Telset.id, Jakarta – Google hapus iklan perusahaan yang menargetkan pengguna yang mencari informasi soal pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS). Perusahaan itu meminta pengguna membayar untuk pendaftaran pemilih.
Proyek Transparansi Tech mengatakan dalam sebuah laporan bahwa hampir sepertiga dari 600 iklan yang dihasilkan oleh pencarian Google membawa pengguna ke situs yang mencoba membebankan biaya besar untuk pendaftaran pemilih.
{Baca juga: Google Hapus 300 Iklan Donald Trump, Ini Alasannya}
Ironisnya, perusahaan tersebut justru mengekstrak data pribadi para pengguna untuk tujuan pemasaran.
Dilansir Reuters, perusahaan itu juga memasang ekstensi peramban yang menipu serta menayangkan iklan-iklan menyesatkan.
Seperti dikutip Telset.id, Selasa (30/6/2020), iklan pertama dalam pencarian Google untuk pendaftaran pemilih mengarahkan pengguna ke situs PrivacyWall.org yang mengenakan biaya USD 129 guna pemrosesan pada hari yang sama.
CEO PrivacyWall, Jonathan Wu, mengatakan bahwa layanannya memudahkan pemilih untuk mendaftar secara online tanpa memberikan lebih banyak data. Mereka tidak membagikan data untuk tujuan selain pendaftaran pemilih.
“Kami membebankan biaya kepada konsumen. Biaya tersebut mencakup surat, kepegawaian, dan lain-lain. Kami tidak akan membiarkan Google secara sewenang-wenang menggagalkan upaya untuk meningkatkan jumlah pemilih,” tegasnya.
{Baca juga: Asal Ikuti Aturan, Facebook Izinkan Politikus Ngiklan}
Seorang juru bicara Google mengatakan bahwa perusahaan belum tahu bagaimana iklan telah melalui proses persetujuan. Alasannya, ia mengemukakan bahwa proses menggunakan kombinasi tinjauan secara otomatis dan manual.
Berbeda dengan Google, Facebook memungkinkan kandidat politik di Amerika Serikat untuk unggah konten bersponsor di platform. Namun, konten Facebook yang diunggah politikus tersebut tidak akan di katalogkan di perpustakaan iklan.
Facebook mengizinkan kampanye dan grup politik untuk menggunakan fitur konten bersponsor di dalam platform.
Fitur ini memungkinkan influencer untuk menandai di sub-header resmi bahwa sifatnya adalah kemitraan berbayar dengan salah satu politikus.
{Baca juga: Twitter Beri Label Khusus di Akun Politisi, Ini Alasannya}
Perubahan tersebut terjadi setelah kandidat calon presiden dari partai Demokrat, Michael Bloomberg, membayar akun meme populer di Instagram milik Facebook. Tujuannya, untuk mengirim konten tentang dirinya. [SN/HBS]
