Jerman akan Terapkan Aturan Royalti Bagi Mesin Pencari

Jakarta – Bagi negara maju, hak kekayaan intelektual sangat dihargai. Hal itu ditunjukan sebuah komite di pemerintahan Jerman, yang hari ini mengusulkan adanya perubahan kebijakan dari mesin pencari yang beroperasi di wilayahnya.

Kebijakan tersebut nantinya mewajibkan setiap mesin pencari harus membayar royalti dari kutipan berita yang digunakan, termasuk Google News.

Dari rencana pengajuan tersebut dapat dilihat bahwa royalti yang dikenakan untuk berita feed dan lainnya akan dikenakan biaya selagi masih dalam masa setahun dari tanggal publikasi. Demikian yang dikutip Telsetnews dari Engadget, Senin (12/3).

Melihat maraknya penggunaan feed oleh beberapa search engine, tentunya hal ini sangatlah menggembirakan karena akan mendatangkan keuntungan yang potensial bagi industri pers.

Jerman sebenarnya bukanlah negara pertama yang akan memberlakukan kebijakan tersebut. Inggris sebagai negara yang industri pers telah maju juga telah melakukan hal serupa lewat Badan Perizinan Koran.

Sebelumnya, pemerintah Belgia juga telah coba cukup keras memberlakukan aturan ini, hingga sempat bersitegang dengan perusahaan mesin pencari. Saat itu, pemerintah Belgia memaksa Google News untuk berhenti melakukan agregat berita.

Tidak mengherankan, tindakan cerdas pemerintah Jerman mendapat dukungan kuat dari industri pers. Sebagai bukti sudah ada 149 eksekutif yang tergabung dalam Federasi Jerman Penerbit Koran dan Asosiasi Penerbit Majalah Jerman yang mengajukan petisi setelah adanya “Deklarasi Hamburg pada Hak Kekayaan Intelektual” di tahun 2009 lalu.[tsn/hbs]

 

Previous articleSamsung ’‘Ingkar Janji’™ Update Android ICS Galaxy S II
Next articleKomunitas ’‘isat-bb’™ Bantu Masyarakat Pulau Buru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here