Telset.id – Utah resmi memberlakukan Senate Bill 73 (SB 73) pada 3 September, menjadikannya negara bagian pertama di AS yang secara eksplisit menargetkan penggunaan VPN dalam mandat verifikasi usia. Hukum ini mewajibkan situs web komersial yang menampilkan materi dewasa untuk memverifikasi usia pengguna, dengan konsekuensi hukum yang memberatkan operator situs.
Aturan ini awalnya dijadwalkan berlaku pada Mei, namun sempat ditunda menyusul perintah pengadilan. Kini, masa penundaan tersebut telah berakhir dan SB 73 mulai berlaku efektif. Meski demikian, industri keamanan siber memperingatkan bahwa legislasi ini masih menjadi kekacauan yang rumit dan sulit ditegakkan.
Masalah utama terletak pada cara negara bagian menangani spoofing lokasi. Siapa pun yang secara fisik berada di Utah dianggap sebagai pengguna Utah secara hukum, terlepas dari alamat IP yang mereka tampilkan ke sebuah situs web. Artinya, jika seorang penduduk Salt Lake City terhubung ke server VPN di Jerman, mereka tetap dianggap pengguna Utah di mata hukum.
Konsekuensinya, situs web tetap bertanggung jawab secara hukum untuk memverifikasi usia pengguna tersebut. Jika gagal mematuhi aturan ini, mereka menghadapi denda berat hingga USD 2.500 per pelanggaran.
Preseden Berbahaya bagi Alat Privasi
Untuk mematuhi hukum ini, situs web mungkin terpaksa menggunakan metode pelacakan yang sangat intrusif atau memblokir semua lalu lintas VPN yang dicurigai. Lebih jauh lagi, situs web dewasa kini dilarang secara hukum untuk mempublikasikan instruksi tentang cara menggunakan VPN guna menghindari gerbang usia negara bagian tersebut.
Kelompok hak digital sebelumnya telah mengecam kerangka kerja ini sebagai pemborosan uang yang “mustahil secara desain” dan hanya menciptakan permainan kucing-kucingan teknis. Dorongan legislatif ini terjadi di tengah meningkatnya kecenderungan otoritas global, termasuk UE, yang memandang VPN sebagai perangkat lunak penghindaran yang perlu dibatasi.
Menariknya, sebagian penyedia VPN terbaik justru menolak mengubah layanan mereka untuk penduduk Utah, dengan alasan beban hukum sepenuhnya jatuh pada operator situs web.
Laura Tyrylyte, privacy advocate di NordVPN, menjelaskan bahwa peluncuran 3 September ini jauh dari kata final. “Tantangan hukum terhadap undang-undang ini masih berlangsung, jadi 3 September tidak boleh dianggap sebagai tanggal penegakan yang pasti. Tergantung pada perkembangannya, penegakan hukum bisa tetap ditunda selama litigasi berlanjut,” ujar Tyrylyte.
“SB 73 tidak memengaruhi NordVPN secara langsung karena kewajiban hukumnya jatuh pada situs web yang menghosting konten yang dianggap berbahaya bagi anak di bawah umur, bukan pada penyedia VPN,” lanjutnya. “Namun, tren undang-undang yang terburu-buru dan mustahil untuk dipatuhi ini jauh dari kata meyakinkan. Kami akan terus mengadvokasi pendekatan keselamatan anak yang tidak mengorbankan alat keamanan siber dan privasi yang melindungi semua orang.”
AdGuard VPN mengambil sikap serupa. Denis Vyazovoy, Head of Products di AdGuard, menegaskan bahwa perusahaannya tidak berniat membatasi pengguna lokalnya. “Kami saat ini tidak melihat SB 73 Utah sebagai kewajiban kepatuhan langsung bagi penyedia VPN, jadi kami tidak berencana mengubah cara kerja AdGuard VPN untuk pengguna di Utah,” kata Vyazovoy.
“Secara lebih luas, memperlakukan VPN sebagai celah dalam kebijakan verifikasi usia menciptakan preseden berbahaya. VPN adalah alat privasi dan keamanan serba guna, dan membatasinya berisiko merugikan pengguna yang sah tanpa menyelesaikan masalah mendasar dari jaminan usia.”
Gytis Malinauskas, Head of Legal di Surfshark, juga menyoroti preseden yang mengkhawatirkan dari SB 73 Utah. “Dalam praktiknya, undang-undang ini mewajibkan situs yang menghosting konten berbahaya bagi anak di bawah umur untuk memblokir VPN. Ini memperlakukan alat keamanan siber inti sebagai celah. VPN adalah alat keamanan standar yang digunakan jutaan warga Amerika setiap hari untuk melindungi data mereka. Memblokirnya hanya akan mengikis privasi pengguna biasa,” tegasnya.
Baca Juga:
Saat ini, enkripsi sehari-hari tetap sepenuhnya legal di Utah. Namun, seiring pergeseran beban pembuktian kepada operator situs web, pengguna dapat menghadapi pemeriksaan identitas yang jauh lebih invasif atau daftar blokir menyeluruh saat perusahaan berupaya menavigasi aturan negara bagian yang baru ini.
Perkembangan di Utah ini menjadi bagian dari tren yang lebih luas di mana pemerintah semakin memandang VPN sebagai alat yang perlu dibatasi. Berbagai negara bagian dan negara lain terus menguji coba pendekatan serupa terhadap verifikasi usia dan pembatasan akses konten dewasa.
Bagi pengguna VPN di Utah, belum ada perubahan langsung pada layanan yang mereka gunakan. Namun, lanskap hukum yang terus berkembang ini menuntut kewaspadaan, terutama bagi mereka yang mengandalkan VPN untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi sehari-hari.
Industri VPN secara konsisten menolak gagasan bahwa alat mereka adalah celah untuk menghindari verifikasi usia. Mereka menekankan bahwa VPN adalah instrumen penting untuk keamanan siber, melindungi pengguna dari peretasan, pencurian identitas, dan pengawasan yang tidak diinginkan.
Pertarungan hukum yang masih berlangsung akan menentukan apakah SB 73 dapat ditegakkan secara efektif atau akan terus menghadapi tantangan di pengadilan. Sambil menunggu keputusan final, operator situs web dan pengguna di Utah berada dalam ketidakpastian hukum yang signifikan.
Bagi mereka yang ingin memahami lebih jauh tentang dinamika regulasi teknologi di Utah, artikel tentang pangkas ukuran data center dan penolakan warga Utah terhadap proyek teknologi besar memberikan konteks tambahan tentang hubungan antara inovasi digital dan regulasi di negara bagian tersebut.
Yang jelas, SB 73 Utah telah membuka babak baru dalam perdebatan global tentang bagaimana menyeimbangkan perlindungan anak di bawah umur dengan hak privasi digital. Keputusan pengadilan yang akan datang akan menjadi preseden penting bagi negara bagian lain yang mempertimbangkan langkah serupa.
Komentar
Belum ada komentar.