Telset.id – Seorang pria asal Kentucky, Amerika Serikat, berhasil memenangkan pengecualian keagamaan (religious exemption) dari kewajiban menggunakan AI di tempat kerja. David Durman, research administrator di University of Kentucky, menjadi orang pertama yang mendapat pengecualian semacam ini setelah menilai penggunaan AI bertentangan dengan keyakinannya sebagai seorang humanis.
Keputusan tersebut menjadikan Durman sebagai contoh pertama di American Humanist Association (AHA) dan, menurut AHA, untuk humanisme secara umum. Pria itu tidak lagi diwajibkan memakai alat AI dalam pekerjaannya sehari-hari, meski tetap harus berkoordinasi dengan rekan-rekan yang menggunakan AI.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyentuh persinggungan antara kebijakan adopsi AI di lingkungan kerja dan hak atas kebebasan hati nurani. Bagi sebagian pekerja, dorongan perusahaan agar AI dipakai dalam tugas harian kini punya preseden hukum yang bisa dirujuk.
Alasan Durman Menolak Pakai AI
Durman disebut bereaksi dengan kekhawatiran ketika University of Kentucky mulai meminta para pekerjanya menggunakan AI dalam tugas sehari-hari. Persoalan utamanya, penggunaan AI berarti melepaskan proses berpikir kepada mesin, sesuatu yang dinilainya bertentangan dengan prinsipnya sebagai humanis.
“Proses dan pekerjaan yang terlibat dalam memikirkan situasi, melalui pekerjaan saya, melalui etika saya, melalui cara saya memperlakukan orang lain, adalah komponen kunci untuk bisa mengembangkan diri saya sebagai pribadi yang bermoral,” kata Durman kepada Religion News Service, dikutip dari laporan TomsHardware.
Menurutnya, melepaskan beban berpikir itu, terlepas dari apakah pekerjaan tersebut berat atau tidak, justru mengecilkan kemampuannya sebagai pelaku moral. Durman juga menilai AI berpotensi merugikan masyarakat. Ia menyatakan memperjuangkan dan meyakini human flourishing, tetapi “pada tingkat masyarakat, saya rasa penggunaan teknologi AI bertentangan dengan hal itu.”
Pandangan ini sejalan dengan sejumlah kritik terhadap adopsi AI yang terlalu agresif. Sebelumnya, kode etik AI humanis juga menekankan pentingnya menempatkan manusia sebagai pusat pengembangan teknologi.
Baca Juga:
Dasar Hukum dan Bantuan AHA
Durman memenangkan pengecualian keagamaan ini dengan bantuan American Humanist Association (AHA). Alexandria Huiskens, attorney AHA, menyebut kasus ini sebagai “yang pertama di AHA dan untuk humanisme secara umum untuk mengecualikan mereka yang memandang penggunaan AI bertentangan dengan kebebasan hati nurani mereka.”
Durman dan AHA mendasarkan argumen mereka pada Title VII, hukum federal Amerika Serikat yang memberikan pengecualian terhadap persyaratan kerja karena alasan keyakinan keagamaan. Meski humanisme—yang menekankan kebajikan dan agensi manusia—umumnya dianggap non-religius, pengadilan federal telah memutuskan bahwa humanisme dapat diperlakukan sebagai agama.
University of Kentucky menerima banding Durman, sehingga ia tidak lagi harus menggunakan AI di tempat kerjanya. Namun, ia tetap wajib bertemu dan bekerja sama dengan rekan-rekan yang memakai AI. Pemisahan antara hak individu dan kewajiban koordinasi tim ini menunjukkan bahwa pengecualian tidak lantas memutus pekerja dari alur kerja bersama.
Isu ini turut memperkuat perdebatan soal batas antara efisiensi teknologi dan otonomi pekerja. Sejumlah pengamat industri juga menyoroti risiko yang menyertai adopsi AI secara masif, seperti yang muncul dalam diskusi mengenai risiko bioweapon dari AI.
Syarat Keyakinan yang Tulus
Bagi pekerja yang melihat kasus ini sebagai jalan pintas menghindari penggunaan AI, ada catatan penting. Douglas Laycock, profesor hukum emeritus di University of Virginia dan University of Texas, menegaskan bahwa keyakinan yang diakui harus tulus agar memenuhi syarat di bawah Title VII.
Artinya, seseorang tidak bisa sekadar memilih agama lalu menyatakan bahwa penggunaan AI melanggar ajaran agama tersebut jika ia tidak benar-benar menganut sistem keyakinan itu. Ketulusan menjadi penentu utama, bukan sekadar ketidaknyamanan terhadap teknologi.
Meski demikian, bagi mereka yang memang memegang prinsip keagamaan secara tulus dan merasa AI bertentangan dengan prinsip tersebut, kini ada cara baru untuk menghindari alur kerja AI yang diwajibkan saat masuk kantor. Preseden ini membuka ruang dialog antara pekerja dan pemberi kerja soal batas penggunaan AI.
Kekhawatiran terhadap dampak AI pada manusia juga terus muncul dari kalangan pengembang sendiri. Sebelumnya, peringatan soal kesadaran AI menjadi salah satu sorotan terkait arah pengembangan teknologi ini.
Kasus Durman memperlihatkan bahwa kebijakan AI di tempat kerja tidak berjalan satu arah. Ketika perusahaan mendorong penggunaan AI, muncul pula ruang bagi pekerja untuk mengajukan pengecualian berbasis keyakinan yang diakui hukum. Bagi University of Kentucky, keputusan ini berarti satu pengecualian resmi berlaku, sementara kewajiban kerja sama tim tetap berjalan seperti biasa.
[ META_DESCRIPTION]
David Durman, pria asal Kentucky, memenangkan religious exemption pertama dan tak lagi wajib pakai AI di tempat kerja karena alasan keyakinan humanis.
Komentar
Belum ada komentar.