DOJ Luncurkan Super Intelligence Task Force, Awasi AI dari Aktor Asing

Telset.id – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) resmi membentuk unit baru bernama Super Intelligence Task Force atau DOJ-SITF. Satuan ini bertugas memastikan teknologi kecerdasan buatan yang berbasis di Amerika Serikat tidak dimanipulasi oleh “aktor negara asing dan aktor yang disponsori negara, organisasi kriminal transnasional, serta aktor individu atau korporasi yang terlibat dalam penipuan.”

Pembentukan Super Intelligence Task Force diumumkan langsung melalui akun resmi DOJ pada 5 November 2026. Unit ini dipimpin oleh Stanley Woodward dan Stephen Weiss, dua pejabat yang melapor langsung kepada Attorney General Todd Blanche. Langkah ini menjadikan DOJ sebagai institusi penegak hukum pertama yang memiliki satuan khusus untuk mengawasi penyalahgunaan teknologi SI di sektor pemerintahan.

Blanche menyatakan bahwa pengembangan SI akan terus didorong oleh inovator Amerika. “Pengembangan SI akan terus ditenagai oleh para inovator Amerika,” kata Blanche dalam siaran pers pengumuman unit tersebut. “Satuan Tugas SI di Departemen Kehakiman akan memfasilitasi kemitraan kami dengan Ketua SI Force Jay Clayton seiring kami memastikan teknologi SI yang kritis melayani rakyat Amerika dan tidak dimanipulasi oleh aktor jahat di dalam maupun luar negeri.”

Tugas dan Fokus Pengawasan DOJ-SITF

Super Intelligence Task Force memiliki mandat yang spesifik: melindungi teknologi SI Amerika dari ancaman pihak asing maupun domestik. Fokus pengawasan mencakup tiga kategori aktor yang disebutkan langsung oleh DOJ, yakni aktor negara asing dan yang disponsori negara, organisasi kriminal transnasional, serta aktor individu atau korporasi yang terlibat dalam praktik penipuan.

Penunjukan Stanley Woodward dan Stephen Weiss sebagai pimpinan unit menegaskan bahwa DOJ menempatkan satuan ini di bawah garis komando langsung Attorney General. Keduanya bertanggung jawab memastikan koordinasi antara DOJ dan SI Force yang dipimpin Jay Clayton berjalan sesuai target pemerintah.

Namun, pengumuman ini tak lepas dari sorotan. Blanche, yang kini mengawasi penyelidikan penipuan di sektor AI, sebelumnya pernah beberapa kali dituduh melakukan penipuan, termasuk melalui skema kripto. Fakta tersebut menjadi catatan tersendiri di tengah upaya DOJ membangun kredibilitas pengawasan teknologi SI.

Istilah “Super Intelligence” dan Sikap Industri

DOJ secara konsisten menggunakan istilah “Super Intelligence” atau SI, bukan “artificial intelligence” atau AI yang selama bertahun-tahun dipakai dunia. Presiden Trump pertama kali mencetuskan istilah ini beberapa minggu sebelum pengumuman unit, dan belakangan menyatakan melarang penggunaan istilah “artificial intelligence” setelah kesal karena The Wall Street Journal tidak langsung mengadopsi nomenklatur pilihannya.

Sebagian besar publikasi menolak mengikuti perubahan istilah tersebut karena dinilai tidak perlu dan membingungkan. Dunia tetap menyebutnya AI, sementara pemerintah Amerika Serikat melalui DOJ kini memakai label SI dalam dokumen resminya.

Perubahan istilah ini juga menyeret perusahaan teknologi besar ke dalam pusaran politik. Google mengikuti langkah presiden terkait penamaan Lake America dan Gulf of America. Mantan CEO Apple Tim Cook memberikan patung emas kepadanya. Meta hampir segera mengakhiri seluruh inisiatif DEI setelah presiden terpilih dan meninggalkan pemeriksaan fakta pihak ketiga. Semua perusahaan tersebut juga menyumbang dana besar untuk ballroom yang sangat diinginkan publik.

Pertanyaannya kini, apakah perusahaan-perusahaan itu akan terus menuruti permintaan presiden, sekalipat apa pun permintaannya, setelah pemilu tengah masa jabatan (midterms) berlangsung. Termasuk apakah mereka akan menggunakan istilah SI dalam produk dan komunikasi resminya. Hal ini masih menjadi tanda tanya besar.

Posisi para CEO teknologi dan perusahaan mereka kini tak nyaman. Di satu sisi, mereka masih membutuhkan Trump untuk terus menggelontorkan kontrak pemerintah dalam jumlah besar. Di sisi lain, mayoritas anggota Partai Demokrat yang baru terpilih kemungkinan akan memulai penyelidikan atas apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut selama dua tahun terakhir. Mendekat kepada presiden saat ini bisa menjadi citra yang buruk.

Tekanan ini memperlihatkan bahwa adopsi istilah bukan sekadar soal linguistik, melainkan bagian dari tarik-menarik kepentingan bisnis dan politik. Perusahaan yang selama ini menjadi motor pengembangan AI di Amerika Serikat harus menimbang ulang sikap mereka terhadap kebijakan pemerintah yang tengah mengawasi teknologi tersebut.

Di sisi lain, pengawasan terhadap teknologi SI oleh DOJ menandai babak baru dalam tata kelola kecerdasan buatan di Amerika Serikat. Satuan tugas ini akan menjadi ujung tombak penegakan hukum jika terjadi penyalahgunaan teknologi oleh aktor asing, organisasi kriminal, atau korporasi yang terlibat penipuan. Bagi pelaku industri, keberadaan DOJ-SITF menjadi pengingat bahwa pengembangan AI tidak lagi bebas dari pengawasan hukum negara.

Publik masih menantikan bagaimana DOJ-SITF menjalankan mandatnya secara konkret, termasuk mekanisme pelaporan dan penindakan terhadap pelanggaran yang melibatkan teknologi SI. Yang jelas, pembentukan unit ini menegaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat menempatkan pengawasan AI sebagai prioritas keamanan nasional, bukan sekadar wacana teknologi. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada bagaimana DOJ-SITF bekerja sama dengan SI Force dan pelaku industri dalam menjaga teknologi tersebut tetap berada di jalur yang benar.