Pernahkah Anda merasa khawatir saat memberikan data pribadi ke aplikasi berbasis AI? Survei terbaru Katadata Insight Center (2024) mengungkap bahwa 69,3% masyarakat Indonesia cemas akan privasi dan serangan siber akibat kecerdasan artifisial. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan alarm bagi semua pemangku kepentingan: inovasi teknologi harus berjalan beriringan dengan perlindungan etika dan keamanan.
Di tengah percepatan transformasi digital, AI telah menjadi tulang punggung revolusi industri 4.0. Namun, seperti pisau bermata dua, potensi disruptifnya bisa berubah menjadi ancaman jika tak dikelola dengan kerangka regulasi yang matang. Lantas, bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini tanpa terjebak dalam risiko yang mengintai?
Vikram Sinha, CEO Indosat Ooredoo Hutchison, dalam kolomnya di detikInet, menegaskan bahwa kedaulatan AI bukan sekadar soal teknologi, melainkan ujian bagi kemandirian bangsa. Dari investasi infrastruktur hingga penyiapan talenta, langkah strategis harus diambil sekarang—sebelum kita tertinggal lebih jauh.
AI Sebagai Penggerak Ekosistem Digital
Indosat Ooredoo Hutchison telah membuktikan dampak nyata AI melalui peningkatan kualitas jaringan dan layanan pelanggan yang lebih personal. Tapi kisah sukses ini hanyalah puncak gunung es. “Pemanfaatan AI tak akan optimal tanpa ekosistem pendukung,” tegas Sinha. Perusahaan ini tak main-main: kolaborasi dengan NVIDIA untuk komputasi tinggi dan program Sahabat-AI untuk mencetak talenta lokal menjadi bukti komitmen mereka.
Yang menarik, AI tidak hanya dimanfaatkan untuk efisiensi korporat. Inklusi digital menjadi salah satu fokus utama, seperti dukungan bagi UMKM melalui platform Merdeka Cloud. Di sektor publik, teknologi ini berperan vital dalam penguatan sistem data kesehatan nasional—sebuah terobosan yang bisa menyelamatkan nyawa.
Regulasi: Penjaga Etika di Tengah Inovasi
Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial yang digagas pemerintah patut diapresiasi, tapi Sinha menekankan perlunya akselerasi. “RUU AI dan Dewan Etika AI harus segera direalisasikan,” ujarnya. Tanpa payung hukum yang jelas, inovasi bisa berubah menjadi liar—seperti mobil balap tanpa rem.
Kekhawatiran masyarakat soal penyalahgunaan data bukan tanpa alasan. Kasus kebocoran informasi dan deepfake telah memicu distrust terhadap teknologi. Di sinilah regulasi berperan sebagai penyeimbang: memastikan kemajuan teknologi tidak mengorbankan hak dasar pengguna.
Kolaborasi Trilogi: Pemerintah, Industri, dan Akademisi
Pembangunan Pusat AI di Jayapura dan Solo menjadi bukti nyata sinergi multipihak. Sinha menggambarkannya sebagai “three-legged stool”—bangku berkaki tiga dimana pemerintah, swasta, dan kampus harus bergerak harmonis. Indosat sendiri aktif menjalin kemitraan dengan universitas untuk program pelatihan dan penelitian.
Pendekatan ini bukan tanpa preseden. Negara seperti Singapura dan Korea Selatan telah membuktikan bahwa kolaborasi erat antara akademisi dan industri mampu menciptakan lompatan inovasi. Indonesia memiliki semua bahan baku untuk meniru kesuksesan itu—tinggal bagaimana kita meraciknya.
Masa depan AI Indonesia masih terbuka lebar. Dengan regulasi yang kuat sebagai fondasi dan kolaborasi sebagai penggerak, visi kemandirian teknologi bukan lagi sekadar mimpi. Seperti kata Sinha, “Mari kita wujudkan visi besar ini bersama.” Tantangannya ada di depan mata; sekarang saatnya bertindak.
