Gugatan Mantan Karyawan Meta: AI Diduga Digunakan untuk PHK Diskriminatif

Telset.id – Sebanyak 26 mantan karyawan Meta secara resmi menggugat perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp tersebut ke pengadilan. Gugatan ini diajukan setelah mereka mengklaim bahwa Meta menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) untuk secara tidak adil menargetkan pekerja yang sedang mengambil cuti dalam proses PHK massal yang terjadi pada bulan Mei lalu.

Dalam gugatan yang dilaporkan oleh Reuters dan dikonfirmasi oleh The Verge, para mantan karyawan tersebut menuduh Meta telah melanggar hukum federal dan negara bagian yang melarang perusahaan memecat pekerja karena mengambil cuti yang dilindungi undang-undang. Tuduhan ini berpusat pada penggunaan serangkaian alat AI internal yang menurut para penggugat digunakan untuk “menilai, memberi peringkat, dan memilih karyawan untuk dimasukkan dalam daftar pemutusan hubungan kerja.”

Gugatan tersebut menyoroti bahwa Meta menggunakan sebuah asisten AI internal yang disebut Metamate, agen AI yang dilatih oleh karyawan, dasbor internal yang menampilkan penggunaan token AI, dan alat-alat lainnya untuk mengumpulkan data kinerja. Klaim utama dari para penggugat adalah bahwa sistem AI ini gagal mengecualikan pekerja yang sedang menjalani cuti orang tua atau cuti medis dari sistem peringkatnya.

“Hasilnya adalah bahwa karyawan yang mengambil cuti yang dilindungi secara tidak proporsional terpilih untuk di-PHK, berdasarkan penilaian yang tidak hanya gagal memperhitungkan cuti yang dilindungi mereka, tetapi secara efektif menghukum karyawan karena menggunakan hak hukum mereka untuk cuti ini,” demikian bunyi kutipan gugatan yang dirilis oleh The Verge.

PHK yang menjadi dasar gugatan ini terjadi pada bulan Mei sebagai bagian dari rencana besar Meta untuk memangkas 10 persen dari total stafnya, atau sekitar 8.000 pekerja. Langkah ini merupakan bagian dari efisiensi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan teknologi raksasa tersebut di bawah kepemimpinan CEO Mark Zuckerberg untuk menekan biaya operasional.

Menariknya, Meta sendiri merupakan salah satu perusahaan yang paling gencar berinvestasi dalam pengembangan teknologi AI. Perusahaan tersebut baru-baru ini mengumumkan rencana investasi besar-besaran untuk memperluas pusat data AI mereka, sebuah langkah yang menunjukkan komitmen serius Meta terhadap teknologi ini. Namun, ironisnya, teknologi yang sama kini dituding telah merugikan karyawannya sendiri.

Menurut gugatan yang diajukan, sistem AI yang digunakan Meta untuk menilai kinerja karyawan tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk membedakan antara periode ketidakhadiran yang sah karena cuti dengan kinerja aktual seorang karyawan. Akibatnya, karyawan yang mengambil cuti panjang, seperti cuti melahirkan atau cuti sakit, mendapatkan skor yang lebih rendah dalam sistem peringkat AI tersebut, yang kemudian membuat mereka lebih rentan untuk dipilih dalam daftar PHK.

Para penggugat menuduh bahwa praktik ini secara sistematis merugikan pekerja yang sedang dalam masa pemulihan atau yang baru saja menjadi orang tua. Mereka berargumen bahwa penggunaan AI untuk proses ini justru memperkuat dan mengotomatiskan diskriminasi, bukan menghilangkannya seperti yang sering dipromosikan oleh perusahaan-perusahaan teknologi.

Di sisi lain, Meta membantah keras tuduhan-tuduhan ini. Juru bicara Meta, Tracy Clayton, menyatakan kepada The Verge bahwa “Klaim-klaim ini tidak memiliki dasar hukum dan tidak didasarkan pada fakta.” Clayton juga menegaskan bahwa “Manajemen tenaga kerja dan keputusan organisasi dibuat oleh manusia, bukan AI.”

Pernyataan Meta ini menjadi kunci dalam kasus ini. Perusahaan tersebut berusaha untuk memisahkan antara alat AI yang digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dengan keputusan final yang diambil oleh manajer SDM manusia. Namun, para penggugat berpendapat bahwa karena sistem AI yang digunakan secara otomatis memberi peringkat dan bahkan memilih karyawan untuk dimasukkan dalam daftar PHK, maka peran manusia dalam proses tersebut hanyalah formalitas belaka.

Kasus ini menyoroti isu yang semakin relevan di era digital: bagaimana perusahaan menggunakan teknologi AI dalam pengambilan keputusan SDM. Banyak perusahaan teknologi besar, termasuk Meta, telah mengadopsi alat AI untuk berbagai fungsi HR, mulai dari rekrutmen hingga evaluasi kinerja dan bahkan pemutusan hubungan kerja. Namun, kasus ini menjadi salah satu uji coba hukum paling signifikan mengenai apakah penggunaan AI dalam proses PHK dapat dianggap diskriminatif.

Para ahli hukum ketenagakerjaan mengatakan bahwa kasus ini dapat menjadi preseden penting. Jika pengadilan memutuskan bahwa Meta bersalah, maka perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan sistem serupa mungkin harus mengevaluasi ulang alat AI mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan yang melindungi hak pekerja untuk mengambil cuti.

