telset

Kominfo dan Operator Gelar Pertemuan Kasus Pencurian Pulsa

Jakarta – Kasus pencurian pulsa lewat SMS yang dilakukan content provider (CP) nakal kini tengah menjadi sorotan publik. Menyikapi hal tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menggelar pertemuan dengan para operator telekomunikasi untuk membahas masalah tersebut.

Pertemuan yang digelar di Gedung Sapta Pesona, Kantor Kominfo, itu dipimpin Gatot S Dewabroto dari Kominfo dan perwakilan BRTI Danrivanto Budhijanto. Sementara dari pihak operator diwakili dari humas, regulatory, dan divisi bisnis Value Added services (VAS).

Tujuan dilakukannya pertemuan ini untuk mendengar penjelasan dari pihak operator tentang kasus yang sudah sangat meresahkan masyarakat itu. Pertemuan ini juga diharapkan dapat mencari solusi yang harus dilakukan regulator dan operator.

Dalam pernyataannya, pihak operator mengatakan tidak ada maksud dari operator untuk memfasilitasi CP untuk melakukan tindakan pencurian pulsa. Operator menyadari konsekwensi hukumnya tegas dan bisa masuk ke ranah pidana.

“Sikap Kominfo sangat tegas, tidak ada kata damai bagi operator dan CP yang terbukti bersalah melakukan pencurian pulsa masyarakat. Jika terbukti ada oknum dari operator atau CP tersebut, kami akan mencabut izinnya. Dan tentu saja akan dituntut secara hukum pidana,” tegas Kepala Informasi dan Humas Kominfo, Gatot S Dewabroto di Jakarta, Rabu (5/10).

Gatot juga mengungkapkan, jika CP memang terbukti bersalah karena melakukan praktek bisnis ilegal, seperti misalnya melakukan penipuan atau pencurian pulsa, maka operator wajib dan berhak menghentikan perjanjian dengan CP tersebut secara sepihak.

Hal ini harus dilakukan agar lebih memperketat kerja sama bisnis di antara keduanya. Dan selanjutnya akan diberikan persyaratan terkait sanksi pidana. Kita ingin ada efek jera bagi para pelakunya, dan mereka tahu ada sanksi pidananya kalau ada CP nakal, jelasnya.

Ia juga mengatakan, sanksi tegas yang sama juga akan berlaku bagi operator jika mereka terbukti melakukan pelanggaran. Kominfo dan BRTI akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Gatot menghimbau para operator untuk membuat semacam posko pengaduan pelanggan atau membuat layanan hot line pengaduan. Hal ini dimaksudkan agar pelanggan dapat langsung melaporkan permasalahan yang mereka alami.

Dalam pertemuan itu juga diungkapkan, kasus-kasus pencurian pulsa yang saat ini tengah marak, kemungkinannya berasal nomor short code (nomor pendek) akan lebih besar kemungkinannya. Modus yang biasa digunakan dalam pesan tersebut ada yang mengarahkan pelanggan melakukan registrasi.

Sementara kemungkinan tersedotnya pulsa dari long number (nomor panjang) sangat kecil, namun hal ini bukan berarti tidak mungkin. Operator berjanji akan menyelidiki kemungkinan pencurian pulsa dengan short code.  

Pihak Kominfo juga meminta operator untuk terus menerus mengedukasi masyarakat terkait penipuan yang dilakukan CP nakal. Sehingga diharapkan masyarakat jadi lebih tahu, dan dapat terhindar dari pelaku penipuan.

“Kami sangat mengharapkan dengan sangat agar operator membuat iklan layanan secara masif. Iklan ini terkait reg-unreg, pengaduan, dan lainnya. Agar masyarakat bisa lebih jelas menggunakan layanan SMS premium dari operator,” pinta Gatot.

Disebutkan pihak Kominfo akan kembali menggelar pertemuan dengan lingkup yang lebih luas pada 11 Oktober mendatang, dengan mengundang pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kasus penipuan pulsa ini. “Dalam pertemuan berikutnya, kami juga akan melibatkan Kementerian Sosial, YLKI, pihak Kepolisian, Bank Indonesia, dan LSM,” tutur Gatot.[hbs]{jcomments on}

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0