Telset.id, Jakarta – Keamanan terus ditingkatkan jelang pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Salah satunya adalah perluasan kawasan udara terlarang atau Prohibited Area di Istana Merdeka diperluas. Itu artinnya area istana bersih atau bebas dari drone.
Manager Humas Airnav Indonesia Yohanes Sirait menyebutkan bahwa kawasan udara terlarang di Istana Merdeka diperluas hingga radius 5 NM atau setara 9,25 kilometer sejak tanggal 17 hingga 21 Oktober 2019.
Selain itu, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Controllable Airspace Bandara Soekarno-Hatta atau Halim Perdana Kusuma juga berubah status menjadi area terbatas atau Temporary Restricted Area.
{Baca juga: Besok Pelantikan Presiden, Tagar #PestaRakyatNKRI Berkumandang}
Kebijakan tersebut telah disampaikan kepada maskapai penerbangan karena kebijakan tersebut berlaku untuk pesawat berawak atau tidak berawak. Untuk itu, Yohannes berharap agar mereka tidak terbang di kawasan terlarang tersebut.
“Ya betul, Aaea tersebut bebas traffic penerbangan. Sudah diterbitkan notam untuk seluruh stakeholder penerbangan,” kata Yohannes kepada Tim Telset.id pada Minggu (20/10/2019).
Hal serupa juga dikatakan oleh Dinas Potensi Dirgantara TNI AU. Lewat akun @Dispotdirga_AU mereka menjabarkan hukuman penjara dan denda jika mereka tetap nekat terbang.
Khusus untuk pesawat tak berawak, pihak TNI AU telah menyiapkan perangkat Anti Drone serta Rudal untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
“Rudal SAM, Jammer dan Anti Drone sudah aktif di Istana Merdeka, DPR/MPR, dan sepanjang route keduanya, radius rudal dan anti drone diatas 5KM,” cuit @Dispotdirga_AU.
Terbang di Prohibited Area Sanksi 8 tahun/1 M, di Restricted Area 3 tahun/1 M, ditambah KKOP 3 tahun/1 M, dll,. juga Rudal SAM, Jammer dan Anti Drone sudah aktif di Istana Merdeka, DPR/MPR, dan sepanjang Route keduanya, Radius rudal dan anti drone diatas 5 KM. pic.twitter.com/RmLdiBiquZ
— Cinta Dirgantara (@Dispotdirga_AU) October 19, 2019
{Baca juga: Warganet Diminta Tak Sebar Hoaks Jelang Pelantikan Presiden}
Perlu diketahui jika upacara pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna MPR RI, di Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Rencananya pelantikan tersebut akan dihadiri oleh para duta besar serta pejabat tinggi dari berbagai negara. Jokowi dan Ma’ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 usai memenangkan gelaran Pemilu 2019 pada April lalu.
Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara juga menghimbau agar warganet Indonesia tidak menyebarkan hoaks menjelang acara pelantikan pada 20 Oktober 2019 mendatang. Ia menegaskan, menyebarkan hoaks jelang pelantikan sangat tidak berguna, dan berpotensi melanggar hukum.
“Saya berharap tidak (menyebar hoaks). Sudah lah kita ngapain sih, kita punya presiden yang mau dilantik kita dukung apa susahnya. Untuk apa bikin hoaks juga. Lebih baik kita bersatu,” kata Rudiantara di Jakarta, Kamis (10/10/2019).
{Baca juga: Besok Jokowi Resmikan “Tol Langit”, Menkominfo: Saya Gak Tahu}
Selama ini, Kominfo memang terus melakukan pengawasan terkait penyebaran konten hoaks di media sosial. Tetapi hingga kini, Kominfo belum berencana untuk membuat pengawasan khusus konten hoaks menjelang acara pelantikan. [NM/HBS]
