OpenBTS Dicuekin, Balon Google Dirangkul

Penulis:Nur Hamzah
Terbit:
Diperbarui:
⏱️4 menit membaca
Bagikan:

Onno W.Purbo open source
Onno W. Purbo (ist)

JAKARTA – Penggiat telematika yang getol mengkampanyekan OpenBTS, Onno W. Purbo merasa miris dengan keputusan pemerintah yang merestui kesepakatan kerjasama uji teknis Project Loon antara Google dengan tiga operator Indonesia. Sementara OpenBTS yang dikembangkan putra-putra Indonesia dan sudah teruji malah “dicuekin” (diacuhkan).

Seperti telah diberitakan sebelumnya, pada hari Kamis (29/10/2015) lalu, pemerintah bersama tiga operator seluler Indonesia, yakni Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata menandatangani kesepakatan uji coba teknis balon Internet Google, Project Loon, dengan memanfaatkan spektrum 900 MHz milik tiga operator seluler tersebut.

Keputusan pemerintah itu jelas membuat Onno kecewa. Pasalnya, selama ini pemerintah tidak mau mendukung telekomunikasi rakyat melalui OpenBTS, tapi sekarang justru malah memberikan jalan untuk Google menggelar Project Loon di Indonesia.

[Baca juga: Gandeng 3 Operator, Project Loon Mengudara di Indonesia]

Padahal, menurutnya, Project Loon selama ini belum teruji. Sedangkan teknologi internet rakyat, OpenBTS, yang sudah terbukti lebih dari dua tahun beroperasi di Papua, dan bisa dibuat sendiri di Indonesia malah gak dilirik pemerintah.

“Iya aneh aja sih menurut saya. OpenBTS yang sudah teruji malah tidak dilirik, tapi yang belum 100% teruji malah dirangkul,” kata Onno saat dihubungi telsetNews, Selasa (3/10/2015).

Dia juga mempertanyakan kenapa dalam kesepakatan kerjasama dengan Google itu hanya tiga operator yang dilibatkan, padahal ada sekitar lebih dari 200 ISP (Internet service provider) di Indonesia yang juga mau ikut kerjasama dalam proyek balon internet Google.

[Baca juga: APJII Minta Diikutkan Balon Internet Google]

“Kalau dari sisi usaha buat kasih akses ke daerah rural oke-oke saja sih, tapi kalau dari sisi keadilan kok cuma 3 operator yang diajak. Padahal ada lebih dari 200 ISP yang juga mau kerjasama lho..,” ujarnya.

Saat ditanya apakah Project Loon memang solusi yang tepat untuk Indonesia dalam menyediakan layanan internet yg menjangkau daerah terpencil? Pria ramah ini mengatakan belum tahu kemampuan Project Loon.

“Yang saya baca balonnya hanya tahan mengudara sekitar 3-4 bulan saja, setelah itu akan turun ke bumi karena harus diisi gas lagi buat naik ke atas,” terang Onno.

Lagi pula, lanjut Onno, satu BTS di Loon kalau mengikuti standard GSM, paling banter cuma bisa tujuh concurrent call. “Padahal penduduk Papua itu orangnya jutaan. Apakah itu solusi tepat? entah lah, kalau saya sih ragu,” imbuhnya.

Dia pun mengaku tidak tahu apakah Project Loon yang akan dijalankan Google dengan tiga operator di Indonesia itu bisa menghadirkan tarif Internet yang murah dengan menggunakan teknologi yang sudah pasti lebih mahal ketimbang teknologi OpenBTS.

“Saya gak tahu juga sih bisnis flow-nya, tapi yang pasti mereka (Google) harus untung,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, OpenBTS merupakan perangkat mini yang dikombinasikan dengan sentral berupa software open source. Dengan OpenBTS, kita bisa menelepon dan SMS-an lokal secara gratis tanpa menggunakan jaringan operator. Bahkan OpenBTS ini bisa melakukan komunikasi lintas operator.

[Baca juga: Apa sih Maksudnya OpenBTS]

Biaya yang dibutuhkan untuk merakit OpenBTS kira-kira berkisar Rp 12 juta – RP 15 juta. Kalau dengan amplifier sekitar Rp 150 jutaan. Biaya ini sangat jauh jika dibandingkan biaya untuk membangun BTS milik operator yang membutuhkan biaya antara Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar.

Soal jangkauan, BTS yang menggunakan frekuensi operator ini bisa menjangkau hingga radius 20 km sehingga cocok untuk diterapkan di wilayah pelosok yang tidak terjangkau jaringan seluler. Dan uniknya, pengguna bisa menggunakannya tanpa SIM Card. Mirip dengan layanan instan messenger yang menggunakan WiFi dan bisa melakukan voice call.

“OpenBTS sangat cocok untuk wilayah-wilayah terpencil dan alternatif yang lebih feasible dan sudah dicoba lebih dari dua tahun di Papua. Perangkatnya juga bisa kita buat sendiri di Indonesia, lebih murah biayanya,” jelas Onno.

Next

Onno mengakui, salah satu kendala yang mereka hadapi saat ini karena belum mengantungi izin dari pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Kominfo. Ia mengatakan sudah lama mengajukan izin frekuensi 900 MHz dan penomoran kepada pihak Kominfo.

Pihak Kominfo, kata dia, sempat menanggapi dan meminta Onno melengkapi dengan skema, model bisnis, spesifikasi teknis perangkat, dan sebagainya. Namun, setelah Onno mengirimkan semua data yang diminta, Kominfo tak lagi menanggapinya sampai saat ini

“Pemerintah sudah kami kasih tahu, sudah kami presentasikan, dan sudah kami demokan, cuma ya sampai sekarang dicuekin. Mungkin karena rakyat biasa yang mengajukan, bukan perusahaan besar seperti Google, makanya dicuekin,” tukasnya.

Sikap yang sama juga ditunjukan oleh para operator seluler, dimana hingga saat ini tidak ada satupun operator yang mau melirik atau tidak pernah mendukung pengembangan teknologi OpenBTS.

“Tapi untuk operator saya bisa maklum, karena mereka kan bukan yang operasikan alatnya, karena kebanyakan alat mereka di operasikan oleh vendor jaringan seperti Huawei dll,” ujarnya.

Onno mengungkapkan, sejauh ini pengembangan OpenBTS di Indonesia masih terus dilakukan oleh beberapa penggiat telematika yang merasa tergerak untuk mensosialisasikan teknologi OpenBTS di Indonesia.

Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat, ICT Watch sejak dua tahun lalu juga aktif mensosialisasikan OpenBTS ke kampus-kampus, bahkan mereka membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk tugas akhir.

“Beberapa kampus sudah mempunyai OpenBTS research center sendiri, seperti Surya University ada sekitar 10-12 unit, Politeknik Negeri Surabaya 12 unit, STIKOM Surabaya 2-3 unit, Telkom University 4-5 unit, ITB ada beberapa unit, UI pernah kami sumbang 1 unit,” jelas Onno.

Saat ini OpenBTS sudah beroperasi secara “ilegal” di beberapa daerah terpencil di Papua selama lebih dari dua tahun. Ia mengungkapkan, karena teknologi ini belum dapat restu, maka hanya di Papua yang berani mengoperasikan secara ilegal tanpa ijin dari pemerintah.

“Daerah lain setahu saya terutama di perkebunan atau pertambangan yang gak ada sinyal GSM, ada beberapa yang mengoperasikan OpenBTS, cuma diam-diam,” tuturnya.[HBS]

Komentar

Belum ada komentar.