Telset.id – Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai implementasi Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas) oleh platform digital akan berjalan lebih optimal apabila didukung dengan standar teknis yang matang. Tanpa panduan teknis yang spesifik, kebijakan ini berpotensi menimbulkan interpretasi beragam di kalangan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Ketua Bidang OTT/E-Commerce Mastel Alex Chandra menyatakan bahwa regulasi tersebut merupakan langkah positif dari pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Namun, pelaku industri masih memerlukan panduan teknis yang lebih rinci agar dapat menerjemahkan kebijakan secara tepat di tingkat operasional. “Jadi standar teknis ini benar-benar penting sebetulnya,” kata Alex dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat pada Senin.
Menurut dia, hingga saat ini ketentuan yang ada masih bersifat umum sehingga menimbulkan beragam interpretasi bagi PSE, baik platform media sosial, perdagangan elektronik, maupun layanan keuangan digital. Ia menjelaskan, tanpa adanya standar teknis yang lebih spesifik, setiap perusahaan berpotensi menerapkan pendekatan berbeda dalam memenuhi kewajiban perlindungan anak pada platformnya. Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan kebingungan baik bagi PSE, orang tua, hingga anak-anak sebagai pengguna.
“Mereka (PSE) jadi meraba-raba kira-kira regulator ini maunya apa. Akibatnya, karena mereka pikir regulator maunya begini, tidak ada kesamaan pendekatan untuk satu perusahaan ke perusahaan lain,” ujar dia.
Pentingnya Safety by Design dan Verifikasi Usia
Alex menambahkan bahwa penerapan prinsip safety by design atau keamanan sejak tahap perancangan menjadi salah satu pendekatan yang perlu diperkuat bagi platform digital. Namun, implementasi konsep tersebut membutuhkan perombakan sistem yang tidak sederhana, terutama bagi platform yang telah beroperasi. Selain itu, aspek verifikasi usia dan identitas pengguna juga menjadi perhatian dalam penerapan kebijakan tersebut. Ia menilai kesiapan infrastruktur dan sumber daya masing-masing platform menjadi faktor penting dalam memastikan aspek verifikasi berjalan efektif.
Alex juga memandang bahwa kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus diperkuat guna implementasi PP Tunas bisa berjalan dengan baik dan membuat ekosistem digital Indonesia menjadi inklusif dan aman. “Jadi memang kolaborasi industri, regulator, masyarakat memang betul-betul penting jadi supaya ekosistem digital Indonesia itu bisa inklusif, aman, berdaya saing global,” ujarnya.
