BRTI: Daripada Menterinya di ‘Unreg’, Mending SMS yang di Unreg

Jakarta – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengungkapkan surat edaran (SE) 177 tentang perintah unreg massal SMS Premium atas desakan DPR. Namun ternyata, pihak BRTI mengaku surat edaran itu dikeluarkan untuk menyelamatkan sang bos, Menkominfo, Tifatul Sembiring dari ancaman™ reshufle kabinet.

Merebaknya isu reshufle kabinet pada Oktober 2011 lalu ternyata menyimpan cerita terkait kasus pencurian pulsa. Saat itu Menkominfo Tifatul Sembiring mendapat sorotan sebagai salah satu kandidat menteri yang akan dicopot. Dimana kasus pencurian pulsa menjadi salah satu alasan kegagalannya.

Hal ini diungkapkan anggota BRTI, Danrivanto Budhijanto yang mengisahkan, saat itu kasus pencurian pulsa sedang menjadi sorotan publik. Dan akibatnya Menkominfo bolak-balik dipanggil DPR untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Dalam RDP itu Pak Tifatul dicecar habis oleh para anggota dewan. Menkominfo dianggap gagal melakukan pengawasan. Dan DPR mendesak agar layanan SMS Premium dihentikan, ujar Danrivanto di acara diskusi bertajuk Telkomsel Celluler Update™, Jakarta, Selasa (27/3).

Saat itu, lanjut Danrivanto, sedang hangat-hangatnya isu reshuffle kabinet dan Menkominfo menjadi salah satu menteri yang disorot karena adanya kasus pencurian pulsa. Daripada menterinya yang di unreg (dicopot), mending SMS Premium yang di unreg. Makanya keluarlah SE 177 itu, tukas Danrivanto.

Ia menegaskan, BRTI telah berusaha untuk menyelamatkan industri kreatif dengan coba meminta agar para CP tidak disentuh™. Namun, usaha tersebut tidak berhasil karena adanya desakan yang sangat kuat dari DPR untuk menghentikan layanan SMS Premium. [hbs]

 

 

Previous articleCP Sebut BRTI Hancurkan Industri Kreatif
Next articleAngry Birds Space Catat 10 Juta Download dalam 3 Hari

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here