Trump Ganti Istilah AI Jadi Super Intelligence, Efeknya Meluas

Telset.id – Presiden Trump menandatangani executive order pada akhir September yang memerintahkan lembaga pemerintah mengganti istilah artificial intelligence menjadi Super Intelligence. Perintah itu hanya berisi satu direktif, dan sebulan setelah diterapkan, dampaknya mulai terasa: istilah baru masuk ke dokumen pengadaan pemerintah, situs resmi, hingga menjadi alat uji loyalitas politik. Istilah “Super Intelligence” sendiri memenangi polling di X yang digelar presiden dua pekan sebelumnya, mengalahkan opsi “Extreme Intelligence” dan “Supreme Intelligence”.

Alasan resmi perubahan nama ini adalah karena sistem AI saat ini dinilai “amplify human ingenuity” ketimbang sekadar “imitate” intelligence, sehingga terminologi pemerintah harus mencerminkan hal itu. Namun jika mengikuti pola rebranding lain, efeknya akan meluas ke luar pemerintahan. Sebelumnya, Trump mengubah nama untuk menegaskan dominasi atas perairan tertentu (Gulf of America dan Lake America), menandai prioritas institusi baru (Department of War), hingga meninggalkan jejak pada tempat bersejarah seperti perseteruan penamaan ulang Kennedy Center.

Pola itu sudah terlihat. Ketika Associated Press tidak mengadopsi istilah “Gulf of America”, Trump administration melarang media tersebut dari sejumlah acara pers di White House. Artinya, pilihan kata berubah menjadi uji loyalitas: yang memakai istilah baru menunjukkan kesetiaan pada administrasi, yang tidak memakainya menjadi sasaran serangan. Bagi publik yang dua pertiga warganya mengaku berinteraksi dengan AI beberapa kali dalam sepekan, perubahan ini menyentuh percakapan sehari-hari, bukan sekadar urusan birokrasi.

Pemerintah Sendiri Belum Sepenuhnya Patuh

Sejauh mana istilah baru dipakai? Di lingkungan pemerintah, “Super Intelligence” atau “SI” kini lebih sering muncul di dokumen pengadaan, seperti permintaan baru Immigration and Customs Enforcement kepada perusahaan untuk membangun pengawasan “SI-powered” bagi fasilitas detensi ICE. Istilah baru juga disisipkan diam-diam di sebagian besar situs pemerintah. National Institutes of Health, misalnya, memasang banner yang memperingatkan pengunjung bahwa mereka mungkin melihat istilah baru dan lama selama masa transisi.

Namun ada sejumlah kendala. Sehari setelah perintah rebranding, Pentagon mengumumkan inisiatif ambisius untuk mempelajari masa depan peperangan bernama Project Meridian, dan tetap memakai terminologi lama. Siaran pers Federal Trade Commission pekan lalu memakai “superintelligence” alih-alih versi dua kata berhuruf kapital yang diperintahkan presiden, sementara siaran pers terbaru Health and Human Services tidak menunjukkan tanda-tanda pemakaian bahasa baru.

Istilah “AI” kemungkinan tetap bertahan mengingat banyaknya kantor, inisiatif, dan program terkait AI yang muncul beberapa tahun terakhir, seperti Chief Digital and Artificial Intelligence Office di Pentagon. Executive order itu disebut tidak berlaku untuk regulasi atau dokumen yang sudah diterbitkan sebelumnya. Di kalangan pegawai pemerintah, “SI” juga butuh waktu untuk terbiasa. Seorang peneliti di national lab yang diwawancarai beberapa pekan lalu berulang kali memakai “AI” sebelum akhirnya mengakui kelupaan itu. Bahkan Defense Secretary Pete Hegseth memakai “AI” dalam wawancara pada 3 Oktober.

Rebranding ala Trump memang bertujuan mengubah cara publik berbicara, bukan sekadar kosakata pemerintah. Pada 27 Oktober, di tengah unggahan Truth Social yang mayoritas berisi dukungan kandidat midterms, Trump menyempatkan mengkritik Wall Street Journal karena tidak memakai “Super Intelligence”, “the name which virtually everyone else is using, or soon will be.” Ia menyarankan aturan baru yang akan melangkah lebih jauh dari executive order untuk melarang “artificial intelligence” dari dokumen pemerintah. Namun Wall Street Journal tidak sendirian: Newsmax, outlet yang pendirinya menyebut diri “supportive of the President and his policies”, juga tidak memakai istilah pilihan presiden.

