telset

KPI Tinjau Ulang Penayangan Kuis Via SMS

Jakarta – Semakin maraknya penayangan kuis undian berhadiah melalui SMS yang ditayangkan televisi telah menjadi perhatian Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena banyaknya pengaduan masyakat karena mengandung unsur judi dan penipuan.

KPI berencana akan meninjau ulang serta meminta penghentian tayangan kuis undian berhadiah yang mengandung unsur judi yang ditayangkan televisi karena dianggap telah banyak melanggar ketentuan yang berlaku.

Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, KPI telah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yakni Kementerian Sosial selaku pemberi izin program kuis berhadiah, Kepolisian RI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kami telah banyak menerima keluhan dari masyarakat, dan juga telah memantau secara langsung penayangan sejumlah acara kuis undian berhadiah di televisi. Memang ternyata banyak mengandung unsur judi dan penipuan, jelas Komisioner KPI Idy Muzayyad dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (5/7).

Idy juga mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Kemensos, ternyata ada beberapa acara kuis undian berhadiah yang diyangkan di televisi tidak memiliki izin. Selain itu, ada beberapa acara yang telah mengantongi izin tapi diduga telah  melakukan penyimpangan terhadap izin yang diberikan.

Dijelaskannya, sebenarnya dalam UU telah jelas dinyatakan larangan isi siaran tidak boleh mengandung unsur perjudian, yang diatur dalam UU no. 32/2002 tentang Penyiaran pada pasal 36 ayat (5) huruf b.

Jika melanggar pasal ini maka sanksinya adalah pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah untuk penyiaran radio dan sepuluh miliar rupiah untuk penyiaran televisi (UU Penyiaran Pasal 57).

Aturan ini juga diatur dalam peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), yang menyatakan bahwa, program siaran kuis dan undian berhadiah terlebih dahulu wajib mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang.

Kemudian pada pasal 2 disebutkan juga, program siaran kuis dan undian berhadiah dilarang menjadi perjudian dan penipuan yang merugikan masyarakat. Dan di pasal 3 menyebutkan, program siaran yang melibatkan penggunaan fasilitas telepon atau SMS wajib memberitahukan secara eksplisit tarif pulsa yang dikenakan untuk keikutsertaan dalam kuis atau undian berhadiah.

Idy mengakui, terkait soal perizinan memang dari Kemensos, tapi bila soal aturan  penayangannya, maka itu sudah merupakan wewenang KPI. Masalah ini menjadi perhatian KPI karena telah banyak masyarakat yang merasa tertipu dengan kuis ini.

Modusnya bermacam-macam, ada yang karena ketidaktransparanan penyelenggara kuis, ketidaktahuan pemirsa atau memang desain sistem kuisnya yang memang tidak benar dan mengandung unsur judi,” ungkapnya.

Idy menegaskan, bila memang dianggap telah ada unsur judi dan melanggar aturan, maka kuis itu harus dihentikan. Kami mengharapkan kesadaran dan itikad baik dari lembaga penyiaran. Jika tidak, maka polisi bisa mengembangkannya ke wilayah pidana,” tegas Idy.[hbs]

{jcomments on}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0