Telset.id, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum atau KPU dikejutkan dengan laporan yang mengatakan bahwa jutaan data penduduk Indonesia telah bocor ke pihak yang tidak berkepentingan. Data KPU bocor ini mengundang banyak respon, salah satu yang ikut buka suara adalah Kaspersky.
Menurut General Manager Kaspersky untuk Asia Tenggara, Yeo Siang Tiong, pemilu merupakan bagian sangat penting bagi seluruh negara secara global dan merupakan elemen penting dari demokrasi.
“Oleh karena itu, jumlah data yang dikumpulkan, ditransfer, dan disimpan oleh pemilu juga menjadikannya target yang matang bagi para pelaku kejahatan siber,” ujar Tiong dalam keterangan resmi yang diterima redaksi Telset.id.
{Baca juga: 2,3 Juta Data Pemilu 2014 Milik KPU Diduga Bocor}
Maka dari itu, menurut Tiong, mengamankan data mulai dari proses menyalurkan hingga penyimpanan akan selalu menjadi tantangan bagi seluruh negara di dunia karena dua faktor.
Pertama, beragamnya sistem yang dikelola secara lokal dan kedua adalah mesin turun temurun (legacy machine) yang tidak dirancang untuk dunia yang serba terhubung.
Ruang siber yang sangat terhubung seperti sekarang, telah membuka ruang pemilu lokal bagi para peretas lokal maupun asing. Perangkat keras dan sistem lama yang digunakan juga menambah kesulitan untuk mengamankannya.
“Penting bagi Negara untuk membangun kepercayaan pada rakyatnya. Hal terpenting yang bisa dilakukan adalah mendorong transparansi dalam sistem,” sambungnya.
{Baca juga: Duh! Data Pengguna Bukalapak Kembali Bocor di Internet}
Ini berarti membuka kemungkinan untuk audit terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat dan menunjukkan bahwa pemilu adalah sesuatu yang ditanggapi dengan serius.
Tiong menyarankan, negara juga dapat melibatkan para ahli atau pekerja di sektor keamanan untuk menyumbangkan wawasan dan pengetahuan mereka dalam menilai risiko dan menambal kemungkinan celah keamanan.
Langkah tersebut bisa diambil untuk menjamin transparansi, meningkatkan kepercayaan, dan memperbarui sistem pemilihan akan membutuhkan kolaborasi terbuka di antara organisasi publik dan swasta.
“Mencegah pelanggaran data dan peretas memasuki sistem pemilihan tidak diragukan lagi menjadi tantangan, tetapi dengan kerja sama yang bertujuan meningkatkan keamanan pemilu, setiap negara dapat menggagalkan upaya pelanggaran apa pun secara efektif di masa depan,” pungkasnya.
{Baca juga: Tokopedia Diretas, 15 juta Data Pengguna Bocor}
Kasus data KPU bocor dibongkar oleh akun @underthebreach di Twitter. Menurutnya, ada hacker yang mengklaim telah mengantongi 2,3 juta data penduduk Indonesia milik KPU.
Data tersebut menyimpan informasi penting, seperti nama, alamat, tanggal lahir, nomor identitas (NIK, NKK), dan lainnya.
Menurutnya, hacker yang membobol data KPU juga membocorkan data-data milik tokoh publik, seperti Prabowo Subianto, Luhut Binsar Pandjaitan, Surya Paloh, hingga pebisnis Tommy Winata. (HR/HBS)