Big Tech Belum Seragam

Bagaimana dengan eksekutif Big Tech? Jawabannya rumit. Pada hari yang sama saat Trump menandatangani perintah rebranding, ia merilis pernyataan tidak mengikat soal keamanan AI bernama White House Accord on Super Intelligence. Pernyataan itu ditandatangani enam tokoh paling berpengaruh di teknologi: Sundar Pichai dari Google, Dario Amodei dari Anthropic, Mark Zuckerberg dari Meta, Greg Brockman dari OpenAI, Elon Musk dari xAI, dan Jensen Huang dari Nvidia. Tiga di antaranya hadir di pelantikan Trump. Meski begitu, istilah baru tidak langsung populer di kalangan ini.

Dalam analisis panggilan pendapatan kuartal ketiga, CNBC melaporkan hanya Zuckerberg dan Musk yang konsisten memakai istilah tersebut. Zuckerberg pun tidak sepenuhnya dihitung karena Meta sudah memakai “superintelligence” sejak tahun lalu. Perusahaan Musk tampak paling sering memakai istilah itu, dan ia bahkan berjanji mengganti nama SpaceXAI menjadi SpaceXSI. Namun Musk sendiri masih mencampur SI dan AI saat mengunggah di X.

Eksekutif Amazon, Microsoft, dan Alphabet memakai “AI” dalam panggilan pendapatan mereka, meski surat Microsoft kepada pemegang saham menyebut “Super Intelligence era”. Huang telah merujuk istilah itu tetapi tetap memakai AI. Sementara itu, CEO Salesforce Marc Benioff berhak memutuskan bahwa SIForce lebih baik daripada AIForce dan mengarahkan perusahaannya menerapkan perubahan itu. Perdebatan soal adopsi istilah ini juga bergema di industri, seiring munculnya temuan seperti Model AI Alibaba yang menambah kompleksitas isu keamanan dan tata kelola AI.

Salah satu keberatan terhadap proyek rebranding ini adalah biaya waktu dan uang pembayar pajak. Pegawai pemerintah kini menghabiskan waktu menulis panduan tentang cara departemen menavigasi rebranding. Sesuai executive order, pimpinan lembaga federal juga diwajibkan bersama-sama menyusun definisi legislatif baru untuk “Super Intelligence” yang harus diserahkan kepada presiden pada akhir bulan ini.

Kekhawatiran yang lebih besar bukan pada pemborosan waktu dan uang, melainkan dampaknya terhadap percakapan nasional soal AI. Di toko kelontong atau kedai kopi, orang asing cukup sering terlibat percakapan tentang AI. Substansinya jarang membesarkan hati, umumnya soal jobs apocalypse atau AI-powered warfare, tetapi yang melegakan adalah keinginan luas agar publik punya suara dalam cara teknologi ini mengubah hidup mereka. Orang mungkin punya pandangan berbeda tentang AI, termasuk permusuhan terbuka, tetapi perbedaan itu belum terpetakan rapi ke dalam sekat partisan seperti halnya diskusi soal imigrasi atau perubahan iklim.

Jika “Super Intelligence” berubah menjadi uji loyalitas, kondisi itu bisa berubah. Mudah membayangkan dua orang yang mengobrol soal apakah chatbot baik atau buruk bagi kesehatan mental berhenti begitu menyadari salah satunya memakai “super intelligence” dan yang lain “AI”. Perkembangan adopsi AI di tingkat konsumen juga terus bergerak, seperti yang terlihat dari langkah Google Uji Fitur di Chrome Canary yang memperluas interaksi pengguna dengan AI.

Pemilu midterm digelar besok. Warga Amerika menyebut AI lebih penting bagi mereka dalam pemilu ini ketimbang kebijakan lingkungan dan iklim, dan bahkan kalangan Demokrat menempatkannya di atas isu aborsi dan senjata. Percakapan nasional tentang arti AI bagi kehidupan baru saja dimulai. Terlepas dari apakah “Super Intelligence” akan populer, menjadikan terminologi itu sebagai uji loyalitas tidak akan memajukan percakapan yang baru saja dimulai. Di sisi industri, arah adopsi AI juga masih menjadi sorotan, termasuk lewat ajang seperti Lenovo Tech World yang menjadikan hybrid AI sebagai fokus.