Telset.id – Bayangkan jika polisi bisa menangkap seseorang sebelum mereka melakukan kejahatan. Bukan ramalan paranormal, melainkan hasil analisis algoritma AI. Konsep yang dulu hanya ada di film “Minority Report” kini menjadi kenyataan lewat teknologi predictive policing. Tapi sejauh mana kita bisa mempercayainya?
Sejak 2010-an, polisi di berbagai negara telah menggunakan sistem berbasis AI untuk memprediksi lokasi kejahatan (hot spots) hingga mengidentifikasi individu berisiko tinggi. Namun, kasus seperti program Pasco County di Florida—di mana warga diganggu karena “prediksi” algoritma—mempertanyakan akurasi dan etika teknologi ini. Bahkan, Chicago dan Los Angeles terpaksa menghentikan sistem serupa karena bias rasial dan kesalahan analisis.
Dilema Transparansi: Kotak Hitam yang Berbahaya
Masalah utama predictive policing adalah minimnya transparansi. Sebagian besar departemen kepolisian di AS tidak mempublikasikan cara kerja algoritma mereka, jenis data yang digunakan, atau metode evaluasi hasil. Ini menciptakan “kotak hitam” yang rentan disalahgunakan. Seperti dikritik dalam Skandal SignalGate, ketiadaan akuntabilitas berpotensi melanggar privasi dan hak asasi.
Baca Juga:
San Jose: Contoh Akuntabilitas yang Layak Ditiru
Kota San Jose, California, menawarkan solusi dengan menerapkan prinsip-prinsip AI yang transparan dan adil. Setiap sistem AI yang digunakan pemerintah kota wajib diuji risiko, dipantau dampaknya, dan terbuka untuk diawasi publik. Pendekatan ini selaras dengan urgensi regulasi tambahan dalam teknologi berbasis data.
Pelajaran dari San Jose jelas: AI hanyalah alat, bukan pengganti proses hukum yang adil. Tanpa pengawasan demokratis, prediksi algoritma bisa berubah menjadi senjata represif. Seperti diungkapkan dalam diskusi revisi PP 52/53, partisipasi publik adalah kunci mengendalikan teknologi yang berpotensi merugikan ini.
Pertanyaannya sekarang: Siapkah Indonesia menghadapi era predictive policing tanpa mengorbankan hak-hak dasar warganya?
