Telset.id – Kelima cabang militer Amerika Serikat, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Korps Marinir, dan Komando Operasi Khusus, telah menonaktifkan pelacakan iklan di semua perangkat yang dikeluarkan pemerintah. Langkah ini diambil setelah adanya peringatan bahwa kekuatan asing dapat menggunakan data lokasi komersial untuk menargetkan pasukan AS yang bertugas di luar negeri.
Keputusan tersebut merupakan respons atas surat yang dikirim Senator Ron Wyden pada Mei 2026 kepada Departemen Pertahanan AS (DoD). Wyden kini telah membagikan tanggapan yang ia terima dari masing-masing cabang militer, yang semuanya mengonfirmasi telah mematikan fitur pelacakan iklan di perangkat mereka, termasuk smartphone Apple dan Android, serta komputer Windows.
Beberapa cabang militer telah melaksanakan langkah ini lebih awal tahun ini, sementara Angkatan Udara dilaporkan menyelesaikan upaya tersebut pada Juli 2026. Meskipun Wyden memuji langkah ini, ia juga menyarankan bahwa tindakan tersebut belum cukup dan langkah lebih lanjut diperlukan untuk melindungi pasukan AS yang ditempatkan di luar negeri.
Ilustrasi personel keamanan dengan anjing pelacak. (Kredit: Getty Images / NATALIA KOLESNIKOVA)
Data Lama Masih Jadi Ancaman
“Kami memuji cabang layanan ini karena menerapkan praktik terbaik pertahanan siber ini pada perangkat pemerintah,” tulis Wyden dan Senator Pat Harrigan. “Namun, laporan terbaru mengenai ketersediaan data lokasi komersial yang berasal dari fasilitas DoD menimbulkan pertanyaan yang meresahkan.”
Meskipun fitur pelacakan telah dinonaktifkan dan pasukan ditempatkan di luar jangkauan perantara data dan entitas komersial serupa, data yang telah dikumpulkan sebelumnya masih tersedia untuk dijual. Hal ini tetap menghadirkan risiko keamanan yang signifikan bagi personel militer AS.
Para anggota kongres tersebut menyebutkan bahwa data dapat terus tersedia karena beberapa alasan, termasuk data komersial yang berasal dari perangkat pribadi, bukan ponsel pemerintah, yang dibawa oleh personel layanan dan kontraktor pemerintah.
“Wyden dan Harrigan meminta inspektur jenderal DoD untuk memeriksa data lokasi komersial yang telah dibeli DoD dan lembaga pemerintah lainnya untuk menentukan mengapa kebijakan yang ada tidak mencegah data lokasi personel layanan dijual secara online, dan untuk merekomendasikan perubahan kebijakan guna melindungi personel AS dengan lebih baik,” demikian bunyi laporan di situs web Wyden.
Langkah Proaktif di Tengah Ancaman Digital
Tindakan militer AS ini mencerminkan kesadaran yang berkembang tentang kerentanan keamanan yang ditimbulkan oleh pelacakan data komersial. Lebih dari dua dekade lalu, karakter fiksi Jason Bourne menghancurkan ponsel untuk mencegah pelacakan oleh lawan-lawannya. Kini, DoD menyadari bahwa pendekatan serupa mungkin diperlukan dalam dunia nyata.
Ilustrasi peta lokasi pada smartphone, teknologi yang dapat disalahgunakan untuk pelacakan. (Kredit: Getty Images)
Pelacakan iklan pada perangkat memungkinkan pengiklan dan perantara data untuk mengumpulkan informasi lokasi pengguna secara terus-menerus. Informasi ini, jika jatuh ke tangan yang salah, dapat digunakan untuk melacak pergerakan personel militer yang ditempatkan di luar negeri. Dengan menonaktifkan fitur ini, militer AS mengurangi risiko kebocoran data lokasi yang dapat membahayakan operasi dan keselamatan pasukan.
