BRTI Bantah Miliki Data 60 CP Nakal

Jakarta – Menkominfo Tifatul Sembiring beberapa waktu lalu menyebutkan ada 60 content provider nakal yang telah terbukti melanggar aturan. Namun Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) membantah memiliki data tersebut, dan mengatakan tidak pernah menyebutkan ada 60 CP nakal yang disebutkan Menkominfo tersebut.

Menanggapi tudingan yang menyebutkan BRTI tidak mau mengumumkan 60 CP nakal yang disebutkan Menkominfo beberapa waktu lalu, anggota Komite BRTI, Nonot Harsono mengatakan, pihaknya selama ini tidak pernah menyebutkan memiliki data 60 CP nakal yang sudah terbukti melakukan tindakan sedot pulsa.

Kami sendiri tidak tahu dari mana sumber data yang disebutkan Menkominfo tersebut. Karena BRTI sendiri tidak punya datanya, dan tidak pernah mengumumkan secara resmi soal 60 CP tersebut, kata Nonot kepada Telsetnews di Jakarta, Senin (5/12).

Menurutnya, data 60 CP yang disebutkan Tifatul itu berasal dari pihak IMOCA (Indonesia Mobile and Online Content Association), yang saat itu menyebutkan ada 60 anggotanya yang sudah diberi sanksi karena melakukan tindakan penipuan.

Datanya pertamakali keluar dari statement pihak IMOCA. Kemungkinan data tersebutlah yang dipakai pak menteri, sebutnya. Kalau dari BRTI belum ada pengumuman resmi, karena masih menunggu hasil audit forensik yang dilakukan BRTI, sambung Nonot.

Namun saat disebutkan ada pernyataan dari rekannya sesama anggota BRTI, Heru Sutadi yang mengatakan dari hasil audit forensik terungkap sejumlah permainan para CP nakal, baik itu yang termasuk ‘dosa’ besar atau kecil. Nonot menyatakan belum mengetahuinya.

Karena menurut dia, BRTI sampai saat ini belum secara resmi mengumumkan hasil audit forensik, sehingga pernyataan sejawatnya tadi dianggap sebagai statement pribadi. Saya tidak bisa berkomentar soal pernyataan Heru Sutadi, karena kemungkinan itu statement pribadi dia, bukan dari BRTI, tegas Nonot.

Ia mengaku sangat menyayangkan pernyataan tersebut, karena akan menimbulkan ketidakjelasan di masyarakat. Nantinya malah masyarakat akan jadi bingung, ini mau mengumumkan CP yang resmi terdaftar atau mau bicara sedot pulsa, imbuhnya.

Nonot juga membantah jika disebutkan pihak operator terlihat kurang di sentuh dalam kasus sedot pulsa ini. Menurutnya, bukan tidak tersentuh, tapi memang semuanya masih menunggu hasil dari audit forensik yang rencananya akan diumumkan sebelum akhir tahun ini.

Kami tidak membeda-bedakan perlakuan pada CP dan operator. Kalau nantinya memang dari hasil audit forensik ditemukan operator salah, pasti akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada, tandasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, anggota Komite BRTI Heru Sutadi mengatakan, cukup banyak permasalahan yang ditemui pada CP setelah dilakukan audit forensik sejak tanggal 11 Oktober 2011 tersebut.

“Untuk sementara, kita menemukan adanya kesalahan dalam pemberiaan layanan jasa pesan premium dengan beragam tingkat kesalahan, dari kecil sampai besar sehingga merugikan konsumen,” ujar Heru dalam pernyataannya. [hbs]{jcomments on}

Previous articleBRTI Umumkan 193 Nama CP yang Resmi Terdaftar
Next articleRegulatornya Lemah dan Operatornya Tidak Jujur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here