telset

Mantan Dirut Indosat M2 Gugat BPKP ke PTUN

Indar Atmanto, mantan Dirut  Indosat M2
Indar Atmanto, mantan Dirut Indosat M2

Jakarta – PT Indosat hari ini mengumumkan bahwa Indar Atmanto, selaku mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2), telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan (BPKP).

Gugatan ini merupakan buntut dari ditetapkannya Indosat dan IM2 sebagai tersangka terkait tuduhan penyalahgunaan frekuensi 2.1 GHz milik Indosat oleh IM2 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,3 triliun.

Kasus ini sendiri berawal karena Indosat selaku pemilik lisensi frekuensi 2.1 GHz adalah penyelenggara jaringan yang telah bekerjasama dengan  IM2 selaku penyelenggara jasa untuk menyediakan  jasa telekomunikasi layanan internet.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa berkenaan dengan  kerjasama ini telah terjadi  tindak pidana korupsi oleh Ir. Indar Atmanto, mengingat IM2  dianggap telah memakai frekuensi 2,1 GHz dengan tidak melakukan pembayaran kepada Negara.

Untuk menghitung besarnya kerugian negara sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut diatas, Kejagung telah meminta BPKP untuk melakukan penghitungan guna menghitung besarnya kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum yang diduga telah dilakukan oleh IM2.

“Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, BPKP sebenarnya tidak berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian negara yang diduga telah dilakukan oleh IM2,” demikian tulis pernyataan resmi Indosat yang diterima telsetNews di Jakarta, Rabu (9/1).

Karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang berhak untuk melakukan penghitungan kerugian negara pada kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh IM2 adalah BPK.

Untuk maksud pembatalan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP, Indar Atmanto sudah mendaftarkan gugatan pembatalan hasil penghitungan BPKP ke PTUN Jakarta dengan Nomor Register: 231/G/2012/PTUN-JKT.

Terkait kasus ini, Menteri Komunikasi dan Informatika, selaku regulator telekomunikasi, telah menyatakan bahwa  kerjasama antara Indosat selaku penyelenggara jaringan frekuensi 2,1 G.Hz dan IM2 selaku penyedia jasa telekomunikasi tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, atau dengan kata lain tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi.

Seperti diketahui, pada 18 Januari 2012, Kejaksaan Agung telah memerintahkan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan frekuensi radio 2,1 GHz oleh IM2 dengan tersangka mantan Direktur Utama IM2.

Penyidikan tersebut dilakukan atas dasar adanya laporan mengenai dugaan penyalahgunaan jaringan 3G milik Indosat oleh IM2 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,3 triliun.

Kejagung juga telah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap mantan Direktur Utama Indosat. Dan pada 5 Januari 2013, melalui beberapa media massa diberitakan bahwa Kejagung telah menetapkan Indosat dan IM2 sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan frekuensi radio 2.1 GHz.[hbs]

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

- Advertisement -spot_img

Latest Articles

- Advertisement -

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0