Hari Aksi Bela VPN 2025: Utah hingga Rusia Perketat Aturan

Telset.id – Kampanye global Defend VPNs Day of Action kembali digelar untuk tahun kedua pada 25 September, diprakarsai oleh kelompok hak digital Fight for the Future. Aksi ini muncul sebagai respons terhadap gelombang baru regulasi internet yang membatasi atau melarang penggunaan VPN di sejumlah negara bagian Amerika Serikat dan berbagai belahan dunia. Perkembangan ini penting bagi siapa pun yang mengandalkan VPN untuk menjaga privasi dan mengakses informasi, karena aturan yang mengatur penggunaannya berubah dengan cepat.

Fight for the Future mengajak pengguna internet di seluruh dunia untuk menandatangani surat terbuka dan menghubungi perwakilan mereka, mendesak agar VPN tidak dilarang atau dibatasi. Menurut kelompok tersebut, larangan dan pembatasan VPN jarang muncul sebagai aturan tunggal. Sebaliknya, aturan ini paling sering diselipkan ke dalam rancangan undang-undang verifikasi usia, atau “pemeriksaan ID online”, yang mewajibkan orang membuktikan usia mereka sebelum mengakses situs tertentu.

Kampanye ini pertama kali diluncurkan pada 2025, ketika Fight for the Future menyatakan telah melibatkan sekitar 20.000 orang. Tahun ini, kelompok tersebut ingin melampaui angka tersebut. Pendukung dapat menandatangani surat kepada para pemimpin pemerintah di DefendVPNs.com, yang menyebut VPN sebagai alat penting untuk privasi dan akses informasi. Situs tersebut juga dapat menghubungkan pengguna langsung ke kantor anggota parlemen mereka melalui telepon, dan menyediakan naskah yang disarankan.

Penyedia VPN juga turut terlibat dalam aksi ini. Amnezia VPN dan IPVanish telah mengumumkan dukungan mereka dan mendorong pengguna untuk menandatangani petisi, sementara Surfshark juga terdaftar sebagai pendukung. Partisipasi sejumlah penyedia layanan ini menunjukkan bahwa isu pembatasan VPN tidak hanya menyangkut pengguna individu, tetapi juga industri yang menyediakan alat privasi tersebut.

Mengapa VPN Perlu Dibela

Menurut Fight for the Future, larangan dan pembatasan VPN jarang berdiri sendiri. Aturan-aturan ini umumnya dibundel ke dalam rancangan undang-undang verifikasi usia yang mengharuskan orang membuktikan usia sebelum mengakses situs tertentu. Para advokat berpendapat bahwa taruhannya jauh melampaui konten dewasa. Fight for the Future menyatakan bahwa kelompok paling rentan bergantung pada VPN untuk menjangkau orang-orang terkasih, mencari layanan kesehatan, dan menemukan informasi yang semakin terkunci di balik pemeriksaan ID dan pemindaian biometrik.

“Menggunakan VPN bukanlah tindakan kriminal,” kata Sarah Philips, Campaign Director di Fight for the Future. Ia menambahkan bahwa “Menggunakan VPN adalah hak yang harus dibela mati-matian dari pemerintah yang melakukan yang terbaik untuk meruntuhkan sedikit privasi yang kita miliki di lanskap teknologi saat ini.” Pernyataan ini menegaskan posisi kelompok tersebut bahwa pembatasan VPN menyentuh hak dasar, bukan sekadar persoalan teknis.

Isu ini juga berkaitan dengan tren regulasi yang lebih luas. Dengan menyebarnya larangan media sosial untuk anak muda ke Indonesia, Malaysia, dan UEA, Fight for the Future memperingatkan bahwa VPN hanya akan menghadapi lebih banyak pengawasan. Hal ini menjadikan aksi 25 September sebagai momen yang relevan bagi pengguna di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Setahun Serangan terhadap VPN

Sejumlah perkembangan besar terjadi sejak Hari Aksi tahun lalu. Di Amerika Serikat, meskipun anggota parlemen di Wisconsin membatalkan ketentuan yang memaksa situs memblokir pengguna VPN setelah mendapat reaksi keras, SB 73 menjadikan Utah sebagai negara bagian AS pertama yang menyasar VPN dalam undang-undang verifikasi usia. RUU “moral publik” yang diusulkan di Michigan akan mewajibkan penyedia layanan internet (ISP) memblokir VPN, dengan denda hingga $500.000 bagi mereka yang mempromosikannya. RUU ini masih dalam pembahasan.

Di Inggris, para menteri menolak pembatasan usia atau pelarangan VPN, tetapi platform kini diharapkan menghentikan pengguna yang mencoba menghindari pemeriksaan usia sendiri. Otoritas Australia menjajaki cara untuk memblokir upaya menghindari verifikasi usia, sementara Uni Eropa telah memberi sinyal bahwa VPN bisa menjadi target berikutnya setelah mengumumkan larangan media sosial untuk remaja. Di Brasil, penggunaan VPN menjadi faktor yang memberatkan dalam tindak pidana, menurut laporan Reclaim The Net.

Di Rusia, Human Rights Watch melaporkan pekan ini bahwa setidaknya 469 VPN telah diblokir hingga Februari, dengan otoritas kini beralih ke pemblokiran IP secara massal dan penghapusan aplikasi dari toko aplikasi. Amnezia VPN sendiri menjadi sasaran pada Juni dan membutuhkan sekitar enam minggu untuk pulih sepenuhnya. Rangkaian kejadian ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap VPN datang dari berbagai arah dan dengan metode yang beragam.

Bagi pengguna yang ingin menambah suara mereka, Fight for the Future menyediakan saluran partisipasi melalui DefendVPNs.com. Aksi ini menjadi penanda bahwa perdebatan soal VPN telah bergeser dari sekadar alat privasi menjadi isu kebijakan publik yang menyentuh hak akses informasi. Sejumlah tautan internal terkait isu teknologi dan regulasi juga dapat menjadi bacaan pendukung bagi pembaca yang ingin memahami konteks lebih luas, seperti Strategi DCA Crypto dan Pertarungan Zoom Kamera.

Dengan meningkatnya penggunaan verifikasi usia dan pemeriksaan ID di berbagai negara, posisi VPN sebagai alat untuk menjaga privasi menghadapi ujian yang semakin berat. Kampanye Defend VPNs Day of Action 2025 menjadi wadah bagi pengguna, penyedia layanan, dan organisasi hak digital untuk menyuarakan penolakan terhadap pembatasan tersebut. Bagi pengguna internet di Indonesia dan kawasan sekitarnya, perkembangan regulasi di negara lain ini menjadi gambaran tentang arah kebijakan yang mungkin diadopsi di kemudian hari.