Telset.id, Bogor – Menkominfo Johnny G. Plate meminta agar ada pasal khusus mengenai kedaulatan data dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Hal ini dikatakan Menkominfo Johnny saat melakukan rapat membahas RUU PDP dengan seluruh lembaga dan kementerian.
{Baca juga: Kominfo Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Masuk Prolegnas}
Plt. Kabiro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu atau Nando menjelaskan jika rapat tersebut juga membahas terkait masukan dan catatan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kejaksaan Agung mengenai RUU PDP.
Nando mengklaim jika masukan dari Kemendagri dan Kejaksaan Agung tersebut sudah diputuskan dan disetujui oleh keduanya.
“Hal-hal yang sudah dimintakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kejagung itu sudah langsung diputuskan pada rapat kemarin itu, kan itu soal redaksional jadi sudah oke,” ujar Nando di Bogor, Senin (25/11/2019).
Namun dalam rapat tersebut Menkominfo Johnny yang justru memberikan masukan terhadap RUU PDP. Politisi Partai Nasdem tersebut, meminta agar ada pasal khusus mengenai kedaulatan data. Dirinya menyerahkan kepada tim untuk meletakan pasal kedaulatan data di RUU PDP.
“Pak Menteri melihat secada sepintas itu dari beberapa laporan kami, bahwa belum ada pasal atau ketentuan khsusus mengenai kedaulatan data. Jadi, pak Menteri ingin meng-insert kedaulatan data, pengaturan klausul kedaulatan di RUU PDP ini. Sehingga beliau bilang terserah di pasal berapa, saya lihat sepintas belum ada klausul itu,” kata Nando.
Selain itu Menkominfo Johnny juga menargetkan agar rancangan Undang-undang PDP dapat dikirim ke DPR pada Desember 2019. Tujuannya agar RUU PDP dapat segera disahkan sehingga data masyarakat Indonesia bisa segera terlindungi.
{Baca juga: Anggota DPR RI Baru Harus Segera Sahkan RUU PDP}
“Ya, kami targetkan, karena pak Johnny bilang harus kirim ke DPR setidaknya minggu ketiga Desember paling lambat. Sekarang, tim kami bersama akan menginsert pengaturan soal kedaulatan data,” tutup Nando. [NM/HBS]
