AS Desak Sanksi untuk BellTroX, CyberRoot, dan Appin

Telset.id – Sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap tiga perusahaan hack-for-hire asal India yang dituduh menyerang warga Amerika dan menyalahgunakan pengadilan asing untuk membungkam pemberitaan. Langkah ini menjadi perkembangan penting dalam upaya memberantas industri peretasan bayaran yang telah beroperasi selama lebih dari satu dekade.

Senator Demokrat Ron Wyden dari Oregon, Sheldon Whitehouse dari Rhode Island, dan anggota Kongres dari Partai Republik Pat Harrigan pada Rabu mengirim surat kepada Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick. Dalam surat tersebut, mereka mendesak agar BellTroX, CyberRoot, dan Sunkissed Organic Farms (yang sebelumnya beroperasi dengan nama Appin) dimasukkan ke dalam “entity list” atau daftar entitas sanksi ekonomi Departemen Perdagangan AS.

Daftar entitas tersebut secara efektif melarang bisnis AS bertransaksi dengan perusahaan yang tercantum di dalamnya. Tujuannya adalah membatasi akses perusahaan tersebut terhadap teknologi penting yang dibutuhkan untuk beroperasi, termasuk lisensi perangkat lunak dan infrastruktur cloud.

Kampanye Peretasan dan Sensor selama Lebih dari Satu Dekade

Dalam surat yang dikirim kepada Lutnick dan dibagikan ke TechCrunch, para anggota parlemen menyatakan bahwa BellTroX, CyberRoot, dan Sunkissed Organic Farms telah melakukan serangan siber dan spionase yang ditargetkan terhadap warga Amerika, pemilik bisnis, dan pengacara mereka selama lebih dari satu dekade. Aksi tersebut dilakukan untuk “memanipulasi litigasi yang sedang berlangsung.”

Perusahaan-perusahaan peretasan bayaran ini dituduh telah mencuri data dari ribuan warga Amerika. Para anggota parlemen juga menuduh para peretas melakukan “kampanye sensor agresif” untuk menekan kesadaran publik atas aktivitas mereka yang diduga melanggar hukum.

“Upaya terkoordinasi ini secara efektif memungkinkan entitas asing menggunakan pengadilan asing untuk membuat publik Amerika tidak mengetahui ancaman siber terhadap negara mereka sendiri dan merusak hak konstitusional fundamental warga negara AS,” kata para anggota parlemen dalam surat tersebut.

Belum jelas apakah Departemen Perdagangan akan menambahkan perusahaan-perusahaan tersebut ke dalam daftar entitas. Juru bicara departemen tidak menanggapi permintaan komentar TechCrunch.

Permintaan untuk menambahkan perusahaan-perusahaan tersebut ke daftar entitas mengikuti peliputan ekstensif dan investigasi media mengenai industri hack-for-hire. Investigasi tersebut mendokumentasikan bagaimana para peretas dibayar untuk membobol kotak masuk email dan perangkat milik eksekutif, anggota parlemen, dan pejabat militer untuk mendapatkan keuntungan dalam gugatan hukum atau memengaruhi hasilnya.

Salah satu perusahaan tersebut, Appin, sebelumnya memperoleh perintah pengadilan global dari pengadilan India yang memaksa Reuters untuk menurunkan pemberitaannya tentang perusahaan tersebut saat Reuters mengajukan banding atas perintah itu. Pemberitahuan yang muncul di halaman tersebut saat itu menyatakan bahwa Reuters “berdiri di belakang pemberitaannya.” Perintah tersebut kemudian dicabut dan laporan diterbitkan kembali.

Kelompok hak digital Electronic Frontier Foundation sebelumnya membela dua organisasi berita, Techdirt dan MuckRock Foundation, dari ancaman hukum setelah Appin terlibat dalam “kampanye intimidasi dan sensor yang berusaha menghapus pemberitaan” tentang keterlibatan perusahaan dalam peretasan bayaran.

Keterkaitan dengan Pemerintah Qatar

Surat para anggota parlemen menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan hack-for-hire tersebut “beroperasi atas perintah pemerintah Qatar” dan target mereka termasuk seorang mantan anggota parlemen senior dari Partai Republik. Appin memang telah dikaitkan dengan Qatar sebelumnya.

Pemberitaan sebelumnya menghubungkan Appin dengan kampanye serangan siber terhadap pejabat FIFA. Serangan tersebut dilaporkan diarahkan oleh Qatar sebagai bagian dari upaya melindungi rencananya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022.

Perwakilan pemerintah Qatar di Washington, D.C. tidak menanggapi permintaan komentar TechCrunch. Email yang dikirim TechCrunch kepada Anuj Khare, direktur di Sunkissed Organic Farms, juga tidak ditanggapi.

Peliputan terpisah oleh The New Yorker dan unit investigasi digital The Citizen Lab juga mendokumentasikan aktivitas spionase oleh dua perusahaan hack-for-hire lain yang disebut dalam surat para anggota parlemen, yaitu BellTroX dan CyberRoot. TechCrunch mencari komentar dari perwakilan di CyberRoot, namun tidak mendapat tanggapan sebelum publikasi. BellTroX tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Perkembangan ini menandai tekanan politik yang semakin besar terhadap praktik peretasan bayaran lintas negara. Jika ketiga perusahaan tersebut resmi masuk daftar entitas, mereka akan kehilangan akses ke teknologi vital buatan AS, yang berpotensi melumpuhkan operasi mereka secara signifikan.

Keputusan akhir tetap berada di tangan Departemen Perdagangan AS. Namun, surat dari para anggota parlemen bipartisan ini menunjukkan adanya konsensus politik yang kuat untuk menindak perusahaan-perusahaan yang menyerang kepentingan dan hak-hak warga Amerika melalui cara-cara siber yang melanggar hukum.