Menkominfo: Tidak Ada Intervensi Vendor Asing

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring menyayangkan tudingan beberapa pihak yang menyatakan ada intervensi pihak asing dalam penataan frekuensi 3G.

“Sama sekali tidak benar jika dikatakan ada campur tangan vendor asing dalam urusan penataan kanal 3G. Kebijakan pemerintah yang meminta kanal Telkomsel bergeser dari posisi saat ini bukan karena adanya tekanan pihak asing, tegas Tifatul Sembiring di Jakarta, Minggu (6/11) kemarin.

Menurutnya, penataan frekuensi 3G berupa penambahan satu kanal tambahan kepada operator dan kemudian dilanjutkan dengan penambahan kedua sebesar 5 MHz dimaksudkan untuk merapikan spektrum.

Seperti diketahui sebelumnya, Center for Indonesian Telecommunication Regulation Study (Citrus) telah menuding adanya tekanan pemain industri global (vendor, investor, dan operator asing) dibalik perebutan spektrum 3G.

Citrus menilai asing berusaha menguasai layanan broadband wireless di tanah air melalui operator-operator yang secara mayoritas dikuasai pihak asing. Ini harus disikapi hati-hati agar makin tidak kebablasan.

Menanggapi tudingan tersebut, pihak Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menyatakan setiap orang bebas mengutarakan pendapatnya, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang elegan.

Setiap orang bebas mengutarakan pendapatnya, tapi harus dengan cara yang elegan. Sebaiknya pelajari dulu aturan-aturan yang ada, lihat kronologis, baru menanggapi secara komprehensif,” ujar Anggota BRTI, Heru Sutadi.

Ia menjelaskan, sejak awal industri telekomunikasi dibangun dengan mengedepankan industri nasional, jadi sangat tidak benar jika dikatakan ada intervensi pihak asing. Isu yang menyebutkan penataan frekuensi dipengaruhi asing hanya untuk memojokkan pemerintah bahwa keputusan yang diambil salah,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S. Dewa Broto saat dihubungi Telsetnews mengatakan, keputusan BRTI sudah dibuat dan tinggal menunggu persetujuan Menkominfo.

“Kalau sudah dijadikan keputusan menteri, maka yang ada hanyalah melaksanakan atau melanggar. Tidak ada lagi proses negosiasi apa pun,” tegas Gatot.[hbs]{jcomments on}

 

 

Previous articleTelkomsel: Penataan Frekuensi Harus Konvergen dengan Teknologi
Next articlePanasonic Lumix DMC-3D1, Kamera Pocket Tiga Dimensi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here