Hakim Federal Blokir Aturan VPN Utah SB 73, Pornhub Menang

Telset.id – Hakim Federal Amerika Serikat, David Barlow, resmi memblokir ketentuan VPN dalam undang-undang verifikasi usia Utah, SB 73. Keputusan ini menjadi pukulan bagi negara bagian yang mencoba memaksa platform dewasa mengidentifikasi lokasi fisik pengguna VPN.

Pada 24 September, U.S. District Judge David Barlow memberikan preliminary injunction terhadap SB 73. Undang-undang tersebut mengharuskan platform dewasa memverifikasi usia pengguna yang berada secara fisik di Utah, bahkan jika mereka menyamarkan lalu lintas dengan VPN. Aturan ini juga melarang situs memberikan instruksi penggunaan VPN untuk melewati pemeriksaan tersebut. Gugatan awalnya diajukan oleh Aylo, perusahaan induk Pornhub, pada Mei lalu.

Dalam memorandumnya, Judge Barlow menyatakan bahwa mandat negara bagian tersebut “kemungkinan melanggar Konstitusi Amerika Serikat.” Keputusan ini menyoroti kesenjangan fundamental antara legislasi dan infrastruktur internet. Seperti dilaporkan KUER, hakim mencatat bahwa “perfect geolocation” atau pelacakan lokasi sempurna sebenarnya tidak ada.

Dampak pada Kebijakan Verifikasi Usia

Keputusan ini menjadi kemenangan besar bagi hak digital dan Aylo. Sebelumnya, Utah menjadi negara bagian pertama yang secara eksplisit menargetkan VPN dengan undang-undang verifikasi usia yang ketat. Langkah ini merupakan bagian dari tren meningkatnya RUU verifikasi usia di tingkat negara bagian di Amerika Serikat.

Anggota parlemen Utah berargumen mereka hanya mencoba menutup celah teknologi yang digunakan remaja untuk mengakses konten terbatas. Namun, pakar keamanan siber dan advokat hak digital dengan cepat menyuarakan kekhawatiran. Mereka berpendapat bahwa memaksa platform secara efektif mematahkan atau melarang lalu lintas terenkripsi mengancam keselamatan jurnalis, aktivis, dan warga biasa yang mengandalkan VPN untuk melindungi data pribadi dari peretas, penguntit, dan pelacakan korporat.

Gytis Malinauskas, Head of Legal di Surfshark, sebelumnya memperingatkan TechRadar tentang legislasi ini. Ia mencatat bahwa undang-undang tersebut memperlakukan alat keamanan siber inti sebagai jalan pintas yang tidak sah. “VPN adalah alat keamanan standar yang digunakan jutaan orang Amerika setiap hari untuk melindungi data mereka. Memblokirnya hanya akan mengikis privasi pengguna biasa,” jelasnya.

Juru bicara Proton menyatakan kepada TechRadar bahwa perusahaan mereka terdorong melihat pengadilan campur tangan untuk melindungi pengguna VPN dengan memblokir ketentuan “lokasi aktual” SB 73 dan mengakui VPN sebagai alat keamanan kritis. “Meskipun legislatif Utah memiliki niat baik untuk melindungi anak-anak dari konten dewasa, VPN tidak boleh dijadikan kambing hitam. Kami berharap negara bagian lain akan memperhatikan dan menyusun RUU keselamatan anak mereka dengan cara yang tidak mengorbankan privasi dan keamanan pengguna,” tambah mereka.

Implikasi Hukum dan Masa Depan

Secara desain, VPN mengenkripsi lalu lintas web Anda dan merutekannya melalui server jarak jauh yang aman, menyembunyikan alamat IP asli Anda dari situs web yang Anda kunjungi. Menuntut platform untuk melewati enkripsi ini guna menemukan lokasi fisik pengguna bukan hanya tidak mungkin dijamin secara teknis oleh situs web; hal itu juga menimbulkan kekhawatiran privasi dan kebebasan berbicara yang serius.

Meskipun injunksi ini untuk sementara menghentikan penegakan aturan lokasi VPN, pertempuran hukum berlanjut di pengadilan. Undang-undang verifikasi usia yang lebih luas tetap sangat diperdebatkan, dan Jaksa Agung Utah mungkin masih mengajukan banding atas keputusan tersebut. Untuk saat ini, para advokat privasi merayakan preseden penting: pemerintah negara bagian tidak dapat secara sewenang-wenang memaksa situs web untuk mematahkan infrastruktur keamanan siber yang esensial.

Menurut ID Tech Wire, putusan tersebut mengirimkan pesan kuat kepada negara bagian lain yang menyusun RUU serupa, bahwa Anda tidak dapat melewati Amandemen Pertama dengan secara efektif melarang alat privasi digital. Upaya Utah untuk mengatur VPN adalah bagian dari tren RUU verifikasi usia di tingkat negara bagian, tetapi Utah adalah yang pertama secara eksplisit menargetkan alat yang digunakan untuk menjaga anonimitas online.

Keputusan ini juga menjadi perhatian dalam konteks kebijakan teknologi federal AS yang lebih luas, di mana berbagai badan federal tengah menghadapi gugatan terkait Framework Uji AI. Selain itu, otoritas federal AS juga baru-baru ini menghadapi tantangan keamanan siber serius, seperti ketika FBI gagalkan peretasan ke NASA dan Federal Reserve.

Undang-undang SB 73 sendiri pertama kali disorot sebagai langkah agresif Utah yang menargetkan VPN. Top provider VPN menolak untuk bergerak dari posisi mereka, dan Utah kemudian tidak akan memaksa aturan VPN pada situs dewasa utama saat pertempuran berlanjut di pengadilan. Proton bahkan meluncurkan peta interaktif untuk menunjukkan bahwa undang-undang verifikasi usia menyebar dengan cepat, menyebutnya sebagai ‘kematian privasi online’.

Bagi pengguna di Indonesia, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa regulasi yang menyasar alat privasi seperti VPN terus menjadi perdebatan global. Sementara itu, di Australia, pemerintah tengah mempertimbangkan larangan kacamata Meta di tempat kerja federal, menunjukkan bahwa isu privasi dan pengawasan digital semakin menjadi fokus kebijakan di berbagai negara.

Dengan putusan ini, pengadilan pada dasarnya menegaskan bahwa VPN bukanlah celah hukum, melainkan alat keamanan yang sah. Namun, pertarungan hukum atas SB 73 dan undang-undang serupa di negara bagian lain masih akan berlanjut, dengan implikasi besar bagi masa depan privasi digital dan kebebasan berpendapat di internet.