah menggalakkan registrasi ini dengan memberi insentif agar pelanggan mau memberikan data yang benar. Namun sayangnya, program ini seakan menguap di tengah jalan.

Ia menilai seharusnya program registrasi ini tetap digiatkan oleh operator. Sebab, Permen Kominfo No.23/2005 tentang registrasi prabayar masih berlaku. “Masalahnya kita belum memiliki identitas tunggal nasional sebagai referensi verikasi data pengguna,” sesalnya. Kita tunggu e-KTP berjalan dulu deh, ucapnya lagi.

Hal ini dibenarkan anggota BRTI lainnya, Nonot Harsono yang mengungkapkan, beberapa usulan sudah pernah diberikan ke operator, tapi semuanya mandek di tengah jalan atau ada juga yang ditolak.

Selain usulan memberikan insentif, BRTI juga pernah mengusulkan agar kartu prabayar dibanderol dengan harga yang mahal, yakni sekitar 100 ribuan. Operator juga pernah disarankan agar counter penjualan kartu perdana prabayar tidak disembarang tempat seperti sekarang, tapi dibuat saja per wilayah.

Namun usulan-usalan tadi ditolak mentah-mentah oleh para operator, dengan alasan kalau dihargai mahal dan penjualannya dibatasi, nantinya dianggap tidak memihak rakyat kecil. Karena pengguna kartu prayar banyak dari kalangan menengah bawah.

Padahal usulan untuk memberikan harga yang cukup mahal bagi kartu perdana prabayar agar orang tidak dengan mudah membuang atau gonta-ganti kartu, ujar Nonot. “Sekarang yang jualan SIM Card juga bisa siapa aja, sampai diemperan toko atau di kendaraan umum banyak yang jualan,” keluh pria berkumis ini.

Karena semua usulan yang diberikan masih belum ada kejelasannya dari pihak operator, maka menurutnya, BRTI sekarang tinggal menggantungkan harapannya pada e-KTP sebagai solusi untuk mendapatkan data yang valid dari para pelanggan.

Kami sangat berharap program e-KTP dapat tuntas secepatnya, dan pendataan penduduk di Indonesia bisa lebih rapih dan menekan peredaran KTP dengan identitas palsu, ucapnya berharap.

Nonot optimis jika e-KTP merupakan solusi yang paling tepat untuk mendapatkan data yang valid untuk digunakan sebagai pendataan pelanggan kartu prabayar. Kalau program e-KTP bisa berjalan lancar, maka kami berharap rencana satu nomor satu identitas’ yang dicanangkan bisa berjalan juga, imbuhnya.

Nantinya, jelas Nonot, BRTI akan mendata e-KTP per wilayah yang sudah selesai secara adiminstrasi. “Datanya akan kita ambil per wilayah, untuk kemudian di data ulang sesuai data terbaru di e-KTP. Ini bisa menghindari pemalsuan data, tukas Nonot.

Namun sikap BRTI dan para operator yang hanya bergantung pada e-KTP ini sempat dikritisi oleh praktisi telekomunikasi Sutikno Teguh, yang menyebutkan, sebenarnya verifikasi data pelanggan prabayar bisa mencontoh pada registrasi pascabayar yang lancar-lancar saja meski belum ada e-KTP.

Sutikno bahkan dengan nada sinis menilai operator sebenarnya mampu untuk ‘memaksakan’ kepada pelanggan agar mau registrasi dengan benar. Tapi karena memang tidak punya keseriusan untuk menjalankannya, maka mereka selalu menolak.

“Mungkin regulator tidak mau tekan operator. Padahal operator kalau mau jalankan registrasi secara benar juga mampu. Buktinya, operator bisa mengatur cluster penjualan voucher. Padahal, arah cluster yang dijalankan operator sekarang bisa disebut sebagai praktek kartel,” ketus Sutikno.

Ia mengimbau agar masalah registrasi ini cepat diselesaikan. Sebab, makin banyak orang yang menyalahgunakan nomor teleponnya untuk beragam kasus penipuan, minta pulsa, hingga SMS spam untuk penawaran layanan perbankan.

Tanggung jawab registrasi memang ada di operator, tapi lucunya selama ini banyak anggota BRTI malah seperti juru bicara operator yang suka ngeles bela kepentingan operator. Padahal harusnya perlindungan konsumen didahulukan, bukan cari kambing hitam.

Kalau regulator tetap kambinghitamkan e-KTP untuk tertibkan registrasi, maka lebih baik stop dulu penjualan nomor prabayar hingga direalisasikan e-KTP, sindirnya. [hbs]

 


 

Previous articleAutomatis Setting Data XL, Menurunkan Keluhan Pelanggan Hingga 76%
Next articleRovio Akuisi Futuremark Game Studio

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here