Dalam langkah kontroversial yang menandai perubahan kebijakan besar, Meta—perusahaan induk Facebook, Instagram, dan Threads—resmi menghentikan program fact-checking (pemeriksaan fakta) untuk pengguna di Amerika Serikat. Keputusan ini diumumkan oleh Joel Kaplan, kepala kebijakan Meta, melalui postingan di X (sebelumnya Twitter). “Mulai Senin sore, program fact-checking kami di AS secara resmi berakhir,” tulis Kaplan. “Artinya, tidak ada pemeriksaan fakta baru dan tidak ada lagi fact-checker.”
Perubahan Besar di Tengah Kritik
Meta telah lama menjadi sorotan karena kebijakan moderasi kontennya. Awal tahun ini, Mark Zuckerberg menyatakan bahwa program fact-checking dinilai terlalu “mengarah pada sensor” di platform mereka. Sebagai gantinya, perusahaan memperkenalkan sistem baru bernama Community Notes, yang mengandalkan partisipasi publik untuk memverifikasi informasi.
Community Notes sendiri bukanlah konsep baru. Fitur ini pertama kali diperkenalkan oleh X (Twitter) dan memungkinkan pengguna untuk menambahkan konteks atau koreksi pada postingan yang menyesatkan. Meta mulai menguji coba sistem ini awal April 2025, dengan algoritma yang sama seperti yang digunakan di X. Namun, hingga kini, hasil fact-checking berbasis komunitas ini belum terlihat secara publik.
Tanpa Hukuman, Tapi Masih Banyak Tanda Tanya
Kaplan menegaskan bahwa Community Notes akan diterapkan secara bertahap di Facebook, Instagram, dan Threads—tanpa disertai sanksi bagi akun yang menyebarkan misinformasi. “Catatan komunitas pertama akan mulai muncul perlahan di seluruh platform kami, tanpa penalti,” jelasnya.
Namun, keputusan Meta menuai kritik dari berbagai pihak, terutama terkait dampaknya terhadap penyebaran disinformasi. Beberapa negara, seperti Brasil dan Uni Eropa, telah menyuarakan kekhawatiran mereka. Pasalnya, Meta belum memberikan kejelasan apakah fitur ini akan menggantikan fact-checking profesional di wilayah lain di luar AS.
Pergeseran Kebijakan yang Kontroversial
Langkah Meta menghentikan fact-checking di AS tidak terjadi dalam ruang hampa. Kebijakan ini muncul bersamaan dengan sejumlah perubahan lain yang dianggap sebagai “pergeseran ke kanan” oleh banyak pengamat. Beberapa kebijakan kontroversial tersebut termasuk:
- Pembubaran program DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) internal
- Pelonggaran perlindungan terhadap ujaran kebencian
- Penunjukan sekutu dekat mantan Presiden Donald Trump ke dewan direksi Meta
Perubahan ini terjadi di tengah pemerintahan baru Donald Trump, yang kembali menjabat sebagai presiden AS awal tahun ini. Apakah keputusan Meta akan berdampak pada ekosistem informasi global? Hanya waktu yang bisa menjawab.
Bagi pengguna media sosial, kini tantangannya lebih besar: bagaimana memilah informasi yang valid di tengah banjir konten—tanpa adanya fact-checker profesional yang selama ini menjadi penjaga gawang.
