telset

Kasus IM2 Bukti Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Negara

Jakarta –  Dilanjutkannya penyidikan kasus penyalahgunaan frekuensi 3G Indosat oleh PT Indosat Mega Media (IM2) oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menimbulkan tanda tanya besar dari sejumlah asosiasi telekomunikasi/ICT. Ada apa sebenarnya dibalik kasus ini?

Seperti diketahui, Kejagung telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.PRINT-04/F.2/Fd.1/01/2012 tertanggal 18 Januari 2012. Dan telah menetapkan dua orang tersangka berinisial IA dan JS dalam kasus tersebut.

Kejagung menyatakan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi sinyal frekuensi Indosat Mega Media (IM2) mencapai Rp 1,3 triliun. Hitungan tersebut berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku auditor negara.

Hal tersebut lantas dibantah oleh sejumlah komunitas ICT. Mereka menilai penyelenggaraan broadband 2,1 GHz oleh Indosat dan IM2 telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan perundangan yang berlaku.

“Menurut kami praktek kerjasama antara Indosat dan IM2 sebagai penyelenggara broadband 2,1 GHz tidak ada masalah dan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, tegas Ketua Umum Mastel, Setyanto P Santosa, dalam diskusi “Bedah Kasus IM2 dari sisi kelangsungan industri telekomunikasi”, yang digelar Telkomedia Forum bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Restoran Harum Manis, Jakarta,  Rabu (12/12).

Dalam acara tersebut, mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil mengatakan banyak sekali kesalahan penafsiran yang dilakukan Kejaksaan dalam kasus ini, yang berbeda sama sekali dengan penafsiran dari MenKominfo, Internet Service Provider bahkan International Telecommunication Union (ITU) . Kesalahan penafsiran itu, menurut dia, karena Kejaksaan tidak bisa membedakan antara jaringan dan frekuensi.

“Kejaksaan menilai ada tindak pidana, karena dianggap IM2 menggunakan frekuensi Indosat tanpa izin pemerintah. Mereka tidak bisa membedakan, mana jaringan dan mana frekuensi.  Di PP 52 dan UU sendiri, sudah jelas. Ada penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa.  Ini perlu diluruskan biar tidak terjadi salah tafsir terus-menerus,” kata Sofyan.

Secara logika, menurut Sofyan, IM2 tidak mungkin menggunakan frekuensi bersama karena tidak mungkin ada dua pengguna menggunakan satu frekuensi. IM2 juga bukan penyelenggara jaringan, karena mereka tidak memiliki infrastruktur seperti BTS, dan lain-lain. Dia hanya menyediakan layanan, seperti dongle internet, yang jaringannya milik Indosat.

Anggota BRTI Nonot Harsono juga memiliki pendapat senada. Menurut dia, sejak awal, kasus IM2 penuh kejanggalan, karena Kejaksaan tidak pernah mau mendengar pendapat dari Kominfo. Padahal,  kedua lembaga ini merupakan lembaga negara, di mana diperlukan koordinasi menyangkut hal-hal teknis. Apalagi menyangkut penggunaan frekuensi.

Lebih lanjut Nonot menilai bahwa kasus IM2 ini bukan sekadar tentang double standard BPKP ataupun salah tafsir, tapi juga tentang keharmonisan kabinet Indonesia bersatu.

“Sejatinya, kasus IM2 tak akan ada jika saja Kejagung mau berkoordinasi dengan Kominfo dalam menyikapi laporan tentang penyalahgunaan frekuensi,” pungkas Nonot.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED ARTICLES

- Advertisement -

Latest Articles

- Advertisement -

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0