Keputusan ini juga menyoroti pentingnya kebijakan keamanan siber yang ketat di lingkungan militer. Perangkat pemerintah yang digunakan oleh personel militer sering kali membawa informasi sensitif, dan setiap celah keamanan dapat dimanfaatkan oleh pihak lawan.
Wyden dan Harrigan menekankan bahwa meskipun langkah ini merupakan kemajuan, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Mereka mendesak inspektur jenderal DoD untuk menyelidiki mengapa kebijakan yang ada belum mencegah penjualan data lokasi personel layanan secara online, dan untuk merekomendasikan perubahan kebijakan yang lebih komprehensif.
Implikasi Lebih Luas untuk Keamanan Data
Langkah militer AS ini menunjukkan tren yang lebih luas dalam kesadaran keamanan data. Semakin banyak organisasi, baik pemerintah maupun swasta, yang menyadari bahwa data lokasi dan data pribadi lainnya dapat menjadi risiko keamanan yang serius jika tidak dikelola dengan baik.
Kebijakan baru ini juga dapat menjadi preseden bagi lembaga pemerintah lain dan organisasi di seluruh dunia untuk meninjau kembali praktik pengumpulan data mereka. Data lokasi yang dikumpulkan melalui pelacakan iklan sering kali dianggap tidak berbahaya, tetapi dalam konteks keamanan nasional, data tersebut dapat menjadi alat yang berbahaya di tangan musuh.
Meskipun penonaktifan pelacakan iklan merupakan langkah positif, Wyden dan Harrigan mengingatkan bahwa data lama yang telah dijual sebelumnya tetap menjadi ancaman. Data tersebut sudah berada di tangan pihak ketiga dan tidak dapat ditarik kembali. Inilah sebabnya mereka mendesak penyelidikan lebih lanjut dan perubahan kebijakan yang lebih menyeluruh.
Ilustrasi keamanan siber pada perangkat mobile. (Kredit: Getty Images)
Langkah ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan berlapis dalam keamanan siber. Menonaktifkan pelacakan iklan hanyalah salah satu lapisan perlindungan. Diperlukan kebijakan yang komprehensif, pendidikan pengguna, dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan keamanan data personel militer.
Untuk organisasi lain, termasuk perusahaan di sektor swasta, langkah militer AS ini dapat menjadi pelajaran berharga. Data lokasi yang dikumpulkan melalui perangkat yang dikeluarkan perusahaan dapat menjadi risiko keamanan, terutama jika karyawan bekerja di lokasi yang sensitif atau melakukan perjalanan bisnis ke negara-negara dengan risiko keamanan tinggi.
Ke depannya, kemungkinan akan ada peningkatan pengawasan terhadap praktik pengumpulan data oleh perangkat perusahaan dan pemerintah. Wyden sendiri telah lama menjadi advokat untuk privasi data dan keamanan siber, dan langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk melindungi data warga AS dan personel militer.
Sementara itu, militer AS akan terus memantau situasi dan mengevaluasi apakah langkah tambahan diperlukan. Wyden dan Harrigan telah menyerukan penyelidikan menyeluruh terhadap kebijakan yang ada, dan hasil penyelidikan tersebut kemungkinan akan memengaruhi kebijakan keamanan data di masa depan.
Tindakan ini juga dapat memengaruhi cara perusahaan teknologi merancang fitur pelacakan iklan mereka. Jika pelanggan besar seperti militer AS menolak fitur tersebut, perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan kembali pendekatan mereka terhadap pengumpulan data.
Keputusan militer AS ini merupakan pengingat bahwa di era digital, keamanan data bukan hanya masalah privasi pribadi, tetapi juga masalah keamanan nasional. Langkah-langkah yang tampaknya sederhana, seperti menonaktifkan pelacakan iklan, dapat memiliki implikasi yang signifikan untuk keamanan dan keselamatan personel di lapangan.
Komentar
Belum ada komentar.