telset

Kominfo Mulai Uji Publik RPM SMS Premium

Jakarta – Setelah cukup lama ditunggu-tunggu, akhirnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai melakukan uji publik terhadap aturan main SMS premium dan konten digital.

Dalam keterangan resminya, pihak Kominfo menyebutkan uji publik Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Telekomunikasi Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas akan dimulai hari ini, Senin (26/11), hingga 3 Desember 2012.

RPM yang diuji publik ini merupakan revisi terhadap Peraturan Menkominfo No.01/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa PesanSingkat (Short Messaging Service/SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast).

Revisi ini dilakukan setelah mencuatnya kasus pencurian pulsa sekitar setahun yang lalu, atau tepatnya mulai pada bulan September dan Oktober 2011, atau yang dikenal dengan peristiwa ‘Black Oktober’.

“Sesuai dengan komitmen Kementerian Kominfo dan BRTI untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2009 tersebut, maka Kementerian Kominfo dan BRTI telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi janjinya bagi melakukan penyempurnaan secara sangat mendasar terhadap regulasi tersebut,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto, dalam keterangan resminya yang dikutip telsetNews, Senin (26/11.

Gatot mengungkapkan, rencana semula revisi tersebut akan dapat diselesaikan di akhir tahun 2011. Namun faktanya, cukup banyak permasalahan yang menghadang, mulai dari esensi dan sudut pandang perubahan atau revisi yang harus dilakukan.

Menurutnya pihak Kominfo berupaya untuk dapat mengakomodasi perbedaan pandangan dan kepentingan antara regulator, penyelenggara telekomunikasi, penyelenggara konten, asosiasi penyelenggara konten dan berbagai pihak terkait.

“Yang paling krusial adalah upaya untuk menyusun suatu regulasi yang benar-benar komprehensif bagi tujuan perbaikan penyelenggaraan jasa penyediaan konten ini agar supaya tidak ada sedikit pun kesan hanya tambal sulam terhadap regulasi yang eksisting,” jelasnya.

Ia mempersilahkan selama uji publik berlangsung, berbagai pihak dapat turut serta mengkritisi, menyampaikan usulan, memperbaiki dan bilamana perlu juga menambah atau mengurangi atas berbagai pasal ketentuan yang tertuang dalam RPM ini. Tanggapan dapat disampaikan melalui email ke alamat: gatot_b@postel.go.id paling lambat tanggal 3 Desember 2012.

“Uji publik ini bukan formalitas, karena jika ada masukan yang make sense, justified, logis dan in line dengan esensi RPM ini, sudah barang tentu Kementerian Kominfo dan BRTI akan mempertimbangkan untuk mengakomodasinya,” ucap Gatot.

Setelah berbagai tanggapan diterima, maka Kominfo dan BRTI akan mengkajinya, dan diformulasikan kembali untuk dibahas bersama dalam suatu rapat internal dan eksternal, sampai kemudian pada saatnya akan disampaikan kepada Menteri Kominfo Tifatul Sembiring untuk dikaji pada tahap final sebelum disahkan menjadi suatu Peraturan Menkominfo.[hbs]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0