Telset.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mengubah istilah Artificial Intelligence (AI) menjadi Super Intelligence dalam dokumen-dokumen pemerintah AS. Perubahan ini disampaikan langsung oleh Trump dalam pidatonya di forum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menandai babak baru perdebatan seputar penamaan teknologi kecerdasan buatan di tingkat global.
Langkah ini menjadikan Amerika Serikat sebagai negara pertama yang secara eksplisit mengganti terminologi resmi AI dalam dokumen kenegaraan. Kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi cara dunia internasional merujuk pada teknologi yang sama, mengingat posisi AS sebagai salah satu pemain utama dalam industri kecerdasan buatan global.
Dalam pidatonya di PBB, Trump menyatakan bahwa mulai saat itu seluruh dokumen Amerika Serikat, dan ia berharap dokumen negara-negara lain, akan menggunakan istilah “super” sebagai pengganti “artificial”. Menurutnya, istilah super intelligence dinilai lebih akurat menggambarkan fenomena teknologi tersebut.
Sebelum pengumuman resmi di PBB, Trump lebih dulu melontarkan gagasan ini melalui unggahan di platform media sosialnya, Truth Social, pada Sabtu. Dalam unggahan tersebut, ia menyebut bahwa banyak orang menganggap frasa “Artificial Intelligence” tidak akurat dan kurang elegan dibandingkan singkatan AI itu sendiri.
Trump mengusulkan sejumlah alternatif penamaan, di antaranya Superior Intelligence (SI), Extreme Intelligence (EI), maupun Supreme Intelligence (SI). Dari ketiga opsi tersebut, ia akhirnya memilih dan meresmikan istilah Super Intelligence sebagai pengganti resmi.
Perubahan istilah ini muncul di tengah meningkatnya perdebatan global mengenai arah perkembangan kecerdasan buatan. Sejumlah figur di industri teknologi, termasuk kalangan Silicon Valley, disebut tengah mendorong narasi mengenai artificial superintelligence — sebuah keyakinan bahwa manusia sedang dalam perjalanan membangun mesin dengan kemampuan setara dewa yang bisa membawa manfaat utopis atau justru menghancurkan umat manusia.
Narasi risiko eksistensial AI sendiri dikabarkan kembali mencuat belakangan ini. CEO Anthropic, Dario Amodei, dilaporkan menyerukan perlambatan pengembangan AI setelah seorang mantan peneliti di perusahaannya menuduh industri AI “mempertaruhkan hidup kita”. Seruan tersebut menambah kompleksitas perdebatan seputar teknologi yang kini coba dinamai ulang oleh Trump.
Baca Juga:
Trump sendiri dikenal sebagai figur yang gemar memberikan nama baru pada berbagai hal, termasuk julukan bernada merendahkan yang kerap diarahkan kepada lawan-lawan politiknya. Kebiasaan tersebut dinilai sejalan dengan keputusannya mengganti istilah AI kali ini, yang oleh sebagian pengamat dianggap sebagai digresi tanpa makna mendasar.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah benar “banyak orang” menganggap istilah “artificial intelligence” tidak akurat atau tidak elegan. Menurut sejumlah analisis, jika anggapan itu ada, penyebabnya justru karena istilah tersebut memanusiakan sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki kecerdasan — bukan karena AI merupakan bentuk kecerdasan super yang maha dahsyat seperti yang dipresumsikan Trump.
Ada pula dugaan bahwa Trump telah sepenuhnya membeli narasi artificial superintelligence yang digaungkan sejumlah figur Silicon Valley. Narasi ini digambarkan sebagai keyakinan yang nyaris menyerupai kultus terhadap mesin setara dewa, dengan konsekuensi yang bisa sangat besar bagi peradaban manusia.
Dalam konteks kebijakan teknologi, langkah Trump ini melengkapi sejumlah manuver sebelumnya di sektor AI. Pemerintahannya diketahui tengah menyiapkan sejumlah inisiatif strategis untuk mempercepat adopsi kecerdasan buatan di berbagai lini, sejalan dengan langkah-langkah yang telah diberitakan sebelumnya terkait AI Force dan pencarian figur “AI Czar” di jajaran pemerintahannya.
Selain itu, kebijakan perdagangan Trump juga disebut berdampak pada sektor teknologi lain, termasuk industri drone, di mana tarif sebesar 100% diberlakukan terhadap produk drone sementara pemain global seperti DJI masih menguasai 80% pasar. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Trump secara aktif menata ulang lanskap teknologi Amerika Serikat dari berbagai sisi.
Di dalam negeri, Partai Republik dikabarkan mendapat tekanan dari warga yang menolak pembangunan pusat data (data center), sementara Trump tetap membela pengembangan AI. Dinamika ini memperlihatkan bahwa perubahan istilah yang ia canangkan di PBB bukan sekadar persoalan semantik, melainkan bagian dari sikap politik yang lebih luas terhadap industri kecerdasan buatan.
Trump juga dikenal gemar menggunakan AI untuk menghasilkan berbagai konten digital, mulai dari gambaran dirinya sebagai sosok ilahi hingga visualisasi dirinya sebagai pilot tempur yang menembaki demonstran. Ia juga pernah memanfaatkan AI untuk membuat gambaran palsu mengenai kemenangan AS dalam perang melawan Iran.
Bagi seorang figur yang dinilai obsesif dalam mengubah realitas lewat narasi yang menguntungkan dirinya, AI memang tampak seperti anugerah superintelijen dari langit. Namun, penggantian istilah resmi dalam dokumen pemerintah AS tetap menjadi keputusan yang membawa konsekuensi nyata, terutama dalam komunikasi kebijakan teknologi antarnegara.
Trump bukanlah figur pertama di pemerintahannya yang mengusulkan istilah alternatif untuk AI. Pada tahun sebelumnya, Menteri Pendidikan Linda McMahon berulang kali menyebut teknologi tersebut sebagai “A1” — menyerupai merek saus steak — dalam sebuah acara. Kejadian itu menjadi salah satu contoh bagaimana terminologi AI kerap disalahartikan bahkan di level pejabat tinggi.
Perubahan istilah dari Artificial Intelligence menjadi Super Intelligence dalam dokumen resmi AS berpotensi memicu reaksi dari berbagai negara. Sebab, istilah yang digunakan dalam dokumen kenegaraan umumnya mencerminkan posisi resmi sebuah negara terhadap teknologi tertentu, dan perubahan sepihak dapat memengaruhi cara dunia internasional berkomunikasi mengenai AI.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai bagaimana perubahan ini akan diimplementasikan secara teknis dalam dokumen-dokumen pemerintah AS, termasuk apakah akan berlaku surut atau hanya untuk dokumen yang diterbitkan setelah pengumuman di PBB. Yang jelas, Trump telah menjadikan perubahan istilah ini sebagai salah satu poin utama dalam agenda teknologinya di panggung global.
Bagi publik internasional, keputusan ini menjadi pengingat bahwa perdebatan seputar AI tidak hanya berkutat pada aspek teknis dan etis, tetapi juga menyentuh ranah politik dan kebahasaan. Istilah yang dipilih untuk menyebut sebuah teknologi dapat memengaruhi cara orang memandang, menerima, atau bahkan menolaknya.
Komentar
Belum ada komentar.