JAKARTA – Pemerintah sedang berencana membentuk Badan Cyber Nasional. Perhatian utama kini pada bagaimana struktur dan pola kerja dari badan yang akan menangani pertahanan cyber di Indonesia.
Beberapa pihak menyarankan Badan Cyber Nasional langsung dibawah komando presiden. Tapi ada juga yang mengusulkan badan cyber ini berada di bawah Badan Intelijen Nasional (BIN), seperti NSA di Amerika Serikat.
Menurut penasehat Menkopolhukam Yono Reksoprodjo, ada wacana Badan Cyber Nasional berada di bawah presiden. Tapi ada juga yang mewacanakan di bawah Badan Intelijen Nasional (BIN), seperti NSA di Amerika Serikat.
“Biar lebih efektif, Badan Cyber Nasional sebaiknya di bawah presiden langsung,” kata Penasehat Menkopolhukam yang juga Ketua Panitia SCN 2015, Yono Reksoprodjo di acara Simposium Cybersecurity Nasional 2015.
Menurut Yono, dengan dibawah presiden, saat terjadi insiden yang sangat berbahaya, maka lembaga pertahanan cyber akan menjadi badan yang superbodi. Makanya badan cyber harus di bawah koordinasi langsung presiden.
“Karena badan ini harus menjadi command control, maka dari itu presiden yang punya kendali,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan sangat mendukung pembentukan Badan Cyber Nasional. Dia mengusulkan badan ini juga merekrut anak-anak muda sebagai “pasukan cyber”.
“Tapi kita harus memikirkan bentuk badan cyber security ini. Jangan sampai seperti badan bentukan kementerian yang ada selama ini. Kita harus rekrut anak-anak muda,” kata Sofyan.
Menurut dia, anak muda Indonesia memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan bangsa luar. Selain itu, banyak anak-anak muda di Indonesia yang jago Internet yang bisa diberdayakan untuk badan cyber security.
“Kalau ada yang jadi hacker, dimanfaatkan potensinya. Mereka diberikan beasiswa atau fasilitas yang cukup. Saya pikir mereka akan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi ketahanan nasional,” imbuhnya.
Sofyan mengakui saat ini sistem keamanan cyber yang dimiliki pemerintah masih tergolong rendah, salah satunya dalam penggunaan email. Ia mengusulkan agar semua lembaga pemerintah menggunakan satu jaringan bersama.
“Selama ini setiap lembaga pemerintah punya jaringan masing-masing, dan menggunakan operator berbeda. Sebaiknya pakai satu jaringan saja sebagai secure goverment line, agar lebih aman,” ujar Sofyan.[HBS]
