telset

Kominfo: Operator Jangan Bikin Iklan Menyesatkan!

Perang iklan operator seluler
Perang iklan operator seluler

Jakarta – Maraknya iklan produk telekomunikasi yang terindikasi pada praktek usaha yang kurang sehat dan berpotensi merugikan masyarakat, telah membuat Kementerian Kominfo turun tangan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 3/2013 tentang penertiban iklan telekomunikasi.

SE tentang Iklan Telekomunikasi ini telah ditanda-tangani oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 21 Pebruari 2013, dan ditujukan kepada seluruh Direktur Utama operator telekomunikasi.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Gatot S Dewa Broto mengatakan, SE ini dikeluarkan dalam rangka agar terciptanya persaingan usaha yang sehat di antara para operator, serta perlindungan terhadap konsumen,

“Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi,” kata Gatot di Jakarta, Senin (18/3).

Menurutnya, Kominfo banyak menerima keluhan, di antaranya dari YLKI yang meneruskan cukup banyaknya pengaduan masyarakat tentang dugaan adanya iklan produk dan layanan telekomunikasi yang terindikasi bohong dan berpotensi merugikan masyarakat.

Gatot menuturkan, akibat makin ketatnya persaingan usaha diantara para operator, telah mendorong para operator membuat iklan yang dapat merugikan masyarakat sebagai calon konsumen.

“Banyak iklan yang menyesatkan karena informasi yang sampai kepada masyarakat selain belum sepenuhnya memenuhi kriteria obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan, kadang juga mengorbankan kualitas layanannya,” sesal Gatot di Jakarta, Senin (18/3).

SE ini, jelas Gatot, sebagai himbauan kepada setiap operator telekomunikasi dalam mempromosikan dan mengiklankan produk dan layanannya agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa hal penting dalam SE tentang penertiban iklan layanan telekomunikasi tersebut adalah sebagai beerikut:

  1. Materi iklan telekomunikasi dilarang mencantumkan kata gratis atau kata lainnya yang bermakna sama bila ternyata konsumen harus membayar biaya lain.
  2. Penyelenggara telekomunikasi yang memprakarsai dan membiayai pembuatan iklan telekomunikasi dan/atau pengguna jasa periklanan harus bersikap jujur dan bertanggung jawab terhadap informasi yang diiklankan.
  3. Tidak membohongi dan menyesatkan masyarakat
  4. Dapat dipahami oleh masyarakat
  5. Tidak bertujuan untuk merusak pasar dan merendahkan / menjatuhkan produk layanan telekomunikasi milik penyelenggara telekomunikasi lain
  6. Tidak merendahkan suku, ras, agama, budaya, negara, dan golongan
  7. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  8. Tidak melanggar kesusilaan.
  9. Iklan telekomunikasi yang mencantumkan durasi, tariff pulsa, tarif internet, kecepatan akses , serta kualitas layanan lainnya , maka pihak penyelenggara telekomunikasi harus dapat membuktikan kebenarannya secara teknis dan tertulis.
  10. Iklan telekomunikasi yang mencantumkan undian berhadiah, wajib mendapatkan izin Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  11. Penyelenggara telekomunikasi yang melakukan pelanggaran dalam mengiklankan produk dan layanannya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0