Gugatan ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan AI di tempat kerja. Para penggugat menuntut agar Meta mengungkapkan secara detail bagaimana algoritma AI mereka bekerja dan bagaimana data kinerja karyawan diproses untuk menghasilkan peringkat. Tanpa transparansi semacam ini, pekerja tidak akan pernah tahu apakah mereka telah diperlakukan secara adil oleh mesin.

Meta sendiri memiliki sejarah panjang dalam penggunaan AI untuk mengelola tenaga kerjanya. Asisten internal Metamate yang disebut dalam gugatan adalah salah satu alat yang dikembangkan untuk membantu karyawan dalam berbagai tugas administratif. Namun, alat yang sama tampaknya juga digunakan untuk tujuan yang lebih kontroversial, yaitu mengevaluasi kinerja rekan kerja mereka sendiri.

Kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang apakah perusahaan yang sangat bergantung pada AI dapat dipercaya untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis dalam mengelola sumber daya manusianya. Dengan investasi besar Meta dalam pengembangan AI, termasuk kemitraan dengan perusahaan lain untuk mengembangkan teknologi baru, muncul kekhawatiran bahwa fokus pada efisiensi yang didorong oleh AI dapat mengorbankan hak-hak dasar pekerja.

Proses hukum ini diperkirakan akan berlangsung panjang dan kompleks. Para penggugat telah mengajukan gugatan class action, yang berarti jika berhasil, keputusan pengadilan dapat berlaku untuk semua mantan karyawan Meta yang terkena PHK dalam kondisi serupa. Jumlah kompensasi yang diminta belum diungkapkan secara publik, tetapi dapat mencapai angka yang signifikan mengingat jumlah karyawan yang terkena dampak.

Bagi para pekerja teknologi di seluruh dunia, kasus ini menjadi pengingat bahwa meskipun AI dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, teknologi ini juga dapat menjadi alat yang berbahaya jika tidak dirancang dan digunakan dengan hati-hati. Kasus gugatan mantan karyawan Meta ini menunjukkan bahwa algoritma yang tidak sempurna dapat memiliki konsekuensi nyata dan serius bagi kehidupan manusia.

Sementara itu, Meta terus melanjutkan transformasi bisnisnya. Perusahaan yang berbasis di Menlo Park, California ini telah melakukan restrukturisasi besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir, termasuk PHK massal yang mempengaruhi puluhan ribu pekerja. Langkah-langkah ini diambil sebagai respons terhadap perlambatan pertumbuhan pendapatan iklan dan tekanan dari investor untuk meningkatkan profitabilitas.

Di sisi lain, Meta juga aktif dalam berbagai inisiatif teknologi lainnya. Perusahaan tersebut baru-baru ini mendorong Apple untuk membuka akses pairing ala AirPods untuk perangkat pihak ketiga, sebuah langkah yang menunjukkan ambisi Meta untuk bersaing di pasar perangkat wearable dan augmented reality. Namun, gugatan terbaru ini menimbulkan bayangan gelap pada citra publik Meta sebagai perusahaan yang inovatif namun peduli terhadap karyawannya.

Kasus ini juga menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat tentang penggunaan AI dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hak-hak pekerja. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah mulai memperkenalkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk mengaudit algoritma AI mereka untuk bias, tetapi belum ada undang-undang federal yang komprehensif yang mengatur masalah ini.

Para pengamat industri teknologi mengatakan bahwa kasus ini dapat memicu gelombang gugatan serupa terhadap perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan AI untuk manajemen tenaga kerja. Dengan meningkatnya adopsi AI di berbagai sektor, pertanyaan tentang akuntabilitas dan keadilan algoritma menjadi semakin mendesak untuk dijawab.

Bagi Meta, gugatan ini datang di saat yang tidak tepat. Perusahaan sedang berusaha untuk membangun kembali kepercayaan publik setelah serangkaian skandal privasi data dan kritik atas dampak media sosial terhadap kesehatan mental. Tuduhan bahwa AI Meta digunakan untuk mendiskriminasi karyawan dapat semakin merusak reputasi perusahaan di mata publik dan regulator.

Namun, Meta tampaknya tidak gentar. Dengan pernyataan tegas bahwa klaim tersebut tidak berdasar, perusahaan bersiap untuk melawan gugatan ini di pengadilan. Hasil dari kasus ini akan menjadi barometer penting bagi bagaimana hukum ketenagakerjaan beradaptasi dengan era kecerdasan buatan.

Ke depannya, kasus ini akan diawasi dengan ketat oleh para profesional HR, pengacara ketenagakerjaan, dan perusahaan teknologi di seluruh dunia. Keputusan pengadilan nantinya dapat membentuk bagaimana perusahaan merancang dan menerapkan sistem AI untuk evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan SDM di masa depan.

Dengan segala kompleksitas yang ada, satu hal yang jelas: persimpangan antara kecerdasan buatan dan hak-hak pekerja akan menjadi salah satu isu hukum dan etika yang paling menentukan di tahun-tahun mendatang. Kasus gugatan terhadap Meta ini hanyalah awal dari percakapan yang jauh lebih besar tentang bagaimana kita ingin teknologi digunakan di tempat kerja.