Telset.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Ismail, menegaskan pentingnya teknologi Agentic Artificial Intelligence (Agentic AI) sebagai instrumen strategis negara dalam merumuskan kebijakan publik. Langkah ini dinilai krusial agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih presisi, adaptif, dan berbasis data riil di tengah ekosistem digital yang bergerak cepat.
Dalam acara Governance Agentic AI yang berlangsung di Jakarta Pusat, Rabu (28/1), Ismail menyoroti ketimpangan informasi yang dialami pemerintah dibandingkan sektor swasta. Ia mengungkapkan bahwa penguasaan teknologi Agentic AI menjadi kunci agar negara mampu membaca pola hidup digital masyarakat secara akurat, sehingga kebijakan yang lahir tidak lagi meleset dari sasaran.
Mengatasi “Blind Spot” Data Pemerintah
Ismail memaparkan realitas ironis di mana seluruh aktivitas masyarakat modern—mulai dari percakapan di aplikasi pesan, pencarian informasi di mesin pencari, interaksi di media sosial, hingga transaksi di marketplace—terekam dengan sangat rinci oleh platform digital. Namun, pemerintah justru tidak memiliki akses atau kemampuan yang memadai untuk membaca sumber data raksasa tersebut secara utuh.
Ketidakmampuan membaca data ini berdampak langsung pada kualitas kebijakan publik. Ismail mencontohkan sektor pariwisata dan transportasi sebagai bidang yang sering kali kebijakannya tidak tepat sasaran karena kurangnya pemahaman terhadap pola pergerakan dan preferensi masyarakat yang sebenarnya sudah terekam secara digital.
Poin krusial yang ditekankan Ismail bukanlah soal kepemilikan data secara sepihak. Isu utamanya adalah aksesibilitas dan kemampuan negara untuk membaca pola tersebut secara agregat (kumpulan data) demi kepentingan publik. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mendapatkan insight mendalam tanpa harus melanggar privasi individu atau menabrak prinsip hukum yang berlaku, termasuk undang-undang perlindungan data pribadi.
Baca Juga:
Kedaulatan Digital dan Peluang Ekonomi
Selain fungsi tata kelola pemerintahan, adopsi Agentic AI juga dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Ismail mengingatkan bahaya jika Indonesia hanya memposisikan diri sebagai konsumen teknologi yang sekadar mengadopsi solusi “barang jadi” dari luar negeri. Sikap pasif ini akan menempatkan Indonesia terus-menerus di lapisan terbawah rantai nilai ekonomi digital global.
Banyak solusi kecerdasan buatan global membutuhkan penyesuaian spesifik dengan konteks lokal Indonesia, baik dari segi budaya, geografis, maupun perilaku ekonomi. Celah inilah yang menurut Ismail harus diisi oleh talenta digital dalam negeri. Pemanfaatan teknologi ini membuka peluang bagi anak bangsa untuk mengembangkan solusi yang relevan dengan kebutuhan nasional, sekaligus menciptakan lapangan kerja bernilai tambah tinggi.
Hal ini sejalan dengan tren global di mana teknologi cerdas mulai diimplementasikan di berbagai bidang, termasuk sektor keuangan dan layanan publik lainnya, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan.
Etika dan Batasan yang Jelas
Meski potensi manfaatnya sangat besar, Kemkomdigi menyadari risiko yang menyertai teknologi otonom ini. Ismail menekankan perlunya kerangka etika dan batasan yang jelas sejak tahap awal implementasi. Hal ini penting untuk memastikan pemanfaatan Agentic AI berjalan secara bertanggung jawab dan meminimalkan risiko penyalahgunaan.
Penerapan tata kelola yang ketat diperlukan agar teknologi ini benar-benar berfungsi sebagai alat bantu pengambil keputusan, bukan justru menciptakan masalah baru dalam ranah privasi atau bias algoritma. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah adopsi teknologi ini tetap berada dalam koridor hukum dan etika yang berlaku.
