EPA Disuntik Gugatan Soal Persetujuan Bahan Kimia Beracun untuk Semikonduktor

Telset.id – Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA) baru saja menghadapi gugatan hukum dari organisasi non-profit Earthjustice. Gugatan ini diajukan sebagai respons atas persetujuan EPA terhadap dua bahan kimia baru yang digunakan untuk manufaktur semikonduktor, yang dinilai sangat beracun bagi manusia. Persetujuan ini disebut sebagai bagian dari pola yang lebih luas terkait pembangunan data center di Amerika Serikat.

Bahan kimia yang dimaksud adalah photoacid generators yang berfungsi dalam proses pembuatan semikonduktor. Menurut laporan The Guardian yang dikutip, paparan terhadap bahan kimia ini berpotensi menyebabkan “kematian mendadak,” serta berbagai risiko kesehatan serius lainnya seperti kanker, korosi mata, kerusakan neurologis, dan gangguan reproduksi. Earthjustice menuding EPA telah gagal menjalankan tugas fundamentalnya untuk melindungi publik dari risiko yang tidak masuk akal.

Gugatan ini muncul di tengah dorongan pemerintah AS untuk membawa kembali manufaktur semikonduktor ke dalam negeri. Presiden Donald Trump bahkan telah mengeluarkan perintah eksekutif tahun lalu untuk mempercepat persetujuan bahan kimia yang dibutuhkan untuk data center. Meski belum jelas apakah kedua bahan kimia ini terkait langsung dengan perintah tersebut, pengacara Earthjustice, Jonathan Kalmuss-Katz, menegaskan bahwa EPA tidak mengetahui tingkat di mana bahan kimia tersebut “sangat mematikan” atau menyebabkan kerusakan kesehatan serius lainnya.

Kalmuss-Katz juga menyoroti bahwa bahan kimia ini dapat menimbulkan “risiko yang tidak masuk akal” bagi pekerja dan masyarakat umum. Namun, badan tersebut diduga tetap menyetujui impor dan penggunaannya di AS dengan pembatasan yang minim dan tidak protektif. “Jika suatu bahan kimia dapat menimbulkan ‘risiko yang tidak masuk akal,’ maka Undang-Undang Pengendalian Zat Beracun mengharuskan EPA untuk ‘melarang atau membatasi’ pembuatan, pemrosesan, distribusi, penggunaan, atau pembuangan zat tersebut,” ujar Kalmuss-Katz kepada The Guardian.

Ia menambahkan, “Ini membalikkan proses peninjauan bahan kimia baru. Anda memiliki situasi di mana EPA gagal pada kewajiban paling fundamentalnya dalam hal bahan kimia baru, yaitu melindungi publik dari risiko yang tidak masuk akal.” Pernyataan ini menegaskan bahwa persetujuan tersebut dianggap sebagai pembalikan logika regulasi yang seharusnya melindungi masyarakat.

Selain risiko kesehatan dan lingkungan, bahan kimia photoacid generators ini juga teridentifikasi sebagai PFAS atau zat per- dan polifluoroalkil. PFAS dikenal sebagai “bahan kimia abadi” karena ikatan kimianya yang sangat kuat sehingga mampu bertahan lama di lingkungan, bahkan saat terpapar kondisi ekstrem sekalipun. Industri semikonduktor memang telah lama dikenal menggunakan PFAS, dan para peneliti terus berupaya mencari cara untuk membersihkan bahan kimia ini dari proses pembuatan chip.

Persetujuan bahan kimia baru tanpa aturan yang mewajibkan pembuangannya dari limbah berpotensi menjadi bencana bagi lingkungan. Kekhawatiran serupa juga muncul dalam gugatan terhadap pabrik Micron yang direncanakan di New York. Gugatan tersebut menyatakan bahwa izin air limbah dan udara yang disetujui untuk perusahaan masih memungkinkan “bahan kimia abadi” ini bocor ke Sungai Oneida.

Kelompok lingkungan mengakui bahwa produksi chip dalam negeri memang membutuhkan penggunaan bahan kimia yang berpotensi berbahaya ini. Namun, EPA harus memastikan bahwa bahan kimia tersebut tidak masuk ke sistem air dan bahwa orang-orang yang bekerja dengannya terlindungi dari paparan. Ini adalah keseimbangan yang sulit antara kebutuhan industri dan perlindungan publik.

Gugatan Earthjustice terhadap EPA ini menjadi sorotan penting dalam diskursus regulasi bahan kimia industri di AS. Kasus ini tidak hanya menyangkut dua bahan kimia spesifik, tetapi juga menyoroti kelemahan sistemik dalam proses peninjauan bahan kimia baru oleh badan regulator. Jika gugatan ini berhasil, bisa menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan.

Sementara itu, industri semikonduktor dan data center terus berkembang pesat di AS. Perintah eksekutif Trump untuk mempercepat persetujuan bahan kimia menunjukkan prioritas pemerintah untuk memperkuat produksi chip dalam negeri. Namun, percepatan ini tampaknya berbenturan dengan kewajiban perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Para pekerja di pabrik semikonduktor menjadi pihak yang paling rentan terhadap paparan bahan kimia berbahaya ini. Tanpa batasan yang jelas dan protokol keamanan yang memadai, mereka berisiko mengalami dampak kesehatan jangka panjang. Demikian pula masyarakat yang tinggal di sekitar fasilitas produksi atau data center berpotensi terpapar melalui kontaminasi air atau udara.

Isu PFAS dalam industri semikonduktor bukanlah hal baru. Namun, persetujuan bahan kimia baru yang mengandung PFAS tanpa regulasi pembuangan yang ketat menambah kekhawatiran akan akumulasi zat berbahaya ini di lingkungan. Sifatnya yang persisten membuat PFAS sulit terurai dan dapat mencemari sumber air dalam jangka waktu yang sangat lama.

Kalmuss-Katz menekankan bahwa EPA seharusnya menggunakan kewenangannya berdasarkan Toxic Substances Control Act untuk melindungi publik. Undang-undang ini memberikan mandat jelas kepada EPA untuk membatasi atau melarang bahan kimia yang menimbulkan risiko tidak masuk akal. Kegagalan untuk melaksanakan mandat ini menjadi dasar gugatan Earthjustice.

Kasus ini juga membuka diskusi lebih luas tentang keseimbangan antara percepatan industri dan perlindungan lingkungan. Di satu sisi, AS ingin memperkuat posisinya dalam rantai pasok semikonduktor global. Di sisi lain, ada tanggung jawab untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri tidak mengorbankan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Gugatan terhadap EPA ini akan menjadi ujian penting bagi komitmen badan regulator dalam menegakkan aturan perlindungan lingkungan. Keputusan pengadilan nantinya akan menentukan sejauh mana EPA dapat mempercepat persetujuan bahan kimia industri tanpa mengabaikan kewajiban fundamentalnya untuk melindungi publik.

Sementara proses hukum berjalan, para pemangku kepentingan di industri semikonduktor dan data center akan mengamati perkembangan kasus ini dengan saksama. Hasil gugatan ini berpotensi memengaruhi kebijakan persetujuan bahan kimia di masa depan dan bagaimana industri menyeimbangkan kebutuhan produksi dengan tanggung jawab lingkungan.