Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah chip kecil bisa menjadi pusat perang teknologi global? Amerika Serikat baru saja melangkah lebih jauh dalam persaingan sengit dengan China dengan memperkenalkan undang-undang revolusioner yang akan mengubah masa depan ekspor teknologi AI.
Pada 9 Mei 2025, Senator Tom Cotton (R-Arkansas) mengajukan RUU Chip Security Act yang kontroversial. Langkah ini bukan sekadar regulasi biasa—ini adalah upaya sistematis AS untuk mengendalikan aliran teknologi chip AI canggih ke negara-negara yang dianggap sebagai ancaman, terutama China. RUU ini muncul di tengah ketegangan teknologi yang semakin memanas antara dua raksasa ekonomi dunia.
Latar belakangnya jelas: AS ingin memastikan bahwa keunggulan teknologinya tidak disalahgunakan oleh pesaing geopolitik. Namun, apakah langkah ini akan efektif atau justru membatasi inovasi? Mari kita telusuri lebih dalam.
Chip Security Act: Perlindungan atau Pembatasan?
RUU yang diajukan Cotton mengharuskan Departemen Perdagangan AS untuk menerapkan “mekanisme verifikasi lokasi” pada semua chip AI yang diekspor dalam waktu enam bulan setelah disahkan. Artinya, setiap chip AI buatan AS akan memiliki kemampuan pelacakan bawaan untuk memantau keberadaannya secara real-time.
Fitur ini dirancang untuk:
- Mendeteksi upaya transfer tidak sah ke negara-negara yang masuk daftar hitam
- Mengidentifikasi upaya modifikasi atau reverse engineering
- Memaksa perusahaan melaporkan aktivitas mencurigakan ke Bureau of Industry and Security (BIS)
Tak hanya itu, RUU ini juga memberi tugas kepada Menteri Perdagangan—dengan masukan dari Departemen Pertahanan—untuk mempelajari mekanisme keamanan tambahan yang mungkin diperlukan untuk chip generasi mendatang. Proses evaluasi ini akan berlangsung selama beberapa tahun, mencerminkan siklus pengembangan semikonduktor yang kompleks.
Baca Juga:
Dampak pada Industri Teknologi Global
Langkah AS ini tidak datang tanpa konsekuensi. NVIDIA, raksasa chip AI, telah mengungkapkan potensi kerugian $5,5 miliar akibat pembatasan ekspor ke China. Perusahaan kini dikabarkan sedang mengembangkan chip H20 yang dimodifikasi untuk mematuhi aturan AS sambil mempertahankan pasar globalnya.
BIS sendiri mengkritik regulasi era Biden sebagai “terlalu kompleks dan birokratis”, yang justru dikhawatirkan akan menghambat inovasi. Tekanan dari perusahaan-perusahaan teknologi seperti Microsoft dan NVIDIA untuk meninjau ulang cakupan regulasi yang terlalu luas semakin menguat.
Pertanyaannya: apakah perlindungan keamanan nasional ini sebanding dengan risiko terhambatnya kemajuan teknologi? Beberapa ahli berpendapat bahwa langkah AS ini justru bisa memicu percepatan pengembangan chip mandiri oleh China, seperti yang terjadi dengan upaya China mengembangkan model AI alternatif untuk bersaing dengan OpenAI.
Politik dan Masa Depan Regulasi Teknologi
RUU Cotton ini muncul di saat yang menarik secara politik. Mantan Presiden Donald Trump baru-baru ini mengumumkan rencana untuk mencabut “aturan difusi AI” era Biden yang membatasi ekspor chip ke banyak negara. RUU ini diperkirakan akan mendapatkan dukungan lintas partai, dengan Kongres Bill Foster (D-Illinois) bersiap mengajukan versi serupa di DPR.
Persaingan AS-China dalam teknologi chip AI kini memasuki fase baru yang lebih kompleks. Dari pembatasan ekspor hingga pengawasan rantai pasokan, kedua negara terus berinovasi dalam strategi untuk mempertahankan keunggulan teknologi. Namun, seperti kasus gugatan terhadap Amazon atas isu privasi, keseimbangan antara keamanan dan kebebasan berinovasi tetap menjadi tantangan.
Dunia menyaksikan bagaimana perang chip ini akan berkembang. Yang jelas, dengan undang-undang baru ini, AS mengirim pesan tegas: teknologi AI adalah aset strategis yang harus dilindungi—bahkan jika harus dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
